Semarang (ANTARA) - Wacana tiga periode dan memperpanjang masa jabatan presiden/wakil presiden hingga 2027 mengalami pasang surut di tengah sejumlah pihak bermaksud melakukan perubahan kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Namun, isu dari test the water itu belum sempat melebar ke mana-mana, sejumlah pihak (termasuk mahasiswa) sudah menghadangnya. Presiden RI Joko Widodo pun tidak tinggal diam terkait dengan wacana itu.
Presiden meminta segenap jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju beserta kepala lembaga nonkementerian terkait untuk tidak ada lagi yang menyuarakan isu penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden.
Pernyataan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4), yang disiarkan kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden pada hari Rabu (6/4) patut diapresiasi, apalagi di tengah harga bahan bakar minyak (BBM) jenis pertamax mengalami penaikan relatif signifikan. Ditambah lagi masyarakat merasa terbebani dengan harga minyak goreng yang relatif mahal.
Ucapan Presiden yang meminta para menterinya jangan menimbulkan polemik di tengah masyarakat, kemudian meminta mereka fokus bekerja dalam penanganan-penanganan kesulitan bangsa ini, jelas mencerminkan sikap kenegarawanan Joko Widodo. Sikap ini amat diperlukan dalam penuntasan masalah bangsa ini.
Penyetopan wacana perpanjangan masa jabatan presiden/wakil presiden plus kemampuan pemerintahan mengendalikan harga komoditas, termasuk minyak goreng, menjelang Ramadan 1443 Hijriah, setidaknya mencegah aksi turun ke jalan.
Jadi, untuk apa mengadakan unjuk rasa kalau pemerintah sudah memenuhi tuntutan masyarakat, antara lain harga komoditas menjelang Lebaran 2022 terjangkau masyarakat.
Apalagi, mendekati masa arus mudik/balik nanti, pemerintah menurunkan harga BBM jenis pertamax hingga tidak menimbulkan antrean kendaraan yang akan membeli pertalite di SPBU.
Baca juga: Titi: Wajar pembahasan anggaran dikaitkan isu penundaan pemilu
Baca juga: Pakar hukum: Tak ada alasan untuk menunda Pemilu 2024
Baca juga: Mahfud MD: Sikap Presiden Jokowi jelas pemilu digelar pada 2024
Namun, isu dari test the water itu belum sempat melebar ke mana-mana, sejumlah pihak (termasuk mahasiswa) sudah menghadangnya. Presiden RI Joko Widodo pun tidak tinggal diam terkait dengan wacana itu.
Presiden meminta segenap jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju beserta kepala lembaga nonkementerian terkait untuk tidak ada lagi yang menyuarakan isu penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden.
Pernyataan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4), yang disiarkan kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden pada hari Rabu (6/4) patut diapresiasi, apalagi di tengah harga bahan bakar minyak (BBM) jenis pertamax mengalami penaikan relatif signifikan. Ditambah lagi masyarakat merasa terbebani dengan harga minyak goreng yang relatif mahal.
Ucapan Presiden yang meminta para menterinya jangan menimbulkan polemik di tengah masyarakat, kemudian meminta mereka fokus bekerja dalam penanganan-penanganan kesulitan bangsa ini, jelas mencerminkan sikap kenegarawanan Joko Widodo. Sikap ini amat diperlukan dalam penuntasan masalah bangsa ini.
Penyetopan wacana perpanjangan masa jabatan presiden/wakil presiden plus kemampuan pemerintahan mengendalikan harga komoditas, termasuk minyak goreng, menjelang Ramadan 1443 Hijriah, setidaknya mencegah aksi turun ke jalan.
Jadi, untuk apa mengadakan unjuk rasa kalau pemerintah sudah memenuhi tuntutan masyarakat, antara lain harga komoditas menjelang Lebaran 2022 terjangkau masyarakat.
Apalagi, mendekati masa arus mudik/balik nanti, pemerintah menurunkan harga BBM jenis pertamax hingga tidak menimbulkan antrean kendaraan yang akan membeli pertalite di SPBU.
Baca juga: Titi: Wajar pembahasan anggaran dikaitkan isu penundaan pemilu
Baca juga: Pakar hukum: Tak ada alasan untuk menunda Pemilu 2024
Baca juga: Mahfud MD: Sikap Presiden Jokowi jelas pemilu digelar pada 2024