Batang (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa pemerintah selama lima tahun sudah membagikan lebih dari lima juta hektare tanah sosial kepada para petani, 324 hektare di antaranya berada di Pulau Jawa.
"Seperti yang sudah saya sampaikan yang dibagi bukan hanya yang gede-gede saja, ini yang gede dibagi 100 ribu hektare, 10 ribu hektare dibagi, 25 hektare, tapi yang kecil juga membutuhkan lahan yang jelas kepemilikannya agar tidak ramai," kata Presiden Jokowi saat menghadiri acara syukuran hasil bumi di Desa Tumbrep, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Rabu.
Menurut dia, dengan memiliki lahan yang memiliki surat keputusan perhutanan sosial, rakyat dapat mengakses lahan.
"Tanpa itu, bagaimana rakyat akan berproduksi, siapa yang akan berproduksi, benar nggak. Oleh sebab itu, yang namanya lahan perhutanan sosial ini penting dalam rangka membuka usaha hak para petani dan rakyat," ujar Presiden Jokowi.
Kendati demikian, Presiden mengakui jika masih ada kekurangan dalam pemanfaatan lahan perhutanan sosial oleh petani, yaitu pendampingan baik sarana maupun manajemen.
Oleh karena itu, Presiden Jokowi memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir untuk mencatat karena Menteri Pertanian tidak hadir dalam acara syukuran itu.
Baca juga: Presiden Jokowi senang investasi bisa berjalan dengan baik dari hulu ke hilir
"Di sini juga ada Gubernur Jawa Tengah, saya minta petani pertanahan sosial ini diperhatikan sarana maupun prasarananya," kata Presiden Jokowi.
Presiden juga memerintahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya yang akan memberikan SK (Surat Keputusan) agar melakukan percepatan dalam rangka retribusi lahan maupun SK-nya.
"Bu Siti, saya mohon didengarkan beliau (para petani) ini," kata Presiden Jokowi.
Presiden mengatakan saat ini situasi masih sulit karena Indonesia baru terkena pandemi selama dua tahun, meskipun hal itu juga terjadi di 220 negara.
"Pandemi baru akan pulih, kemudian muncul persoalan kedua, yaitu perang di Ukraina. Apa yang terjadi sekarang ini banyak sekali negara yang sudah mulai kekurangan pangan, mulai kehabisan bahan pangan, inilah berkah yang harus kita ambil karena harga pangan naik (di negara lain) sehingga jangan sampai ada lahan terlantar, semuanya harus berproduktif," kata Presiden Jokowi.
Terkait dengan hal itu, Presiden mengajak para petani menanam yang menghasilkan bahan pangan pokok seperti padi, jagung, ketela, dan porang.
"Silakan tanam padi, mau ditanami jagung silakan, mau porang silakan, karena negara lain membutuhkan. Ini ada peluang untuk para petani," ujar Presiden Jokowi.
Baca juga: Kawasan Industri Terpadu Batang akan dongkrak "cuan" negara
Baca juga: Presiden Jokowi dijadwalkan ke Desa Tumbrep di Batang
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Presiden: Pemerintah telah bagi 5 juta hektare tanah perhutanan sosial
"Seperti yang sudah saya sampaikan yang dibagi bukan hanya yang gede-gede saja, ini yang gede dibagi 100 ribu hektare, 10 ribu hektare dibagi, 25 hektare, tapi yang kecil juga membutuhkan lahan yang jelas kepemilikannya agar tidak ramai," kata Presiden Jokowi saat menghadiri acara syukuran hasil bumi di Desa Tumbrep, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Rabu.
Menurut dia, dengan memiliki lahan yang memiliki surat keputusan perhutanan sosial, rakyat dapat mengakses lahan.
"Tanpa itu, bagaimana rakyat akan berproduksi, siapa yang akan berproduksi, benar nggak. Oleh sebab itu, yang namanya lahan perhutanan sosial ini penting dalam rangka membuka usaha hak para petani dan rakyat," ujar Presiden Jokowi.
Kendati demikian, Presiden mengakui jika masih ada kekurangan dalam pemanfaatan lahan perhutanan sosial oleh petani, yaitu pendampingan baik sarana maupun manajemen.
Oleh karena itu, Presiden Jokowi memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir untuk mencatat karena Menteri Pertanian tidak hadir dalam acara syukuran itu.
Baca juga: Presiden Jokowi senang investasi bisa berjalan dengan baik dari hulu ke hilir
"Di sini juga ada Gubernur Jawa Tengah, saya minta petani pertanahan sosial ini diperhatikan sarana maupun prasarananya," kata Presiden Jokowi.
Presiden juga memerintahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya yang akan memberikan SK (Surat Keputusan) agar melakukan percepatan dalam rangka retribusi lahan maupun SK-nya.
"Bu Siti, saya mohon didengarkan beliau (para petani) ini," kata Presiden Jokowi.
Presiden mengatakan saat ini situasi masih sulit karena Indonesia baru terkena pandemi selama dua tahun, meskipun hal itu juga terjadi di 220 negara.
"Pandemi baru akan pulih, kemudian muncul persoalan kedua, yaitu perang di Ukraina. Apa yang terjadi sekarang ini banyak sekali negara yang sudah mulai kekurangan pangan, mulai kehabisan bahan pangan, inilah berkah yang harus kita ambil karena harga pangan naik (di negara lain) sehingga jangan sampai ada lahan terlantar, semuanya harus berproduktif," kata Presiden Jokowi.
Terkait dengan hal itu, Presiden mengajak para petani menanam yang menghasilkan bahan pangan pokok seperti padi, jagung, ketela, dan porang.
"Silakan tanam padi, mau ditanami jagung silakan, mau porang silakan, karena negara lain membutuhkan. Ini ada peluang untuk para petani," ujar Presiden Jokowi.
Baca juga: Kawasan Industri Terpadu Batang akan dongkrak "cuan" negara
Baca juga: Presiden Jokowi dijadwalkan ke Desa Tumbrep di Batang
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Presiden: Pemerintah telah bagi 5 juta hektare tanah perhutanan sosial