Magelang (ANTARA) - Pemerintah Kota Magelang mengupayakan penurunan angka pengangguran dengan mencetak wirausaha baru melalui berbagai pelatihan keterampilan kepada warga, mengingat daerah tersebut tidak memiliki industri atau pabrik.
"Jadi bukan dari padat karya (cara menurunkan pengangguran, red.) tapi di luar itu," kata Sekretaris Daerah Kota Magelang Joko Budiyono dalam keterangan tertulis Bagian Prokompim Pemkot Magelang diterima di Magelang, Kamis.
Ia mengatakan hal itu ketika menerima penghargaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap daerah setempat terkait dengan keberhasilan menekan angka pengangguran secara signifikan. Piagam penghargaan diberikan kepada Sekda Kota Magelang Joko Budiyono oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Sakina Rosellasari di Ruang VIP Kantor Pemkot Magelang, Rabu (22/2).
Pada 2022, Pemkot Magelang menggelontorkan anggaran Rp3,1 miliar untuk menggelar berbagai pelatihan keterampilan kerja guna mencetak wirausaha baru, sedangkan tahun ini menganggarkan Rp7 miliar untuk program padat karya. Dari jumlah tersebut, Rp4,7 miliar untuk memberi pelatihan kepada masyarakat, seperti pelatihan barista dan potong rambut.
Ia menyatakan bersyukur telah mendapat penghargaan lantaran angka penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) daerah setempat mencapai 2,02 persen.
Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang selaku pengampu teknis dinilai peduli terhadap tugas pokok dan fungsi, terutama berhasil dalam mengurangi pengangguran.
"Sehingga penghargaan dari pemerintah provinsi diberikan kepada jajaran Disnaker," ujar dia dalam acara yang antara lain dihadiri Kepala Disnaker Kota Magelang Wawan Setiadi dan Kepala Bappeda Kota Magelang Handini Rahayu.
Pemkot Magelang terus berupaya merespons dan mendukung pelaksanaan program yang telah direncanakan, khususnya terkait dengan anggaran, sehingga program dalam rangka mengurangi pengangguran terbuka dapat terealisasi.
Ia mengatakan salah satu kunci mengatasi kemiskinan berupa menekan pengangguran.
"Ketika bisa diatasi dengan baik, kemiskinan perlahan bakal menurun. Meskipun, kemiskinan tidak bisa zero atau menyentuh angka nol persen," katanya.
Kepala Disnaker Provinsi Jawa Tengah Sakina Rosellasari menyebut penurunan tertinggi pengangguran di Jawa Tengah untuk TPT itu 2,02 persen diraih Kota Surakarta dan Kota Magelang.
"Kami memberikan penghargaan, apresiasi atas pencapaian yang sangat signifikan kepada Kota Surakarta dan kemudian hari ini di Kota Magelang," kata dia.
Dia menjelaskan pengentasan pengangguran di Kota Magelang di sektor informal karena tidak ada perusahaan/pabrik yang menyerap tenaga kerja dengan skala besar di daerah itu. Akan tetapi, cukup banyak wirausaha di kota ini yang mampu menyerap tenaga kerja.
"Kota Magelang memang sebetulnya tidak ada perusahaan yang padat karya atau perusahaan pabrik yang alas kaki, garmen, tekstil, atau lainnya yang membutuhkan tenaga kerja sangat banyak. Kebetulan kan nggak ada," katanya.
Akan tetapi, katanya, penurunan pengangguran di daerah itu yang signifikan ternyata dengan menumbuhkan wirausaha sektor informal.
Selain itu, dukungan anggaran dari pemerintah daerah di bidang pelatihan juga tinggi sehingga mampu menambah keterampilan warga dan menciptakan wirausaha seperti kuliner dan jasa.
"Jadi bukan dari padat karya (cara menurunkan pengangguran, red.) tapi di luar itu," kata Sekretaris Daerah Kota Magelang Joko Budiyono dalam keterangan tertulis Bagian Prokompim Pemkot Magelang diterima di Magelang, Kamis.
Ia mengatakan hal itu ketika menerima penghargaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap daerah setempat terkait dengan keberhasilan menekan angka pengangguran secara signifikan. Piagam penghargaan diberikan kepada Sekda Kota Magelang Joko Budiyono oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Sakina Rosellasari di Ruang VIP Kantor Pemkot Magelang, Rabu (22/2).
Pada 2022, Pemkot Magelang menggelontorkan anggaran Rp3,1 miliar untuk menggelar berbagai pelatihan keterampilan kerja guna mencetak wirausaha baru, sedangkan tahun ini menganggarkan Rp7 miliar untuk program padat karya. Dari jumlah tersebut, Rp4,7 miliar untuk memberi pelatihan kepada masyarakat, seperti pelatihan barista dan potong rambut.
Ia menyatakan bersyukur telah mendapat penghargaan lantaran angka penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) daerah setempat mencapai 2,02 persen.
Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang selaku pengampu teknis dinilai peduli terhadap tugas pokok dan fungsi, terutama berhasil dalam mengurangi pengangguran.
"Sehingga penghargaan dari pemerintah provinsi diberikan kepada jajaran Disnaker," ujar dia dalam acara yang antara lain dihadiri Kepala Disnaker Kota Magelang Wawan Setiadi dan Kepala Bappeda Kota Magelang Handini Rahayu.
Pemkot Magelang terus berupaya merespons dan mendukung pelaksanaan program yang telah direncanakan, khususnya terkait dengan anggaran, sehingga program dalam rangka mengurangi pengangguran terbuka dapat terealisasi.
Ia mengatakan salah satu kunci mengatasi kemiskinan berupa menekan pengangguran.
"Ketika bisa diatasi dengan baik, kemiskinan perlahan bakal menurun. Meskipun, kemiskinan tidak bisa zero atau menyentuh angka nol persen," katanya.
Kepala Disnaker Provinsi Jawa Tengah Sakina Rosellasari menyebut penurunan tertinggi pengangguran di Jawa Tengah untuk TPT itu 2,02 persen diraih Kota Surakarta dan Kota Magelang.
"Kami memberikan penghargaan, apresiasi atas pencapaian yang sangat signifikan kepada Kota Surakarta dan kemudian hari ini di Kota Magelang," kata dia.
Dia menjelaskan pengentasan pengangguran di Kota Magelang di sektor informal karena tidak ada perusahaan/pabrik yang menyerap tenaga kerja dengan skala besar di daerah itu. Akan tetapi, cukup banyak wirausaha di kota ini yang mampu menyerap tenaga kerja.
"Kota Magelang memang sebetulnya tidak ada perusahaan yang padat karya atau perusahaan pabrik yang alas kaki, garmen, tekstil, atau lainnya yang membutuhkan tenaga kerja sangat banyak. Kebetulan kan nggak ada," katanya.
Akan tetapi, katanya, penurunan pengangguran di daerah itu yang signifikan ternyata dengan menumbuhkan wirausaha sektor informal.
Selain itu, dukungan anggaran dari pemerintah daerah di bidang pelatihan juga tinggi sehingga mampu menambah keterampilan warga dan menciptakan wirausaha seperti kuliner dan jasa.