Semarang (ANTARA) - Kantor Pertanahan Kota Semarang menargetkan program sertifikasi tanah gratis melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) bisa rampung pada tahun ini karena tinggal kurang 6.000 bidang tanah.
"Selama tiga tahun ini kami telah menerbitkan sertifikat PTSL sebanyak 75 ribu," kata Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang Sigit Rachmawan Adhi di Semarang, Jawa Tengah, Jumat.
Hal tersebut disampaikan-nya saat Pencanangan Gema Patas (Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas) di Hutan Wisata Tinjomoyo, Semarang.
PTSL adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu.
Melalui program PTSL, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat.
Pada tahun ini, kata Sigit, Badan Pertanahan Nasional (BPN) berencana menerbitkan sekitar 6.000 sertifikat PTSL sehingga total ada 81.000 sertifikat.
"Diharapkan dengan sejumlah sekitar 81 ribuan sertifikat itu seluruh bidang tanah sudah terdaftar dan bersertifikat," ucapnya berharap.
Sementara itu, Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu menyampaikan harapan program sertifikasi tanah di Kota Atlas tuntas hingga akhir tahun ini.
"Hari ini diserahkan sertifikat hasil PTSL kepada masyarakat kecamatan Gunungpati, melalui perwakilan warga Sukorejo. Total 51 warga yang mendapat, sedangkan total PTSL Gunungpati ada 1.700," tutur Ita, sapaan akrab Hevearita.
Menurut dia, sertifikat PTSL pada tahun 2023 secara bertahap akan diserahkan kepada masyarakat melalui roadshow di masing-masing kecamatan.
"Sesuai arahan Presiden Joko Widodo bahwa program sertifikasi ini harus selesai maksimal pada tahun 2025. Namun, Kota Semarang tahun ini ditargetkan selesai semua karena tinggal 6.000 bidang saja," ujarnya.
Tak lupa, Ita menyampaikan terima kasih kepada BPN/Kantor Pertanahan Kota Semarang yang telah berkolaborasi sehingga Kota Semarang mendapatkan apresiasi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN).
"Pada saat kemarin rakornas, yang dihadiri seluruh pejabat Forkopimda se-Indonesia, kemudian Menteri, dan Pak Presiden. Kota Semarang mendapat apresiasi satu-satunya dari Menteri ATR/BPN. Pak Menteri menyampaikan bahwa ada contoh yang baik yaitu di Kota Semarang," katanya.
Baca juga: Pemkot Semarang targetkan PTSL rampung akhir 2023
"Selama tiga tahun ini kami telah menerbitkan sertifikat PTSL sebanyak 75 ribu," kata Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang Sigit Rachmawan Adhi di Semarang, Jawa Tengah, Jumat.
Hal tersebut disampaikan-nya saat Pencanangan Gema Patas (Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas) di Hutan Wisata Tinjomoyo, Semarang.
PTSL adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu.
Melalui program PTSL, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat.
Pada tahun ini, kata Sigit, Badan Pertanahan Nasional (BPN) berencana menerbitkan sekitar 6.000 sertifikat PTSL sehingga total ada 81.000 sertifikat.
"Diharapkan dengan sejumlah sekitar 81 ribuan sertifikat itu seluruh bidang tanah sudah terdaftar dan bersertifikat," ucapnya berharap.
Sementara itu, Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu menyampaikan harapan program sertifikasi tanah di Kota Atlas tuntas hingga akhir tahun ini.
"Hari ini diserahkan sertifikat hasil PTSL kepada masyarakat kecamatan Gunungpati, melalui perwakilan warga Sukorejo. Total 51 warga yang mendapat, sedangkan total PTSL Gunungpati ada 1.700," tutur Ita, sapaan akrab Hevearita.
Menurut dia, sertifikat PTSL pada tahun 2023 secara bertahap akan diserahkan kepada masyarakat melalui roadshow di masing-masing kecamatan.
"Sesuai arahan Presiden Joko Widodo bahwa program sertifikasi ini harus selesai maksimal pada tahun 2025. Namun, Kota Semarang tahun ini ditargetkan selesai semua karena tinggal 6.000 bidang saja," ujarnya.
Tak lupa, Ita menyampaikan terima kasih kepada BPN/Kantor Pertanahan Kota Semarang yang telah berkolaborasi sehingga Kota Semarang mendapatkan apresiasi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN).
"Pada saat kemarin rakornas, yang dihadiri seluruh pejabat Forkopimda se-Indonesia, kemudian Menteri, dan Pak Presiden. Kota Semarang mendapat apresiasi satu-satunya dari Menteri ATR/BPN. Pak Menteri menyampaikan bahwa ada contoh yang baik yaitu di Kota Semarang," katanya.
Baca juga: Pemkot Semarang targetkan PTSL rampung akhir 2023