Solo (ANTARA) - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendukung penuh aturan yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo terkait penggunaan kendaraan dinas berbahan bakar listrik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
"Menurut saya kebijakan itu penting banget. Kalau saya, mendukung penuh," katanya usai menghadiri acara Pengukuhan Koperasi Gema Salam Mandiri "Wanita Indonesia Wanita Tangguh" di Solo, Jumat.
Ia mengatakan saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah memiliki satu unit kendaraan berbahan bakar listrik.
"Di ESDM (Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral) untuk contoh. Tapi ini kan butuh penganggaran ya, maka kami siapkan di tahun 2023," katanya.
Terkait kebijakan tersebut, ia menilai penting dilakukan oleh pemerintah di tengah keterbatasan kondisi energi fosil di Indonesia.
"Oleh karena itu, mesti melakukan percepatan. Kalau saya tinggal mekanismenya (pengadaan mobil listrik), apakah kita beli atau leasing," katanya.
Sebelumnya, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mengatakan akan mengikuti aturan pusat terkait arahan tersebut.
"Kami mengikuti perintah saja, ngikuti perintah dari pusat saja," katanya.
Menurut dia, jika ke depannya pengadaan kendaraan dinas harus berbahan dasar listrik maka Pemkot Surakarta siap mengikutinya. Meski demikian, terkait dengan anggaran, ia mengaku belum memprioritaskan anggaran pembelian kendaraan untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta.
"Nanti ya, kami tidak ada. Tidak memprioritaskan pembelian kendaraan untuk wali kota dan wakil wali kota. Aku pakai mobil ini dulu, wis penak (sudah enak)," katanya.
"Menurut saya kebijakan itu penting banget. Kalau saya, mendukung penuh," katanya usai menghadiri acara Pengukuhan Koperasi Gema Salam Mandiri "Wanita Indonesia Wanita Tangguh" di Solo, Jumat.
Ia mengatakan saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah memiliki satu unit kendaraan berbahan bakar listrik.
"Di ESDM (Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral) untuk contoh. Tapi ini kan butuh penganggaran ya, maka kami siapkan di tahun 2023," katanya.
Terkait kebijakan tersebut, ia menilai penting dilakukan oleh pemerintah di tengah keterbatasan kondisi energi fosil di Indonesia.
"Oleh karena itu, mesti melakukan percepatan. Kalau saya tinggal mekanismenya (pengadaan mobil listrik), apakah kita beli atau leasing," katanya.
Sebelumnya, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mengatakan akan mengikuti aturan pusat terkait arahan tersebut.
"Kami mengikuti perintah saja, ngikuti perintah dari pusat saja," katanya.
Menurut dia, jika ke depannya pengadaan kendaraan dinas harus berbahan dasar listrik maka Pemkot Surakarta siap mengikutinya. Meski demikian, terkait dengan anggaran, ia mengaku belum memprioritaskan anggaran pembelian kendaraan untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta.
"Nanti ya, kami tidak ada. Tidak memprioritaskan pembelian kendaraan untuk wali kota dan wakil wali kota. Aku pakai mobil ini dulu, wis penak (sudah enak)," katanya.