Solo (ANTARA) - Pemerintah Kota Surakarta melakukan penyandingan data untuk calon penerima bantuan sosial (bansos) yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
"Ini baru penyandingan data. Ya minimal biar tidak tumpang tindih, jadi kami sanding-sandingkan dulu," kata Kepala Dinas Sosial Kota Surakarta Agus Santosa di Solo, Jawa Tengah, Senin.
Dengan dilakukannya penyandingan data tersebut diharapkan masyarakat yang sudah memperoleh bantuan langsung tunai (BLT) BBM dari pemerintah pusat tidak lagi memperoleh bansos yang bersumber dari APBD.
"Karena dari Kementerian Sosial itu juga progresnya ada penyaluran terus. Makanya ini sambil menunggu kami sandingkan dulu, minimal nunggu yang dari Kemensos selesai dulu," katanya.
Sementara itu, untuk penyaluran bansos yang bersumber dari APBD ini telah disiapkan anggaran sebesar Rp12 miliar dengan setiap keluarga penerima manfaat (KPM) memperoleh Rp600.000.
"Kemarin hampir 24.000 (calon penerima). Rencananya akan disalurkan sekali," katanya. Sedangkan untuk jadwal penyaluran diharapkan dapat dilakukan pada bulan Oktober mendatang.
"Yang jelas dari Kemensos kan saat ini masih proses. (Data) Baru terima kami sandingkan, ada yang NIK (nomor induk kependudukan) belum komplit ya kami komplitkan lagi. Kalau tidak komplit kan tidak muncul," katanya.
Ia mengatakan untuk penyaluran dana bansos dijadwalkan akan melalui kantor kecamatan dan kantor pos.
"Ini baru penyandingan data. Ya minimal biar tidak tumpang tindih, jadi kami sanding-sandingkan dulu," kata Kepala Dinas Sosial Kota Surakarta Agus Santosa di Solo, Jawa Tengah, Senin.
Dengan dilakukannya penyandingan data tersebut diharapkan masyarakat yang sudah memperoleh bantuan langsung tunai (BLT) BBM dari pemerintah pusat tidak lagi memperoleh bansos yang bersumber dari APBD.
"Karena dari Kementerian Sosial itu juga progresnya ada penyaluran terus. Makanya ini sambil menunggu kami sandingkan dulu, minimal nunggu yang dari Kemensos selesai dulu," katanya.
Sementara itu, untuk penyaluran bansos yang bersumber dari APBD ini telah disiapkan anggaran sebesar Rp12 miliar dengan setiap keluarga penerima manfaat (KPM) memperoleh Rp600.000.
"Kemarin hampir 24.000 (calon penerima). Rencananya akan disalurkan sekali," katanya. Sedangkan untuk jadwal penyaluran diharapkan dapat dilakukan pada bulan Oktober mendatang.
"Yang jelas dari Kemensos kan saat ini masih proses. (Data) Baru terima kami sandingkan, ada yang NIK (nomor induk kependudukan) belum komplit ya kami komplitkan lagi. Kalau tidak komplit kan tidak muncul," katanya.
Ia mengatakan untuk penyaluran dana bansos dijadwalkan akan melalui kantor kecamatan dan kantor pos.