Semarang (ANTARA) -
"Kerja sama ini adalah tindak lanjut dari MoU antara Kementerian ATR/BPN dengan Undip yang ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama. Kami menggandeng Fakultas Teknik Undip dalam rangka memberikan kajian sosialnya," kata Kepala Kanwil BPN Jateng Dwi Purnama di Semarang, Senin.
Ia menjelaskan bahwa PTSL pinjaman atau hibah luar negeri di Jateng mendapat target 370 ribu bidang dari Bank Dunia yang jumlahnya tersebar di lima kabupaten.
Untuk tahun 2023, kata dia, diindikasikan target PTSL di Jateng menjadi dua kali lipat atau sekitar 670 ribu bidang di 11 kabupaten.
Dwi menyebut wujud kerawanan sosial di Jateng tidak seperti di luar Jawa yang banyak memiliki tanah ulayat, namun lebih pada wilayah yang berbatasan dengan kawasan hutan, kawasan pinggiran maupun daerah aliran sungai.
Menurut dia, PTSL tidak harus sampai ke tahap sertifikasi tapi bisa sampai pemetaan karena dalam prosesnya ada tiga pilar, yaitu subjek, objek, dan hubungan hukum.
"Saat ini PTSL baru mencari subjek dan objek, nanti tugas yuridis sampai sertifikasi harus nyambung di dua hal ini, maka saya berpesan output yang akan diperoleh dari kajian kerentanan itu seperti apa. Apakah ada kendala atau bagaimana?" ujarnya usai penandatanganan perjanjian kerja sama yang dilakukan di Kanwil BPN Jateng.
Dekan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang Profesor Agung Wibowo menambahkan, keikutsertaan kampus dalam program tersebut adalah bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni proses belajar mengajar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Oleh karena itu, paparnya, mahasiswa didorong melakukan magang sesuai dengan kompetensi agar mengetahui kondisi riil di masyarakat, apalagi salah satu indikator penilaian adalah bagaimana dosen dan mahasiswa bisa melakukan mitra kerja sama dengan dunia industri.
"Melalui program ini, maka mahasiswa bisa mencapai kompetensinya dan perguruan tinggi mendekatkan mereka ke masyarakat dan industri," katanya.
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Jawa Tengah menggandeng Universitas Diponegoro (undip) Semarang dalam melakukan kajian mengenai kerentanan sosial di masyarakat terkait pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).
"Kerja sama ini adalah tindak lanjut dari MoU antara Kementerian ATR/BPN dengan Undip yang ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama. Kami menggandeng Fakultas Teknik Undip dalam rangka memberikan kajian sosialnya," kata Kepala Kanwil BPN Jateng Dwi Purnama di Semarang, Senin.
Ia menjelaskan bahwa PTSL pinjaman atau hibah luar negeri di Jateng mendapat target 370 ribu bidang dari Bank Dunia yang jumlahnya tersebar di lima kabupaten.
Untuk tahun 2023, kata dia, diindikasikan target PTSL di Jateng menjadi dua kali lipat atau sekitar 670 ribu bidang di 11 kabupaten.
Dwi menyebut wujud kerawanan sosial di Jateng tidak seperti di luar Jawa yang banyak memiliki tanah ulayat, namun lebih pada wilayah yang berbatasan dengan kawasan hutan, kawasan pinggiran maupun daerah aliran sungai.
Menurut dia, PTSL tidak harus sampai ke tahap sertifikasi tapi bisa sampai pemetaan karena dalam prosesnya ada tiga pilar, yaitu subjek, objek, dan hubungan hukum.
"Saat ini PTSL baru mencari subjek dan objek, nanti tugas yuridis sampai sertifikasi harus nyambung di dua hal ini, maka saya berpesan output yang akan diperoleh dari kajian kerentanan itu seperti apa. Apakah ada kendala atau bagaimana?" ujarnya usai penandatanganan perjanjian kerja sama yang dilakukan di Kanwil BPN Jateng.
Dekan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang Profesor Agung Wibowo menambahkan, keikutsertaan kampus dalam program tersebut adalah bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni proses belajar mengajar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Oleh karena itu, paparnya, mahasiswa didorong melakukan magang sesuai dengan kompetensi agar mengetahui kondisi riil di masyarakat, apalagi salah satu indikator penilaian adalah bagaimana dosen dan mahasiswa bisa melakukan mitra kerja sama dengan dunia industri.
"Melalui program ini, maka mahasiswa bisa mencapai kompetensinya dan perguruan tinggi mendekatkan mereka ke masyarakat dan industri," katanya.