Temanggung (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, meresmikan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di dua desa dan tiga kelurahan dengan total nilai Rp5 miliar.
Bupati Temanggung M. Al Khadziq di Temanggung, Selasa, menyebutkan kelima desa/kelurahan yang mendapat program Kotaku, yakni Kelurahan Parakan Wetan, Kelurahan Parakan Kauman, Kelurahan Walitelon Utara, Desa Glapansari, dan Desa Nampirejo.
"Masing-masing desa/kelurahan tersebut mendapat alokasi dana Rp1 miliar dalam program Kotaku dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atas aspirasi anggota Komisi V DPR RI Bapak Sudjadi," katanya.
Baca juga: Pemkot Surakarta-SMF tangani permukiman kumuh
Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah (PPPW) II Jateng Anggoro Putro mengatakan program Kotaku sebagai kegiatan bantuan pemerintah untuk masyarakat (BPM) harus berdampak pada pengurangan luasan kawasan kumuh.
Program ini diharapkan terjadi kolaborasi pada penanganan kawasan kumuh dan kegiatan infrastruktur di bangunan berkualitas baik sesuai dengan standar PU.
"Dengan berkurangnya luasan kumuh juga serapan terhadap tenaga kerja harapannya dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat," katanya.
Ia menyebutkan kegiatan program Kotaku meliputi pembangunan jalan, drainase, tempat penampungan pengolahan dan pemanfaat sampah, dan penanganan sanitasi.
Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jateng Cakra Nagara mengatakan perwujudan permukiman layak huni bagi semua menjadi tantangan sekaligus cita-cita bangsa Indonesia, bukan hanya membangun infrastruktur permukiman yang baik tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik ke depan.
Ia menuturkan saat ini pemerintah mendorong penyelesaian permasalahan permukiman kumuh dengan peningkatan ketangguhan masyarakat dan penyediaan air minum serta sanitasi yang diharapkan bisa tercapai pada 2024.
Cakra mengampaikan pada pelaksanaan program-program di Provinsi Jawa Tengah, baik program Kotaku, program pengembangan infrastruktur sosial dan ekonomi wilayah (PISEW), pamsimas, sanimas dan program lainnya tahun 2021 dengan menitikberatkan pada kegiatan yang bisa menyerap tenaga kerja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Kemudian terjadi kolaborasi dengan semua pihak untuk penyelesaian permasalahan kumuh dan kegiatan infrastruktur berkualitas baik sesuai dengan standar PU dan mempertimbangkan terhadap ketangguhan lingkungan masyarakat menghadapi bencana.
"Program Kotaku adalah kegiatan infrastruktur berbasis masyarakat pada pencegahan dan penanganan permukiman kumuh termasuk di dalamnya adalah mitigasi terhadap bencana yang dikhawatirkan akan terjadi di lingkungan permukiman," katanya.
Baca juga: Menko PMK Muhadjir pastikan penyelesaian kawasan kumuh di Solo
Baca juga: Undip bantu ubah selokan kumuh di Kudus jadi kolam ikan
Bupati Temanggung M. Al Khadziq di Temanggung, Selasa, menyebutkan kelima desa/kelurahan yang mendapat program Kotaku, yakni Kelurahan Parakan Wetan, Kelurahan Parakan Kauman, Kelurahan Walitelon Utara, Desa Glapansari, dan Desa Nampirejo.
"Masing-masing desa/kelurahan tersebut mendapat alokasi dana Rp1 miliar dalam program Kotaku dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atas aspirasi anggota Komisi V DPR RI Bapak Sudjadi," katanya.
Baca juga: Pemkot Surakarta-SMF tangani permukiman kumuh
Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah (PPPW) II Jateng Anggoro Putro mengatakan program Kotaku sebagai kegiatan bantuan pemerintah untuk masyarakat (BPM) harus berdampak pada pengurangan luasan kawasan kumuh.
Program ini diharapkan terjadi kolaborasi pada penanganan kawasan kumuh dan kegiatan infrastruktur di bangunan berkualitas baik sesuai dengan standar PU.
"Dengan berkurangnya luasan kumuh juga serapan terhadap tenaga kerja harapannya dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat," katanya.
Ia menyebutkan kegiatan program Kotaku meliputi pembangunan jalan, drainase, tempat penampungan pengolahan dan pemanfaat sampah, dan penanganan sanitasi.
Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jateng Cakra Nagara mengatakan perwujudan permukiman layak huni bagi semua menjadi tantangan sekaligus cita-cita bangsa Indonesia, bukan hanya membangun infrastruktur permukiman yang baik tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik ke depan.
Ia menuturkan saat ini pemerintah mendorong penyelesaian permasalahan permukiman kumuh dengan peningkatan ketangguhan masyarakat dan penyediaan air minum serta sanitasi yang diharapkan bisa tercapai pada 2024.
Cakra mengampaikan pada pelaksanaan program-program di Provinsi Jawa Tengah, baik program Kotaku, program pengembangan infrastruktur sosial dan ekonomi wilayah (PISEW), pamsimas, sanimas dan program lainnya tahun 2021 dengan menitikberatkan pada kegiatan yang bisa menyerap tenaga kerja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Kemudian terjadi kolaborasi dengan semua pihak untuk penyelesaian permasalahan kumuh dan kegiatan infrastruktur berkualitas baik sesuai dengan standar PU dan mempertimbangkan terhadap ketangguhan lingkungan masyarakat menghadapi bencana.
"Program Kotaku adalah kegiatan infrastruktur berbasis masyarakat pada pencegahan dan penanganan permukiman kumuh termasuk di dalamnya adalah mitigasi terhadap bencana yang dikhawatirkan akan terjadi di lingkungan permukiman," katanya.
Baca juga: Menko PMK Muhadjir pastikan penyelesaian kawasan kumuh di Solo
Baca juga: Undip bantu ubah selokan kumuh di Kudus jadi kolam ikan