Cilacap (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cilacap hingga saat ini masih menunggu hasil pencermatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Provinsi Jawa Tengah terkait dengan anggaran pelaksanaan Pilkada 2024.
"Kami sebenarnya sudah menghitung kebutuhan anggaran Pilkada 2024 yang bersumber dari hibah Pemerintah Kabupaten Cilacap dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Jadi, ada sharing anggaran karena pelaksanaannya serentak antara pemilihan bupati dan pemilihan gubernur," kata Ketua KPU Kabupaten Cilacap Handi Tri Ujiono di Cilacap, Selasa.
Akan tetapi, pihaknya masih menunggu hasil pencermatan TPAD Provinsi Jateng supaya dapat mengetahui berapa besar anggaran dari Pemkab Cilacap dan Pemprov Jateng.
Dalam hal ini, perkiraan kebutuhan anggaran pelaksanaan Pilkada 2024 yang diajukan KPU Kabupaten Cilacap sekitar Rp100 miliar karena disusun saat pandemi COVID-19 masih tinggi.
Dalam perkembangannya pandemi mulai mereda, berarti ada kebijakan-kebijakan yang bisa berakibat pada berkurangnya anggaran untuk penanganan COVID-19. Dengan demikian, banyak hal yang bisa dilakukan KPU Kabupaten Cilacap sebelum kepastian anggarannya diputuskan.
"Hibahnya sendiri 'kan dijadwalkannya masih tahun depan, sekitar September 2023, cuma kemampuan anggaran keuangan daerah 'kan mau dialokasikan 1 tahun anggaran atau dijadikan dua di perubahan," kata Handi menegaskan.
Ia melanjutkan, "Jadi, kami belum bisa cerita banyak ke pemerintah kabupaten karena kami masing menunggu hasil pencermatan anggaran itu."
Terkait dengan persiapan pelaksanaan Pemilu 2024, dia mengatakan bahwa tahapan awal berupa pendaftaran dan verifikasi partai politik (parpol) pada awal bulan Agustus 2022.
Kendati pendaftaran parpol dilakukan di KPU RI, dalam pelaksanaan verifikasi tetap melibatkan KPU kabupaten/kota, termasuk KPU Kabupaten Cilacap.
"Kami akan menerima berkas dari KPU RI untuk dilakukan verifikasi, misalnya yang berkaitan dengan surat keputusan parpol A, kami akan minta pihak parpol menunjukkan berkas tersebut untuk dicocokkan," katanya.
Menurut dia, pihaknya juga siap membantu parpol di Kabupaten Cilacap yang kesulitan saat memasukkan data dalam rangka melengkapi berkas pendaftaran.
Selain itu, pihaknya menjalin komunikasi dengan parpol agar data yang dimasukkan ke KPU RI tidak ada perbedaan dengan fakta yang ada di Cilacap.
"Jika ada perbedaan, tentunya akan menjadi problem ketika dilakukan verifikasi, misalnya dokumen yang dimasukkan (parpol di daerah) adalah dokumen lama sehingga ketika diverifikasi tidak penuhi syarat, ada perbaikan. Kami berupa mencegah hal-hal yang akhirnya membuang waktu," katanya.
Oleh karena itu, pihaknya meminta parpol di daerah ini untuk memperbarui data, seperti kepengurusan dan alamat kantor, karena tidak menutup kemungkinan data yang tersimpan di KPU masih data lama.
Handi mengakui hampir seluruh parpol yang ada di daerah ini telah berkomunikasi dengan KPU Kabupaten Cilacap terkait dengan tahapan pendaftaran dan verifikasi.
"Yang kami catat sementara, parpol lama yang belum mengomunikasikan dengan kami adalah PSI, Hanura, dan PKPI. Sementara yang lain, termasuk yang tidak punya kursi di Cilacap, ada Berkarya dan Perindo, itu sudah berkomunikasi dengan kami, termasuk memperbarui data kepengurusan dan data yang lain," katanya.
Ia mengatakan bahwa parpol baru yang telah berkomunikasi dengan KPU setempat termasuk menyerahkan dokumen untuk sementara baru Partai Ummat dan Partai Gelora.
Bahkan, Partai Ummat merupakan parpol baru yang pertama berkomunikasi serta menyerahkan dokumen ke KPU Kabupaten Cilacap dan pihaknya mendampingi dalam penyusunan dokumen kepengurusan.
"Dua parpol baru tersebut sudah berkomunikasi secara formal ke KPU Kabupaten Cilacap, sedangkan parpol-parpol baru lainnya baru sebatas komunikasi informal melalui telepon dan sebagainya," kata Handi.
"Kami sebenarnya sudah menghitung kebutuhan anggaran Pilkada 2024 yang bersumber dari hibah Pemerintah Kabupaten Cilacap dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Jadi, ada sharing anggaran karena pelaksanaannya serentak antara pemilihan bupati dan pemilihan gubernur," kata Ketua KPU Kabupaten Cilacap Handi Tri Ujiono di Cilacap, Selasa.
Akan tetapi, pihaknya masih menunggu hasil pencermatan TPAD Provinsi Jateng supaya dapat mengetahui berapa besar anggaran dari Pemkab Cilacap dan Pemprov Jateng.
Dalam hal ini, perkiraan kebutuhan anggaran pelaksanaan Pilkada 2024 yang diajukan KPU Kabupaten Cilacap sekitar Rp100 miliar karena disusun saat pandemi COVID-19 masih tinggi.
Dalam perkembangannya pandemi mulai mereda, berarti ada kebijakan-kebijakan yang bisa berakibat pada berkurangnya anggaran untuk penanganan COVID-19. Dengan demikian, banyak hal yang bisa dilakukan KPU Kabupaten Cilacap sebelum kepastian anggarannya diputuskan.
"Hibahnya sendiri 'kan dijadwalkannya masih tahun depan, sekitar September 2023, cuma kemampuan anggaran keuangan daerah 'kan mau dialokasikan 1 tahun anggaran atau dijadikan dua di perubahan," kata Handi menegaskan.
Ia melanjutkan, "Jadi, kami belum bisa cerita banyak ke pemerintah kabupaten karena kami masing menunggu hasil pencermatan anggaran itu."
Terkait dengan persiapan pelaksanaan Pemilu 2024, dia mengatakan bahwa tahapan awal berupa pendaftaran dan verifikasi partai politik (parpol) pada awal bulan Agustus 2022.
Kendati pendaftaran parpol dilakukan di KPU RI, dalam pelaksanaan verifikasi tetap melibatkan KPU kabupaten/kota, termasuk KPU Kabupaten Cilacap.
"Kami akan menerima berkas dari KPU RI untuk dilakukan verifikasi, misalnya yang berkaitan dengan surat keputusan parpol A, kami akan minta pihak parpol menunjukkan berkas tersebut untuk dicocokkan," katanya.
Menurut dia, pihaknya juga siap membantu parpol di Kabupaten Cilacap yang kesulitan saat memasukkan data dalam rangka melengkapi berkas pendaftaran.
Selain itu, pihaknya menjalin komunikasi dengan parpol agar data yang dimasukkan ke KPU RI tidak ada perbedaan dengan fakta yang ada di Cilacap.
"Jika ada perbedaan, tentunya akan menjadi problem ketika dilakukan verifikasi, misalnya dokumen yang dimasukkan (parpol di daerah) adalah dokumen lama sehingga ketika diverifikasi tidak penuhi syarat, ada perbaikan. Kami berupa mencegah hal-hal yang akhirnya membuang waktu," katanya.
Oleh karena itu, pihaknya meminta parpol di daerah ini untuk memperbarui data, seperti kepengurusan dan alamat kantor, karena tidak menutup kemungkinan data yang tersimpan di KPU masih data lama.
Handi mengakui hampir seluruh parpol yang ada di daerah ini telah berkomunikasi dengan KPU Kabupaten Cilacap terkait dengan tahapan pendaftaran dan verifikasi.
"Yang kami catat sementara, parpol lama yang belum mengomunikasikan dengan kami adalah PSI, Hanura, dan PKPI. Sementara yang lain, termasuk yang tidak punya kursi di Cilacap, ada Berkarya dan Perindo, itu sudah berkomunikasi dengan kami, termasuk memperbarui data kepengurusan dan data yang lain," katanya.
Ia mengatakan bahwa parpol baru yang telah berkomunikasi dengan KPU setempat termasuk menyerahkan dokumen untuk sementara baru Partai Ummat dan Partai Gelora.
Bahkan, Partai Ummat merupakan parpol baru yang pertama berkomunikasi serta menyerahkan dokumen ke KPU Kabupaten Cilacap dan pihaknya mendampingi dalam penyusunan dokumen kepengurusan.
"Dua parpol baru tersebut sudah berkomunikasi secara formal ke KPU Kabupaten Cilacap, sedangkan parpol-parpol baru lainnya baru sebatas komunikasi informal melalui telepon dan sebagainya," kata Handi.