Rembang (ANTARA) - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar optimistis Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, bisa menangani kemiskinan ekstrem pada tahun 2022, menyusul keberhasilan menyelesaikan pendataan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa secara cepat.
"Kami sangat mengapresiasi keberhasilan Pemkab Rembang menyelesaikan pendataan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) (Sustainable Development Goals, SDGs) desa tercepat se-Indonesia," ujarnya di Pendopo Kabupaten Rembang, Jumat.
Capaian ini menunjukkan bahwa Bupati Rembang sangat paham pentingnya data level desa untuk menyelesaikan berbagai permasalahan mendesak yang ada, salah satunya terkait kemiskinan ekstrem.
Abdul Halim Iskandar (Gus Halim) mengatakan pendataan SDGs Desa yang telah selesai itu akan digunakan sebagai basis data dalam menyelesaikan kemiskinan ekstrem di desa. Dalam data tersebut, semua warga miskin ekstrem di desa akan terdata secara detail.
Dengan data tersebut, dia berharap penyelesaian permasalahan kemiskinan ekstrem di desa dapat dilakukan dengan benar dan tepat sasaran.
Salah satu kendala terbesar dalam menuntaskan kemiskinan ekstrem di level desa, kata dia, tidak adanya data komprehensif sehingga berbagai program dan bantuan untuk pengentasan kemiskinan tidak selalu tepat sasaran.
"Dengan adanya data SDGs Desa penanganan kemiskinan akan lebih cepat dilakukan. Presiden Joko Widodo juga menargetkan tahun 2024 Indonesia terlepas atau nol persen dari kemiskinan ekstrem. Jika data SDGs telah tersedia maka tidak perlu menunggu tahun 2024. Rembang, diharapkan tahun 2022 warga dengan kemiskinan ekstrem terentaskan," ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Gus Halim juga mengapresiasi Kabupaten Rembang yang telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa hingga bulan ke-9. Karena keseriusan pemerintah dalam menyalurkan BLT Dana Desa akan sangat membantu menangani permasalahan ekonomi warga akibat pandemi COVID-19.
"BLT Rembang sekarang sudah masuk bulan ke-9. Artinya, semua yang berhak atas BLT Dana Desa sudah menerima sejak sekarang ini. Padahal September 2021 masih lama," ujarnya.
Sementara itu, Bupati Rembang Abdul Hafidz mengatakan SDGs Desa yang dipelopori oleh Gus Menteri ini menjadi terobosan program pembangunan desa yang lebih terarah, terkonsep, dan terukur. Sehingga SDGs Desa menjadi pintu bagi percepatan pembangunan desa-desa di Rembang.
"Mudah-mudahan dengan terobosan ini bisa mengungkit kesejahteraan masyarakat dan menjadikan Rembang sebagai daerah berkembang bahkan maju," ujarnya.*
Baca juga: Mendes PDTT: ASN dilarang mudik dengan alasan apa pun
Baca juga: Mendes PDTT: Bantuan padat karya dilarang pakai pihak ketiga
"Kami sangat mengapresiasi keberhasilan Pemkab Rembang menyelesaikan pendataan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) (Sustainable Development Goals, SDGs) desa tercepat se-Indonesia," ujarnya di Pendopo Kabupaten Rembang, Jumat.
Capaian ini menunjukkan bahwa Bupati Rembang sangat paham pentingnya data level desa untuk menyelesaikan berbagai permasalahan mendesak yang ada, salah satunya terkait kemiskinan ekstrem.
Abdul Halim Iskandar (Gus Halim) mengatakan pendataan SDGs Desa yang telah selesai itu akan digunakan sebagai basis data dalam menyelesaikan kemiskinan ekstrem di desa. Dalam data tersebut, semua warga miskin ekstrem di desa akan terdata secara detail.
Dengan data tersebut, dia berharap penyelesaian permasalahan kemiskinan ekstrem di desa dapat dilakukan dengan benar dan tepat sasaran.
Salah satu kendala terbesar dalam menuntaskan kemiskinan ekstrem di level desa, kata dia, tidak adanya data komprehensif sehingga berbagai program dan bantuan untuk pengentasan kemiskinan tidak selalu tepat sasaran.
"Dengan adanya data SDGs Desa penanganan kemiskinan akan lebih cepat dilakukan. Presiden Joko Widodo juga menargetkan tahun 2024 Indonesia terlepas atau nol persen dari kemiskinan ekstrem. Jika data SDGs telah tersedia maka tidak perlu menunggu tahun 2024. Rembang, diharapkan tahun 2022 warga dengan kemiskinan ekstrem terentaskan," ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Gus Halim juga mengapresiasi Kabupaten Rembang yang telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa hingga bulan ke-9. Karena keseriusan pemerintah dalam menyalurkan BLT Dana Desa akan sangat membantu menangani permasalahan ekonomi warga akibat pandemi COVID-19.
"BLT Rembang sekarang sudah masuk bulan ke-9. Artinya, semua yang berhak atas BLT Dana Desa sudah menerima sejak sekarang ini. Padahal September 2021 masih lama," ujarnya.
Sementara itu, Bupati Rembang Abdul Hafidz mengatakan SDGs Desa yang dipelopori oleh Gus Menteri ini menjadi terobosan program pembangunan desa yang lebih terarah, terkonsep, dan terukur. Sehingga SDGs Desa menjadi pintu bagi percepatan pembangunan desa-desa di Rembang.
"Mudah-mudahan dengan terobosan ini bisa mengungkit kesejahteraan masyarakat dan menjadikan Rembang sebagai daerah berkembang bahkan maju," ujarnya.*
Baca juga: Mendes PDTT: ASN dilarang mudik dengan alasan apa pun
Baca juga: Mendes PDTT: Bantuan padat karya dilarang pakai pihak ketiga