Pekalongan (ANTARA) - Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, melakukan sinkronisasi data kebutuhan guru honorer sebagai upaya mengoptimalkan kuota formasi guru dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 2022.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Zainul Hakim di Pekalongan, Kamis, mengatakan bahwa pihaknya telah mengusulkan 205 formasi PPPK guru pada 2022, namun yang disetujui oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) hanya 117 orang.
"Kami terus berupaya mengakomodasi para guru tidak tetap (GTT) atau honorer untuk bisa diikutsertakan dalam PPPK guru secara bertahap. Tentunya, jumlah tersebut masih jauh dari kebutuhan karena masih ada sekitar 518 pendidik dan tenaga kependidikan," katanya.
Ia yang didampingi Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Pendidikan Ahmad Husni menjelaskan bahwa masih ada sekitar 70 guru honorer kategori K2 yang belum terjaring masuk PPPK karena mereka tidak lolos PPPK guru.
Dinas Pendidikan, kata dia, menyadari bahwa kebutuhan guru-guru aparatur sipil negara (ASN) di setiap sekolah sangat penting namun jumlahnya masih kurang.
"Oleh karena itu, kami maupun kepala sekolah berupaya mencari guru meski bukan berstatus aparatur sipil negara," katanya.
Sementara itu, Kepala Seksi Pendataan dan Penataan Bidang Pendidik dan Tenaga Pendidikan Suprayitno mengatakan pada perekrutan PPPK guru 2021 lalu, guru-guru honorer yang ikut dan lolos ambang batas nilai (passing grade) 223 orang dari kebutuhan formasi PPPK guru 2022 sebanyak 117 orang.
"Oleh arena itu, masih tersisa 106 orang yang belum mendapatkan surat keputusan PPPK guru pada tahun ini," katanya.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Zainul Hakim di Pekalongan, Kamis, mengatakan bahwa pihaknya telah mengusulkan 205 formasi PPPK guru pada 2022, namun yang disetujui oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) hanya 117 orang.
"Kami terus berupaya mengakomodasi para guru tidak tetap (GTT) atau honorer untuk bisa diikutsertakan dalam PPPK guru secara bertahap. Tentunya, jumlah tersebut masih jauh dari kebutuhan karena masih ada sekitar 518 pendidik dan tenaga kependidikan," katanya.
Ia yang didampingi Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Pendidikan Ahmad Husni menjelaskan bahwa masih ada sekitar 70 guru honorer kategori K2 yang belum terjaring masuk PPPK karena mereka tidak lolos PPPK guru.
Dinas Pendidikan, kata dia, menyadari bahwa kebutuhan guru-guru aparatur sipil negara (ASN) di setiap sekolah sangat penting namun jumlahnya masih kurang.
"Oleh karena itu, kami maupun kepala sekolah berupaya mencari guru meski bukan berstatus aparatur sipil negara," katanya.
Sementara itu, Kepala Seksi Pendataan dan Penataan Bidang Pendidik dan Tenaga Pendidikan Suprayitno mengatakan pada perekrutan PPPK guru 2021 lalu, guru-guru honorer yang ikut dan lolos ambang batas nilai (passing grade) 223 orang dari kebutuhan formasi PPPK guru 2022 sebanyak 117 orang.
"Oleh arena itu, masih tersisa 106 orang yang belum mendapatkan surat keputusan PPPK guru pada tahun ini," katanya.