Semarang (ANTARA) - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah membangun jalan desa dengan panjang total 10.942 kilometer pada periode 2013-2022 untuk menunjang infrastruktur dan perekonomian warga.
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah Nur Kholis di Semarang, Rabu, mengatakan bahwa pembangunan jalan desa yang menggunakan anggaran Bantuan Keuangan Provinsi Jateng kepada desa ini bertujuan untuk membantu pemerintah desa bisa membangun infrastruktur, termasuk diantaranya membangun jalan.
Menurut dia, Pemprov Jateng memang bertekad membangun jalan desa supaya akses masyarakat menjadi mudah sehingga desa bisa semakin maju.
“Jalan yang dibangun pada periode 2013-2022 itu telah menghabiskan dana sekitar Rp3,6 triliun yang tersebar di 34.819 titik,” katanya.
Berdasarkan data Dispermadesdukcapil Provinsi Jateng, pada 2013, jumlah jalan desa yang dibangun Ganjar sebanyak 311 titik sepanjang 156 km dengan anggaran Rp31,3 miliar.
Pada 2014 sebanyak 6.994 titik sepanjang 1.079 km dengan anggaran Rp251,8 miliar, pada tahun 2015 sebanyak 7.032 titik sepanjang 1.115 km dengan anggaran Rp304,7 miliar.
Pada 2016 sebanyak 279 titik sepanjang 158 km dengan anggaran Rp49,4 miliar, pada tahun 2017 sebanyak 793 titik sepanjang 371 km dengan anggaran Rp125,8 miliar.
Pada 2018 sebanyak 1.861 titik sepanjang 715 km dengan anggaran Rp266,4 miliar.
Kemudian, pada 2019 sebanyak 3.859 titik sepanjang 1.110 km dengan anggaran Rp526,6 miliar, pada 2020 sebanyak 2.840 titik sepanjang 1.014 km dengan anggaran Rp515,6 miliar.
Pada 2021 sebanyak 3.679 titik sepanjang 1.935 km dengan anggaran Rp570,6 miliar, dan pada 2022 sebanyak 7.171 titik sepanjang 3.920 km anggaran Rp966,1 miliar.
Ia menyebut tujuan pemberian bankeu untuk membantu pembangunan sarana dan prasarana.
Kendati demikian, kualitas pembangunan infrastruktur di desa juga harus tetap diperhatikan sehingga tenaga ahli dan tenaga terampil pun dikerahkan.
Selain itu, juga tetap memberdayakan masyarakat dengan melibatkan dalam proses pengerjaan pembangunan.
Untuk pengawasan, lanjut Kholis, dilakukan berlapis dari masyarakat karena masuk APBDes, dan penyusunan APBDes juga melibatkan masyarakat.
Masyarakat juga bisa mengawasi pembangunan infrastruktur di desa karena di lokasi terdapat papan proyek dan sebagainya.
"Inspektorat juga melakukan pembinaan dan kader kami juga terjun ke lapangan secara acak melakukan pengawasan. Harapannya uang yang digelontorkan ke desa bisa untuk membangun dengan baik, serta untuk memberikan tambahan penghasilan bagi warga miskin bisa terlaksana," ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan bahwa dana desa diberikan oleh pemerintah sebagai upaya untuk pemerataan kemajuan Indonesia.
Dengan dana desa tersebut, diharapkan desa dapat semakin maju dan berkembang. "Pemerintah hanya memfasilitasi, pengguna dana desa yang bekerja. Saya titip pesan, tolong penggunaan dana desa benar-benar sesuai program, transparan, akuntabel dan bermanfaat. Tolong libatkan masyarakat dan buka ruang informasi publik seluas-luasnya agar masyarakat dapat ikut mengawasi,” katanya.
Baca juga: Ganjar gelontorkan Rp8,4 triliun untuk infrastruktur desa