Purwokerto (ANTARA) - Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) Assoc Prof Dr Jebul Suroso mengajak masyarakat Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, ikut serta merawat kebinekaan bangsa Indonesia.
"Masa depan Indonesia ditentukan oleh cara merawat hasil kemerdekaan. Harus disiapkan insan bangsa yang mampu dan berdaya saing," katanya di Pendopo Sipanji, Purwokerto, Banyumas, Rabu.
Rektor mengatakan hal itu saat menjadi narasumber dalam acara Dialog dan Pengukuhan Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK) Kabupaten Banyumas Masa Bakti 2022-2027 yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Banyumas.
Dalam paparan yang mengusung tema "Merawat Indonesia dari Banyumas, UMP Rumah Kemanusiaan", ia mengatakan jika meminjam semangat keindonesiaan seperti yang disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir ada syarat-syarat masa depan cerah Indonesia.
Menurut dia, syarat-syarat tersebut berupa mengkonfirmasi bagaimana menempatkan dan mengaktualisasikan nilai dasar berbangsa Indonesia, yaitu Pancasila, agama, dan kebudayaan luhur bangsa.
"Rancang bangun Indonesia yang tepat adalah Bhinneka Tunggal Ika, bukan multikulturalisme," tegasnya.
Jebul mengatakan Bhinneka Tunggal Ika sangat kaya karena di dalamnya merupakan hasil pemikiran dari banyak tokoh bangsa.
Dengan Bhinneka Tunggal Ika, kata dia, ada kesamaan gerakan berupa toleransi antarsesama, kerja sama untuk perdamaian, dan ada kesetaraan hak hidup.
Ia mengatakan ada tiga kunci utama Banyumas menjadi praktik baik merawat kebinekaan, yaitu menggembirakan kebinekaan, melahirkan manusia Pancasila yang berkelanjutan, berkualitas, dan memperkuat literasi kaum muda sebagai manusia Pancasila dalam perkataan maupun perbuatan.
"Forum Pembaruan Kebangsaan merupakan wadah informasi, kerja sama, konsultasi dengan tujuan memelihara keutuhan, dan menjaga kedaulatan. Tugasnya adalah menjaring aspirasi, dialog dengan pemuka agama, suku, adat, dan sosialisasi kebijakan," kata Rektor.
Salah seorang tokoh masyarakat Banyumas, Hartono alias Tjie Hak mengatakan semua manusia harus toleransi karena manusia itu merupakan makhluk sosial.
"Manusia itu butuh manusia lain dan kita tidak bisa memilih lahir dari mana. Itu dasar kita harus toleransi," tegasnya.
Secara pribadi, kata dia, Banyumas merupakan daerah yang paling nyaman dan toleran sehingga sangat beruntung bagi warga yang lahir, bekerja, atau mencari ilmu di Kabupaten Banyumas.
Hartono mengaku sudah berkeliling ke sejumlah kota di Indonesia, namun dia melihat keunikan yang luar biasa di Banyumas dan hal itu merupakan cerminan suatu toleran.
"Yaitu adanya SD Kristen 2 di Kauman (permukiman di Purwokerto yang banyak dihuni warga Muslim, red.). Itu bukti nyata bahwa itu suatu toleransi yang tidak bisa diganggu gugat," katanya.
Bahkan, dia mengaku belum menemukan kota di Indonesia yang permukiman Muslim-nya (Kauman, red.) ada sekolah Kristen.
Oleh karena itu jika ada orang yang mengibarkan bendera intoleran di Banyumas, kata dia, seluruh masyarakat harus bersama-sama menyadarkan.
Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Kabupaten Banyumas Eko Heru Surono mengatakan Forum Pembauran Kebangsaan merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 34 Tahun 2006.
"Makanya kami laksanakan, kami perbarui, apalagi kemarin kita dua tahun kena COVID-19," katanya.
Ia mengatakan jika dikaitkan dengan tahun politik 2023-2024, hal itu sah-sah saja.
"Kami ingin mendasari sebelum Pemilu 2024, kita harus menyegarkan refleksi semangat persatuan kebangsaan, khususnya di Banyumas," tegasnya.
"Masa depan Indonesia ditentukan oleh cara merawat hasil kemerdekaan. Harus disiapkan insan bangsa yang mampu dan berdaya saing," katanya di Pendopo Sipanji, Purwokerto, Banyumas, Rabu.
Rektor mengatakan hal itu saat menjadi narasumber dalam acara Dialog dan Pengukuhan Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK) Kabupaten Banyumas Masa Bakti 2022-2027 yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Banyumas.
Dalam paparan yang mengusung tema "Merawat Indonesia dari Banyumas, UMP Rumah Kemanusiaan", ia mengatakan jika meminjam semangat keindonesiaan seperti yang disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir ada syarat-syarat masa depan cerah Indonesia.
Menurut dia, syarat-syarat tersebut berupa mengkonfirmasi bagaimana menempatkan dan mengaktualisasikan nilai dasar berbangsa Indonesia, yaitu Pancasila, agama, dan kebudayaan luhur bangsa.
"Rancang bangun Indonesia yang tepat adalah Bhinneka Tunggal Ika, bukan multikulturalisme," tegasnya.
Jebul mengatakan Bhinneka Tunggal Ika sangat kaya karena di dalamnya merupakan hasil pemikiran dari banyak tokoh bangsa.
Dengan Bhinneka Tunggal Ika, kata dia, ada kesamaan gerakan berupa toleransi antarsesama, kerja sama untuk perdamaian, dan ada kesetaraan hak hidup.
Ia mengatakan ada tiga kunci utama Banyumas menjadi praktik baik merawat kebinekaan, yaitu menggembirakan kebinekaan, melahirkan manusia Pancasila yang berkelanjutan, berkualitas, dan memperkuat literasi kaum muda sebagai manusia Pancasila dalam perkataan maupun perbuatan.
"Forum Pembaruan Kebangsaan merupakan wadah informasi, kerja sama, konsultasi dengan tujuan memelihara keutuhan, dan menjaga kedaulatan. Tugasnya adalah menjaring aspirasi, dialog dengan pemuka agama, suku, adat, dan sosialisasi kebijakan," kata Rektor.
Salah seorang tokoh masyarakat Banyumas, Hartono alias Tjie Hak mengatakan semua manusia harus toleransi karena manusia itu merupakan makhluk sosial.
"Manusia itu butuh manusia lain dan kita tidak bisa memilih lahir dari mana. Itu dasar kita harus toleransi," tegasnya.
Secara pribadi, kata dia, Banyumas merupakan daerah yang paling nyaman dan toleran sehingga sangat beruntung bagi warga yang lahir, bekerja, atau mencari ilmu di Kabupaten Banyumas.
Hartono mengaku sudah berkeliling ke sejumlah kota di Indonesia, namun dia melihat keunikan yang luar biasa di Banyumas dan hal itu merupakan cerminan suatu toleran.
"Yaitu adanya SD Kristen 2 di Kauman (permukiman di Purwokerto yang banyak dihuni warga Muslim, red.). Itu bukti nyata bahwa itu suatu toleransi yang tidak bisa diganggu gugat," katanya.
Bahkan, dia mengaku belum menemukan kota di Indonesia yang permukiman Muslim-nya (Kauman, red.) ada sekolah Kristen.
Oleh karena itu jika ada orang yang mengibarkan bendera intoleran di Banyumas, kata dia, seluruh masyarakat harus bersama-sama menyadarkan.
Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Kabupaten Banyumas Eko Heru Surono mengatakan Forum Pembauran Kebangsaan merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 34 Tahun 2006.
"Makanya kami laksanakan, kami perbarui, apalagi kemarin kita dua tahun kena COVID-19," katanya.
Ia mengatakan jika dikaitkan dengan tahun politik 2023-2024, hal itu sah-sah saja.
"Kami ingin mendasari sebelum Pemilu 2024, kita harus menyegarkan refleksi semangat persatuan kebangsaan, khususnya di Banyumas," tegasnya.