Semarang (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan cabang Cilacap menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Perlindungan Pekerja dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa di Wilayah Cilacap untuk mendorong peningkatan jumlah kepesertaan, Selasa (11/4/2023)
Kegiatan monitoring dan evaluasi atau monev tersebut diharapkan bisa mendorong seluruh pekerja termasuk non-aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja di pemerintahan bisa segera mendapatkan perlindungan.
BPJS Ketenagakerjaan memiliki berbagai program dan manfaat yang langsung dapat dinikmati oleh pekerja dan keluarganya. Tidak hanya itu, program BPJS Ketenagakerjaan yang dirancang pemerintah juga memberikan manfaat bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi negara dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Manfaat dan fasilitas yang tertera diciptakan untuk memfasilitasi kebutuhan layanan kepesertaan baik bagi tenaga kerja maupun perusahaan atau pemberi kerja. Dalam mendaftarkan perseorangan atau sekelompok peserta, BPJS Ketenagakerjaan memberikan layanan bagi masing-masing kategori.
Menurut Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cilacap Yudi Amrinal, saat ini masih banyak pekerja termasuk non-ASN yang belum terlindungi. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan peranan pemerintah provinsi, kabupaten/kota dalam meningkatkan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Dengan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan jaminan sosial ketenagakerjaan dan meningkatkan awareness dan citra positif pemerintah maka bisa mewujudkan kehadiran negara bagi pekerja itu sendiri, ujar Yudi
Kegiatan monitoring dan evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan pandangan kepada pemerintah daerah se-Cilacap tentang program BPJS Ketenagakerjaan sebagai salah satu peran negara dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dan keberhasilan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tergantung dari peran aktif pemerintah daerah.
Dalam artian, pemerintah daerah perlu peduli mengenai langkah preventif melindungi tenaga kerja dan keluarganya dari risiko sosial ekonomi yang mungkin terjadi sehingga tidak memunculkan keluarga miskin baru.
Kegiatan monitoring dan evaluasi atau monev tersebut diharapkan bisa mendorong seluruh pekerja termasuk non-aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja di pemerintahan bisa segera mendapatkan perlindungan.
BPJS Ketenagakerjaan memiliki berbagai program dan manfaat yang langsung dapat dinikmati oleh pekerja dan keluarganya. Tidak hanya itu, program BPJS Ketenagakerjaan yang dirancang pemerintah juga memberikan manfaat bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi negara dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Manfaat dan fasilitas yang tertera diciptakan untuk memfasilitasi kebutuhan layanan kepesertaan baik bagi tenaga kerja maupun perusahaan atau pemberi kerja. Dalam mendaftarkan perseorangan atau sekelompok peserta, BPJS Ketenagakerjaan memberikan layanan bagi masing-masing kategori.
Menurut Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cilacap Yudi Amrinal, saat ini masih banyak pekerja termasuk non-ASN yang belum terlindungi. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan peranan pemerintah provinsi, kabupaten/kota dalam meningkatkan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Dengan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan jaminan sosial ketenagakerjaan dan meningkatkan awareness dan citra positif pemerintah maka bisa mewujudkan kehadiran negara bagi pekerja itu sendiri, ujar Yudi
Kegiatan monitoring dan evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan pandangan kepada pemerintah daerah se-Cilacap tentang program BPJS Ketenagakerjaan sebagai salah satu peran negara dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dan keberhasilan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tergantung dari peran aktif pemerintah daerah.
Dalam artian, pemerintah daerah perlu peduli mengenai langkah preventif melindungi tenaga kerja dan keluarganya dari risiko sosial ekonomi yang mungkin terjadi sehingga tidak memunculkan keluarga miskin baru.