Semarang (ANTARA) -
"Mitigasi dan deteksi dini bencana oleh jajaran BPBD perlu dioptimalkan karena itu menjadi ujung tombak penanganan bencana," kata anggota Komisi E DPRD Jateng Ahmad Ridwan di Semarang, Senin.
Selain itu, pada mitigasi dan deteksi dini kebencanaan daerah perlu ada kebijakan dari tiap kepala daerah agar memudahkan dalam berkoordinasi, serta berkomunikasi dengan satuan kerja di bawahnya.
"Dengan begitu, kendala-kendala baik teknis maupun nonteknis bisa langsung diberikan solusi terbaik," ujarnya.
Menurut dia, menyiapkan desa tanggap bencana juga penting dilakukan agar masyarakat di sekitar kawasan rawan bencana bisa terlindungi dari dampak merugikan lainnya.
Melalui desa tanggap bencana, lanjut dia, warga desa diharapkan mampu mengkaji, menganalisa, menangani, membantu, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayahnya dengan memanfaatkan sumber daya lokal.
Kepala Pelaksana Harian BPBD Jateng Bergas C Penanggungan mendukung pemerintah kabupaten/kota dalam menambah jumlah desa tanggap bencana pada daerah rawan bencana agar dapat meminimalisasi dampaknya.
"Masyarakat harus paham akan bencana, maka kawan-kawan sukarelawan dan BPBD jadi yang pertama hadir. Setiap bencana memiliki dampak yang berbeda-beda, jadi bantuan logistik dari BPBD dapat langsung didistribusikan," katanya.
Kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah meminta pihak terkait agar mitigasi dan deteksi dini bencana lebih dioptimalkan guna mengurangi risiko bencana yang terjadi saat musim hujan.
"Mitigasi dan deteksi dini bencana oleh jajaran BPBD perlu dioptimalkan karena itu menjadi ujung tombak penanganan bencana," kata anggota Komisi E DPRD Jateng Ahmad Ridwan di Semarang, Senin.
Selain itu, pada mitigasi dan deteksi dini kebencanaan daerah perlu ada kebijakan dari tiap kepala daerah agar memudahkan dalam berkoordinasi, serta berkomunikasi dengan satuan kerja di bawahnya.
"Dengan begitu, kendala-kendala baik teknis maupun nonteknis bisa langsung diberikan solusi terbaik," ujarnya.
Menurut dia, menyiapkan desa tanggap bencana juga penting dilakukan agar masyarakat di sekitar kawasan rawan bencana bisa terlindungi dari dampak merugikan lainnya.
Melalui desa tanggap bencana, lanjut dia, warga desa diharapkan mampu mengkaji, menganalisa, menangani, membantu, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayahnya dengan memanfaatkan sumber daya lokal.
Kepala Pelaksana Harian BPBD Jateng Bergas C Penanggungan mendukung pemerintah kabupaten/kota dalam menambah jumlah desa tanggap bencana pada daerah rawan bencana agar dapat meminimalisasi dampaknya.
"Masyarakat harus paham akan bencana, maka kawan-kawan sukarelawan dan BPBD jadi yang pertama hadir. Setiap bencana memiliki dampak yang berbeda-beda, jadi bantuan logistik dari BPBD dapat langsung didistribusikan," katanya.