Semarang (ANTARA) - Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol.Ahmad Luthfi memastikan mengawal jalur distribusi bahan bakar minyak (BBM) usai kenaikan harga komoditas energi bersubsidi tersebut.
"Jangan sampai ada gangguan distribusi mulai dari kilang, depo, SPBU, sampai ke konsumen," katanya, di Semarang, Senin.
Menurut dia, personel keamanan juga ditempatkan di tiap-tiap SPBU agar tak terjadi disparitas maupun spekulan.
Ia menuturkan pengawalan dan pengawasan jalur distribusi bertujuan agar BBM bersubsidi tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
Baca juga: Kenaikan harga BBM tak memengaruhi tarif BST
Berkaitan dengan penyampaian pendapat di muka umum tentang penyesuaian harga BBM, ia menegaskan kepolisian siap memberikan pengamanan.
"Silakan sampaikan pendapat di muka umum, tapi masyarakat jangan anarkis," katanya.
Ia menjelaskan prosedur tetap pengamanan aksi penyampaian pendapat di muka umum disesuaikan dengan kondisi masing-masing polres.
"Masing-masing polres punya prosedur tetap, Polri wajib mengamankan," katanya.
Sebelumnya, pemerintah menyesuaikan harga BBM subsidi pertalite menjadi Rp10 ribu per liter dari sebelumnya Rp7.650 per liter dan solar dari Rp5.150 rupiah per liter menjadi Rp6.800 per liter.
Kemudian untuk BBM nonsubsidi, pemerintah menyesuaikan harga pertamax dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter.
Baca juga: Polresta Banyumas kerahkan 250 personel kawal unjuk rasa mahasiswa
Baca juga: Pemkab Boyolali : Kenaikan harga BBM belum berdampak ke sembako
"Jangan sampai ada gangguan distribusi mulai dari kilang, depo, SPBU, sampai ke konsumen," katanya, di Semarang, Senin.
Menurut dia, personel keamanan juga ditempatkan di tiap-tiap SPBU agar tak terjadi disparitas maupun spekulan.
Ia menuturkan pengawalan dan pengawasan jalur distribusi bertujuan agar BBM bersubsidi tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
Baca juga: Kenaikan harga BBM tak memengaruhi tarif BST
Berkaitan dengan penyampaian pendapat di muka umum tentang penyesuaian harga BBM, ia menegaskan kepolisian siap memberikan pengamanan.
"Silakan sampaikan pendapat di muka umum, tapi masyarakat jangan anarkis," katanya.
Ia menjelaskan prosedur tetap pengamanan aksi penyampaian pendapat di muka umum disesuaikan dengan kondisi masing-masing polres.
"Masing-masing polres punya prosedur tetap, Polri wajib mengamankan," katanya.
Sebelumnya, pemerintah menyesuaikan harga BBM subsidi pertalite menjadi Rp10 ribu per liter dari sebelumnya Rp7.650 per liter dan solar dari Rp5.150 rupiah per liter menjadi Rp6.800 per liter.
Kemudian untuk BBM nonsubsidi, pemerintah menyesuaikan harga pertamax dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter.
Baca juga: Polresta Banyumas kerahkan 250 personel kawal unjuk rasa mahasiswa
Baca juga: Pemkab Boyolali : Kenaikan harga BBM belum berdampak ke sembako