Semarang (ANTARA) -
"Koordinasi dengan Pemkab Pekalongan untuk memaksimalkan proyek pengamanan pantai itu bertujuan menyelamatkan 450 kepala keluarga di Kelurahan Panjang Baru, Kecamatan Pekalongan Utara dan Kota Pekalongan," kata Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Hadi Santoso di Semarang, Rabu.
Menurut dia, jika tidak ada koordinasi antara Pemprov Jateng dengan Pemkab Pekalongan maka proyek senilai Rp12,75 miliar yang menggunakan APBD Jateng ini berpotensi mubazir.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu mengungkapkan Pemprov Jateng sedang menyelesaikan tiga supervisi konstruksi pantai dan sungai di Kota Pekalongan dan juga ada dua titik di Kabupaten Pekalongan.
Hal tersebut dinilai penting karena semakin parahnya banjir rob yang terjadi di Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan dalam beberapa waktu terakhir.
Ia menyebut terdapat dua wilayah di Kabupaten Pekalongan yang saat ini memerlukan kerja sama dengan Pemkab Pekalongan yaitu ada di Desa Tegal Dowo dan Desa Karang Jompo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan.
"Karena ketika kemudian dinding pantainya dan dinding sungainya dilakukan peninggian tapi kemudian air melintas melalui jembatan, maka sama saja masyarakat tetap akan tergenang oleh air rob tersebut," ujarnya.
Selain peninggian bibir sungai, juga diperlukan pengangkatan jembatan yang menghubungkan dua kecamatan karena lintasan air rob saat ini melalui jembatan yang merupakan kewenangan pemkab.
"Pekerjaan tersebut sudah mulai dilaksanakan sejak Rabu (10/8), dengan rencana pelaksanannya 120 hari kalender. Insyaallah pekerjaan ini akan diselesaikan pada Desember 2022," katanya.
Komisi D DPRD Jawa Tengah meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan proyek penanganan banjir dan rob di Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan.
"Koordinasi dengan Pemkab Pekalongan untuk memaksimalkan proyek pengamanan pantai itu bertujuan menyelamatkan 450 kepala keluarga di Kelurahan Panjang Baru, Kecamatan Pekalongan Utara dan Kota Pekalongan," kata Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Hadi Santoso di Semarang, Rabu.
Menurut dia, jika tidak ada koordinasi antara Pemprov Jateng dengan Pemkab Pekalongan maka proyek senilai Rp12,75 miliar yang menggunakan APBD Jateng ini berpotensi mubazir.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu mengungkapkan Pemprov Jateng sedang menyelesaikan tiga supervisi konstruksi pantai dan sungai di Kota Pekalongan dan juga ada dua titik di Kabupaten Pekalongan.
Hal tersebut dinilai penting karena semakin parahnya banjir rob yang terjadi di Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan dalam beberapa waktu terakhir.
Ia menyebut terdapat dua wilayah di Kabupaten Pekalongan yang saat ini memerlukan kerja sama dengan Pemkab Pekalongan yaitu ada di Desa Tegal Dowo dan Desa Karang Jompo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan.
"Karena ketika kemudian dinding pantainya dan dinding sungainya dilakukan peninggian tapi kemudian air melintas melalui jembatan, maka sama saja masyarakat tetap akan tergenang oleh air rob tersebut," ujarnya.
Selain peninggian bibir sungai, juga diperlukan pengangkatan jembatan yang menghubungkan dua kecamatan karena lintasan air rob saat ini melalui jembatan yang merupakan kewenangan pemkab.
"Pekerjaan tersebut sudah mulai dilaksanakan sejak Rabu (10/8), dengan rencana pelaksanannya 120 hari kalender. Insyaallah pekerjaan ini akan diselesaikan pada Desember 2022," katanya.