Semarang (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta pengelolaan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Jawa Tengah, jangan tertutup dan eksklusif.
"Saya tidak ingin KITB menjadi kawasan industri yang tertutup dan eksklusif, ternyata hanya untuk investor, bukan untuk masyarakat sekitar," kata Sri Mulyani saat menyaksikan penandatanganan kontrak kinerja penyaluran penyertaan modal negara (PMN) untuk PT Kawasan Industri Wijayakusuma dan PT Sarana Multigriya Finance di Kawasan Industri Terpadu Batang, Jumat.
Menurut dia, masyarakat harus melihat manfaat dari keberadaan kawasan industri ini.
Baca juga: Sri Mulyani minta seremoni pencairan PMN untuk BUMN dijadikan tradisi
Kawasan Industri Terpadu Batang memiliki luas 4.300 ha, di mana 450 ha di antaranya sudah selesai dibangun.
Melalui PT Kawasan Industri Wijayakusuma, KITB memperoleh penyertaan modal negara yang berasal dari APBN 2021 sebesar Rp977 miliar.
Sri Mulyani menambahkan KITB memiliki citra sebagai tujuan investasi Indonesia.
Oleh karena itu, ia meminta pemerintah daerah setempat menghadapi peningkatan pengangguran saat memiliki kawasan industri ini.
"Ini jadi pekerjaan rumah yang luar biasa penting. Masyarakat di sekitarnya harus jadi sumber tenaga kerja yang handal, jadi harus benar-benar disiapkan," katanya.
Baca juga: Menkeu berharap UU HKPD harmoniskan kebijakan fiskal pusat dan daerah
Baca juga: Menkeu: Ada tagihan Rp23 triliun untuk perawatan pasien COVID-19
"Saya tidak ingin KITB menjadi kawasan industri yang tertutup dan eksklusif, ternyata hanya untuk investor, bukan untuk masyarakat sekitar," kata Sri Mulyani saat menyaksikan penandatanganan kontrak kinerja penyaluran penyertaan modal negara (PMN) untuk PT Kawasan Industri Wijayakusuma dan PT Sarana Multigriya Finance di Kawasan Industri Terpadu Batang, Jumat.
Menurut dia, masyarakat harus melihat manfaat dari keberadaan kawasan industri ini.
Baca juga: Sri Mulyani minta seremoni pencairan PMN untuk BUMN dijadikan tradisi
Kawasan Industri Terpadu Batang memiliki luas 4.300 ha, di mana 450 ha di antaranya sudah selesai dibangun.
Melalui PT Kawasan Industri Wijayakusuma, KITB memperoleh penyertaan modal negara yang berasal dari APBN 2021 sebesar Rp977 miliar.
Sri Mulyani menambahkan KITB memiliki citra sebagai tujuan investasi Indonesia.
Oleh karena itu, ia meminta pemerintah daerah setempat menghadapi peningkatan pengangguran saat memiliki kawasan industri ini.
"Ini jadi pekerjaan rumah yang luar biasa penting. Masyarakat di sekitarnya harus jadi sumber tenaga kerja yang handal, jadi harus benar-benar disiapkan," katanya.
Baca juga: Menkeu berharap UU HKPD harmoniskan kebijakan fiskal pusat dan daerah
Baca juga: Menkeu: Ada tagihan Rp23 triliun untuk perawatan pasien COVID-19