Semarang (ANTARA) - Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah menggelar pendampingan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), di Kabupaten Semarang, Kamis (12/1). Acara dibuka Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah A Yuspahruddin.
Dalam kata sambutannya, Kakanwil menilai sebuah laporan merupakan unsur penting dalam pelaksanaan suatu kegiatan.
“Pekerjaan yang terpenting adalah pelaporan. Berisi apa saja yang sudah dan belum terlaksana, sehingga menjadi bahan evaluasi untuk merencanakan kegiatan berikutnya,” kata Yuspahruddin.
Baca juga: Dua narapidana tindak pidana terorisme ucap ikrar setia NKRI
Kakanwil berharap kepada para peserta yang hadir dapat memahami dengan sungguh-sungguh pemaparan dari para narasumber dalam penyusunan LKIP sebagai bentuk perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan.
Melalui kegiatan yang berlangsung hingga 13 Januari 2023 dan dirangkaikan dengan workshop manajemen risiko tersebut, Kakanwil mengingatkan pentingnya mengidentifikasi dan memitigasi risiko pada setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT).
"Dengan memahami tentang manajemen risiko, maka kita juga telah memahami hal-hal yang menunda atau menggagalkan tujuan kita dan memperkecil terjadinya peristiwa yang tidak kita inginkan," kata Kakanwil.
Baca juga: Yuspahruddin lepas kepindahan Kepala Lapas Batu Nusakambangan
Tampak hadir mendampingi Kakanwil, Kadiv Administrasi Hajrianor, Kadiv Keimigrasian Wishnu Daru Fajar, Kadiv Pemasyarakatan Supriyanto, dan Kepala Bagian Program Humas Toni Sugiarto, serta kepala UPT se-Eks Karesidenan Semarang.
Ada pun yang menjadi narasumber pada kegiatan tersebut berasal dari Bagian Pemantauan, Analisis dan Pelaporan Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal, Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dan Inspektorat Wilayah IV Inspektorat Jenderal.
Baca juga: Yuspahruddin lantik 23 pejabat keimigrasian
Dalam kata sambutannya, Kakanwil menilai sebuah laporan merupakan unsur penting dalam pelaksanaan suatu kegiatan.
“Pekerjaan yang terpenting adalah pelaporan. Berisi apa saja yang sudah dan belum terlaksana, sehingga menjadi bahan evaluasi untuk merencanakan kegiatan berikutnya,” kata Yuspahruddin.
Baca juga: Dua narapidana tindak pidana terorisme ucap ikrar setia NKRI
Kakanwil berharap kepada para peserta yang hadir dapat memahami dengan sungguh-sungguh pemaparan dari para narasumber dalam penyusunan LKIP sebagai bentuk perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan.
Melalui kegiatan yang berlangsung hingga 13 Januari 2023 dan dirangkaikan dengan workshop manajemen risiko tersebut, Kakanwil mengingatkan pentingnya mengidentifikasi dan memitigasi risiko pada setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT).
"Dengan memahami tentang manajemen risiko, maka kita juga telah memahami hal-hal yang menunda atau menggagalkan tujuan kita dan memperkecil terjadinya peristiwa yang tidak kita inginkan," kata Kakanwil.
Baca juga: Yuspahruddin lepas kepindahan Kepala Lapas Batu Nusakambangan
Tampak hadir mendampingi Kakanwil, Kadiv Administrasi Hajrianor, Kadiv Keimigrasian Wishnu Daru Fajar, Kadiv Pemasyarakatan Supriyanto, dan Kepala Bagian Program Humas Toni Sugiarto, serta kepala UPT se-Eks Karesidenan Semarang.
Ada pun yang menjadi narasumber pada kegiatan tersebut berasal dari Bagian Pemantauan, Analisis dan Pelaporan Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal, Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dan Inspektorat Wilayah IV Inspektorat Jenderal.
Baca juga: Yuspahruddin lantik 23 pejabat keimigrasian