Solo (ANTARA) -
Ia mengatakan dengan akselerasi PTSL maka akan mempercepat keluarnya sertifikat tanah mengingat pemerintah menargetkan 126 juta sertifikat tanah.
"Pada tahun 2017 bapak presiden bertanya kepada Kantor BPN, saat ini total seluruh Indonesia ada berapa (sertifikat yang sudah dibagikan kepada masyarakat, Red.). Dijawab oleh kantor BPN ada 40 juta sertifikat, targetnya 126 juta sertifikat," katanya.
Selanjutnya, menurut dia BPN juga menyampaikan kepada presiden bahwa dalam satu tahun kantor tersebut bisa menghasilkan sebanyak 500.000 sertifikat.
"Padahal kurangnya 86 juta, bisa selesai 160 tahun," katanya.
Oleh karena itu, melihat kondisi tersebut akselerasi PTSL harus segera dilakukan.
"Alhamdulillah saya kerjakan dengan seluruh tim termasuk dengan seluruh unsur di daerah. Dengan percepatan program PTSL saat ini sudah 102,2 juta bidang," katanya.
Ia mengatakan program PTSL ini mengungkit perekonomian masyarakat. Dari 2017-2022, di dasboard Pusdatin Kementerian ATR/BPN, ada Rp5.218 triliun uang itu beredar di masyarakat hasil dari hak tanggungan.
"Ini hampir dua kali APBN. Oleh karena itu, kami kejar PTSL ini agar masyarakat memiliki hak atas tanah," katanya.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menyebut pemerintah hingga saat ini masih terus melakukan akselerasi pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).
"Saya dipanggil bapak presiden, ada tiga hal yang harus diselesaikan, salah satunya akselerasi PTSL," katanya saat peluncuran Surakarta Kota Lengkap di Balai Kota Surakarta, Rabu.
Ia mengatakan dengan akselerasi PTSL maka akan mempercepat keluarnya sertifikat tanah mengingat pemerintah menargetkan 126 juta sertifikat tanah.
"Pada tahun 2017 bapak presiden bertanya kepada Kantor BPN, saat ini total seluruh Indonesia ada berapa (sertifikat yang sudah dibagikan kepada masyarakat, Red.). Dijawab oleh kantor BPN ada 40 juta sertifikat, targetnya 126 juta sertifikat," katanya.
Selanjutnya, menurut dia BPN juga menyampaikan kepada presiden bahwa dalam satu tahun kantor tersebut bisa menghasilkan sebanyak 500.000 sertifikat.
"Padahal kurangnya 86 juta, bisa selesai 160 tahun," katanya.
Oleh karena itu, melihat kondisi tersebut akselerasi PTSL harus segera dilakukan.
"Alhamdulillah saya kerjakan dengan seluruh tim termasuk dengan seluruh unsur di daerah. Dengan percepatan program PTSL saat ini sudah 102,2 juta bidang," katanya.
Ia mengatakan program PTSL ini mengungkit perekonomian masyarakat. Dari 2017-2022, di dasboard Pusdatin Kementerian ATR/BPN, ada Rp5.218 triliun uang itu beredar di masyarakat hasil dari hak tanggungan.
"Ini hampir dua kali APBN. Oleh karena itu, kami kejar PTSL ini agar masyarakat memiliki hak atas tanah," katanya.