Grobogan (ANTARA) - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengizinkan para kepala desa menggeser alokasi penggunaan bantuan dari Pemprov Jateng untuk penanganan kemiskinan ekstrem di sejumlah wilayah.
“Saya mendorong kalau di level desa yang miskin, bahkan di situ ada kemiskinan ekstrem, bantuannya boleh digeser ke sana, nanti saya izinkan. Umpama bantuan dari provinsi mau dipakai untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem ini nanti akan saya izinkan," katanya usai memberikan arahan percepatan penanganan kemiskinan ekstrem untuk Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Demak di Kantor Desa Mlilir, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Rabu.
Menurut dia, penggeseran bantuan tersebut merupakan upaya agar kemiskinan ekstrem yang menjadi prioritas bisa segera ditangani dan ditekan.
Penanganan kemiskinan ekstrem itu sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu yang meminta agar penanganan kemiskinan ekstrem di Indonesia selesai pada 2024.
"Itu menjadi prioritas sehingga kalau nanti kemiskinan ekstrem di 2024 mesti selesai kita semua di daerah punya tanggung jawab pada level masing-masing," ujarnya.
Ganjar menyebut tanggung jawab menuntaskan kemiskinan ekstrem itu juga berada di tangan para kepala desa selaku pemegang data utama sasaran.
Oleh karena itu, sekitar 99 perwakilan kepala desa dari Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Demak, 35 camat, serta tim percepatan penanggulangan kemiskinan tingkat Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Demak mendapat pengarahan langsung Gubernur Ganjar Pranowo.
"Hari ini coba kami selesaikan untuk penanganan sampai ke level mikro. Mikronya ada di mana? Ada di desa. Ketika kemarin kami sudah mencoba untuk mengambil data yang ada di Pemalang sama Brebes, sekarang Grobogan sama Demak. Maka sama, kami minta perhatian kawan-kawan kades untuk mendata. Satu minggu ini mereka mau mendata, camat-camat nanti akan menyupervisi dan nanti akan dikompilasi di kabupaten. Jadi di Kabupaten Demak maupun Grobogan nanti akan menyiapkan," katanya.
Setelah data riil kemiskinan ekstrem tersebut didapat dan terverifikasi, lanjut dia, maka program penyelesaian harus langsung segera dilaksanakan. Sejauh ini Pemerintah Kabupaten Grobogan dan Demak sudah mempunyai sejumlah program penanganan kemiskinan sampai tingkat desa, namun Pemprov Jateng juga akan turun tangan memberikan bantuan termasuk mencarikan sumber dana lainnya.
"Tapi tidak akan selesai di situ, pasti mereka akan berat maka kita akan carikan seperti Baznas. Rakor Baznas kemarin juga sudah setuju bahwa pentasarufan dari Baznas ini juga diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan. Ini contoh saja, CSR juga kami dorong," ujarnya.(LHP)