Boyolali (ANTARA) - Wakil Bupati Boyolali Wahyu Irawan menyebutkan pemerintah daerah setempat terus berupaya menekan angka stunting 2022 bisa turun tiga persen sehingga masih menjadi perhatian khusus dalam percepatan penurunan kasus kekerdilan pada anak.
"Percepatan penurunan angka stunting ke depan menjadi tantangan tersendiri karena di Kabupaten Boyolali, beberapa tahun terakhir, mengalami penurunan angka kasus kekerdilan pada anak," kata Wahyu Irawan, dalam acara Apel Siaga Tim Pendamping Keluarga (TPK) Bergerak, di Boyolali, Kamis.
Pada acara Apel Siaga TPK Bergerak di seluruh kabupaten oleh BKKBN dan Sosialisasi Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Boyolali tersebut dibuka langsung oleh Wabup Boyolali Wahyu Irawan.
Wahyu Irawan mengatakan capaian yang sudah baik selama tujuh tahun terakhir yang telah berhasil menurunkan prevalensi stunting secara nasional dari 37,2 persen pada 2013 menjadi 27,7 persen pada 2019 harus terus dipertahankan untuk mencapai target 14 persen pada akhir 2024.
Berdasarkan input pengukuran dan penimbangan di elektronik pencatatan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-PPGBM) pada 2020 angka stunting di Kabupaten Boyolali mencapai 9,02 persen atau sekitar 5.000 balita. Kemudian pada 2021 dari 50.403 balita yang diukur ada penurunan di angka 8,9 persen atau sebanyak 4.172 balita. Sedangkan, pada Februari 2022 balita ditimbang dan diukur 59.163 anak, jumlah balita stunting 4.759 anak atau prosentase stunting 8,04 persen serta Pemkab Boyolali 2022 menargetkan bisa turun tiga persen.
"Angka itu, perlu mendapat perhatian khusus karena jumlah yang tidak sedikit dan akan mempengaruhi kualitas generasi penerus di masa depan," kata Wabup.
Untuk menurunkan angka stunting, Wabup menekankan pada upaya konvergensi. Yakni upaya pendekatan penyampaian intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terintegrasi dan Bersama sama untuk mencegah kasus stunting.
"Untuk mewujudkan (konvergensi) yang diperlukan upaya keras dari kita semua. Setiap lembaga yang terlibat diminta untuk menghilangkan ego sektoral karena konvergensi membutuhkan kerja kolaborasi antara berbagai pihak," ungkap Wabup.
Sebagai salah satu bentuk komitmen untuk mempercepat penurunan angka stunting, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 tahun 2021. Dalam Perpres tersebut, terdapat lima pilar utama yang sangat penting dalam penurunan stunting.
Kelima pilar tersebut yakni komitmen politik dan kepemimpinan nasional dan daerah nasional, kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku, konvergensi program pusat daerah dan masyarakat, ketahanan pangan dan gizi, serta monitoring dan evaluasi. Berdasarkan kelima pilar itu, maka disusun rencana aksi nasional untuk mendorong dan menguatkan konvergensi antar program.
“Agar rencana aksi nasional tersebut segera disusun dengan mengacu pada lima pilar utama tersebut. Rencana aksi nasional juga harus dapat mendorong dan menguatkan konvergensi antar program yang selama ini, sudah berjalan dan dilaksanakan oleh berbagai Kementerian atau Lembaga," kata Wabup. ***3***
"Percepatan penurunan angka stunting ke depan menjadi tantangan tersendiri karena di Kabupaten Boyolali, beberapa tahun terakhir, mengalami penurunan angka kasus kekerdilan pada anak," kata Wahyu Irawan, dalam acara Apel Siaga Tim Pendamping Keluarga (TPK) Bergerak, di Boyolali, Kamis.
Pada acara Apel Siaga TPK Bergerak di seluruh kabupaten oleh BKKBN dan Sosialisasi Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Boyolali tersebut dibuka langsung oleh Wabup Boyolali Wahyu Irawan.
Wahyu Irawan mengatakan capaian yang sudah baik selama tujuh tahun terakhir yang telah berhasil menurunkan prevalensi stunting secara nasional dari 37,2 persen pada 2013 menjadi 27,7 persen pada 2019 harus terus dipertahankan untuk mencapai target 14 persen pada akhir 2024.
Berdasarkan input pengukuran dan penimbangan di elektronik pencatatan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-PPGBM) pada 2020 angka stunting di Kabupaten Boyolali mencapai 9,02 persen atau sekitar 5.000 balita. Kemudian pada 2021 dari 50.403 balita yang diukur ada penurunan di angka 8,9 persen atau sebanyak 4.172 balita. Sedangkan, pada Februari 2022 balita ditimbang dan diukur 59.163 anak, jumlah balita stunting 4.759 anak atau prosentase stunting 8,04 persen serta Pemkab Boyolali 2022 menargetkan bisa turun tiga persen.
"Angka itu, perlu mendapat perhatian khusus karena jumlah yang tidak sedikit dan akan mempengaruhi kualitas generasi penerus di masa depan," kata Wabup.
Untuk menurunkan angka stunting, Wabup menekankan pada upaya konvergensi. Yakni upaya pendekatan penyampaian intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terintegrasi dan Bersama sama untuk mencegah kasus stunting.
"Untuk mewujudkan (konvergensi) yang diperlukan upaya keras dari kita semua. Setiap lembaga yang terlibat diminta untuk menghilangkan ego sektoral karena konvergensi membutuhkan kerja kolaborasi antara berbagai pihak," ungkap Wabup.
Sebagai salah satu bentuk komitmen untuk mempercepat penurunan angka stunting, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 tahun 2021. Dalam Perpres tersebut, terdapat lima pilar utama yang sangat penting dalam penurunan stunting.
Kelima pilar tersebut yakni komitmen politik dan kepemimpinan nasional dan daerah nasional, kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku, konvergensi program pusat daerah dan masyarakat, ketahanan pangan dan gizi, serta monitoring dan evaluasi. Berdasarkan kelima pilar itu, maka disusun rencana aksi nasional untuk mendorong dan menguatkan konvergensi antar program.
“Agar rencana aksi nasional tersebut segera disusun dengan mengacu pada lima pilar utama tersebut. Rencana aksi nasional juga harus dapat mendorong dan menguatkan konvergensi antar program yang selama ini, sudah berjalan dan dilaksanakan oleh berbagai Kementerian atau Lembaga," kata Wabup. ***3***