Kudus (ANTARA) - Pemerintah menargetkan penyaluran kredit perbankan melalui program kredit usaha rakyat (KUR) untuk pelaku UMKM pada tahun 2024 bisa meningkat menjadi 30 persen, kata Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki.
"Saat ini, penyaluran KUR untuk UMKM baru berkisar 20-an persen dari total penyaluran KUR," ujarnya ditemui di sela-sela kunjungannya di Kudus, Jumat.
Bersamaan dengan peningkatan target tersebut, kata dia, pemerintah juga menambah alokasi dana KUR dari Rp373 triliun pada tahun ini meningkat menjadi Rp460 triliun pada tahun depan.
Dalam rangka meningkatkan capaian penyaluran KUR untuk UMKM, kata dia, pemerintah juga mendorong bank menggunakan pendekatan teknologi.
"Karena saat ini ada yang memberikan pinjaman tanpa agunan, tetapi pencatatan keuangan pelaku UMKM yang hendak diberi pinjaman juga harus dilakukan secara digital agar bisa dianalisa kelayakannya, sehingga perbankan juga tidak khawatir memberi pinjaman," ujarnya.
Ia mengakui kemudahan akses permodalan lewat perbankan bagi pelaku UMKM memang masih ada kendala.
Meskipun secara regulasi, kata dia, penyaluran KUR hingga plafon pinjaman Rp100 juta seharusnya bisa tanpa agunan. Kenyataan perbankan masih memberlakukan agunan.
Untuk itulah, kata dia, evaluasi masih terus dilakukan sebagai upaya memudahkan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah serta menghindarkan perbankan mengalami kredit macet.
Upaya lain untuk memudahkan akses permodalan bagi mereka, yakni dengan Inisiatif klaster percontohan.
Misal, UMKM yang terhubung perdagangan elektronik bisa memanfaatkan KUR klaster dengan plafon pinjaman hingga Rp500 juta.
Hal itu, imbuh dia, karena pelaku UMKM yang tergabung dalam klaster ada kepastian bahwa ada pasarnya, sehingga potensi kredit macet rendah.
"Saat ini sedang dilakukan percobaan di beberapa sektor, juga upaya kita memudahkan UMKM mengakses KUR dan mencari solusi bagi perbankan supaya mereka tidak macet," ujarnya.
Baca juga: Kudus raup Rp141,8 miliar dari pajak
"Saat ini, penyaluran KUR untuk UMKM baru berkisar 20-an persen dari total penyaluran KUR," ujarnya ditemui di sela-sela kunjungannya di Kudus, Jumat.
Bersamaan dengan peningkatan target tersebut, kata dia, pemerintah juga menambah alokasi dana KUR dari Rp373 triliun pada tahun ini meningkat menjadi Rp460 triliun pada tahun depan.
Dalam rangka meningkatkan capaian penyaluran KUR untuk UMKM, kata dia, pemerintah juga mendorong bank menggunakan pendekatan teknologi.
"Karena saat ini ada yang memberikan pinjaman tanpa agunan, tetapi pencatatan keuangan pelaku UMKM yang hendak diberi pinjaman juga harus dilakukan secara digital agar bisa dianalisa kelayakannya, sehingga perbankan juga tidak khawatir memberi pinjaman," ujarnya.
Ia mengakui kemudahan akses permodalan lewat perbankan bagi pelaku UMKM memang masih ada kendala.
Meskipun secara regulasi, kata dia, penyaluran KUR hingga plafon pinjaman Rp100 juta seharusnya bisa tanpa agunan. Kenyataan perbankan masih memberlakukan agunan.
Untuk itulah, kata dia, evaluasi masih terus dilakukan sebagai upaya memudahkan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah serta menghindarkan perbankan mengalami kredit macet.
Upaya lain untuk memudahkan akses permodalan bagi mereka, yakni dengan Inisiatif klaster percontohan.
Misal, UMKM yang terhubung perdagangan elektronik bisa memanfaatkan KUR klaster dengan plafon pinjaman hingga Rp500 juta.
Hal itu, imbuh dia, karena pelaku UMKM yang tergabung dalam klaster ada kepastian bahwa ada pasarnya, sehingga potensi kredit macet rendah.
"Saat ini sedang dilakukan percobaan di beberapa sektor, juga upaya kita memudahkan UMKM mengakses KUR dan mencari solusi bagi perbankan supaya mereka tidak macet," ujarnya.
Baca juga: Kudus raup Rp141,8 miliar dari pajak