Solo (ANTARA) - Dana dari Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) akan segera digunakan untuk menangani ribuan rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Solo.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperum KPP) Kota Surakarta Taufan Basuki di Solo, Selasa mengatakan sesuai dengan arahan dari Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka ada dana dari UEA untuk penanganan RTLH yang ada di Kota Solo.
"Diharapkan di tahun 2023 ini dana dari UEA ini dapat membantu secara signifikan. Kalau kurang lebihnya dari potensi yang ada sekitar 2.500 bisa kami tangani tahun ini," katanya.
Ia mengatakan secara keseluruhan potensi keberadaan rumah tidak layak huni di Kota Solo mencapai sekitar 5.000 unit. Dengan berbagai upaya pemerintah dalam memperoleh pendanaan, salah satunya dari Pemerintah UEA diharapkan jumlah RTLH hingga akhir tahun ini hanya menyisakan 1.400 unit.
Ia mengatakan salah satu kawasan permukiman padat penduduk yang tidak lepas dari penataan tahun ini yakni Baluwarti.
"Kalau di Baluwarti perlu ada penataan. Kami selaraskan dengan aturan-aturan yang ada di sana. Ada 160-an rumah," katanya.
Selain itu, dikatakannya, ada beberapa kawasan lain yang juga perlu dilakukan penataan.
"Potensinya sudah kami siapkan, merata di lima kecamatan. Kami belum bicara kuota, kami lihat potensi saja," katanya.
Sementara itu, di awal pihaknya mengajukan anggaran sebesar Rp100 miliar. Anggaran tersebut tidak hanya untuk permukiman tetapi juga untuk peningkatan jalan lingkungan.
"Di Solo masih banyak jalan tanah, seperti Banjarsari, Karangasem, Sumber. Di sana kan tumbuh permukiman baru, mereka (warga) buat akses jalan baru," katanya.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperum KPP) Kota Surakarta Taufan Basuki di Solo, Selasa mengatakan sesuai dengan arahan dari Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka ada dana dari UEA untuk penanganan RTLH yang ada di Kota Solo.
"Diharapkan di tahun 2023 ini dana dari UEA ini dapat membantu secara signifikan. Kalau kurang lebihnya dari potensi yang ada sekitar 2.500 bisa kami tangani tahun ini," katanya.
Ia mengatakan secara keseluruhan potensi keberadaan rumah tidak layak huni di Kota Solo mencapai sekitar 5.000 unit. Dengan berbagai upaya pemerintah dalam memperoleh pendanaan, salah satunya dari Pemerintah UEA diharapkan jumlah RTLH hingga akhir tahun ini hanya menyisakan 1.400 unit.
Ia mengatakan salah satu kawasan permukiman padat penduduk yang tidak lepas dari penataan tahun ini yakni Baluwarti.
"Kalau di Baluwarti perlu ada penataan. Kami selaraskan dengan aturan-aturan yang ada di sana. Ada 160-an rumah," katanya.
Selain itu, dikatakannya, ada beberapa kawasan lain yang juga perlu dilakukan penataan.
"Potensinya sudah kami siapkan, merata di lima kecamatan. Kami belum bicara kuota, kami lihat potensi saja," katanya.
Sementara itu, di awal pihaknya mengajukan anggaran sebesar Rp100 miliar. Anggaran tersebut tidak hanya untuk permukiman tetapi juga untuk peningkatan jalan lingkungan.
"Di Solo masih banyak jalan tanah, seperti Banjarsari, Karangasem, Sumber. Di sana kan tumbuh permukiman baru, mereka (warga) buat akses jalan baru," katanya.