Kepatuhan masyarakat terhadap pengendalian Covid-19 harus jadi perhatian
Minggu, 20 Juni 2021 16:24 WIB
Ilustrasi - Seorang pedagang yang mengenakan masker melintas di depan mural imbauan untuk melawan COVID-19 di Jakarta, Minggu (29/11/2020). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww
Semarang (ANTARA) - Langkah pencegahan dan penanggulangan dampak Covid-19 harus dilakukan dengan seimbang dalam meredam ledakan kasus positif Covid-19 di Tanah Air.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyatakan bahwa peningkatan kepatuhan masyarakat menjalankan kebijakan pencegahan Covid-19 harus menjadi perhatian serius.
"Pertambahan jumlah pasien Covid-19 di sejumlah fasilitas kesehatan sejauh ini diantisipasi dengan baik lewat berbagai upaya. Namun yang tidak kalah penting bagi para pemangku kepentingan, harus secara konsisten meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam menjalankan kebijakan pencegahan seperti disiplin protokol kesehatan (Prokes)," katanya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (19/6).
Tanpa kepatuhan masyarakat dalam disiplin prokes dan sejumlah kebijakan pengendalian Covid-19, menurut Lestari, lambat laun sistem kesehatan nasional tidak mampu mengantisipasi pertambahan kasus positif Covid-19 yang demikian cepat.
Catatan Satgas Covid-19 per Minggu (6/6) dalam pantauan satu pekan terakhir, baru 41,90 persen dari 358 kabupaten/kota di Indonesia, tingkat kepatuhan warganya memakai masker dan menjaga jarak di atas 90 persen.
Jadi, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, lebih dari setengah masyarakat di mayoritas kabupaten/kota di Indonesia belum sepenuhnya mematuhi kebijakan untuk menjalankan protokol kesehatan, seperti memakai masker dan menjaga jarak, yang sangat penting dalam pencegahan penyebaran Covid-19.
Padahal, menurut Rerie, upaya penanggulangan penyakit yang meluas seperti pandemi Covid-19 membutuhkan partisipasi aktif masyarakat secara luas juga dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan Covid-19.
Sehingga, menurut anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, kepastian bahwa masyarakat mematuhi setiap kebijakan yang diterapkan menjadi faktor penting dalam pengendalian Covid-19.
Progres kepatuhan masyarakat dalam menjalankan setiap kebijakan, menurut Rerie, seharusnya menjadi perhatian yang serius
dari para pemangku kepentingan di setiap tingkatan wilayah.
Keseriusan dalam mengupayakan kepatuhan masyarakat, ujar Rerie, diharapkan mampu mencegah terjadinya ledakan sikap abai masyarakat terhadap setiap kebijakan yang diterapkan pemerintah dalam pengendalian Covid-19 di Tanah Air.
Pemantauan terhadap progres kepatuhan masyarakat, tegasnya, harus konsisten dilakukan agar bila ada indikasi penurunan tingkat kepatuhan bisa segera ditemukan penyebab sekaligus solusinya.
Selain itu, sosialisasi masif terkait pemahaman tentang Covid-19 kepada para tokoh masyarakat, pemuka agama dan seluruh lapisan masyarakat, menurut Rerie, juga harus konsisten dilakuan untuk mengikis berbagai informasi negatif yang berpotensi meningkatkan sikap abai masyarakat terhadap upaya pengendalian Covid-19.
Karena, tegasnya, akan sia-sia setiap kebijakan pengendalian Covid-19 yang diterapkan pemerintah jika masyarakat mengabaikannya.***
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyatakan bahwa peningkatan kepatuhan masyarakat menjalankan kebijakan pencegahan Covid-19 harus menjadi perhatian serius.
"Pertambahan jumlah pasien Covid-19 di sejumlah fasilitas kesehatan sejauh ini diantisipasi dengan baik lewat berbagai upaya. Namun yang tidak kalah penting bagi para pemangku kepentingan, harus secara konsisten meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam menjalankan kebijakan pencegahan seperti disiplin protokol kesehatan (Prokes)," katanya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (19/6).
Tanpa kepatuhan masyarakat dalam disiplin prokes dan sejumlah kebijakan pengendalian Covid-19, menurut Lestari, lambat laun sistem kesehatan nasional tidak mampu mengantisipasi pertambahan kasus positif Covid-19 yang demikian cepat.
Catatan Satgas Covid-19 per Minggu (6/6) dalam pantauan satu pekan terakhir, baru 41,90 persen dari 358 kabupaten/kota di Indonesia, tingkat kepatuhan warganya memakai masker dan menjaga jarak di atas 90 persen.
Jadi, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, lebih dari setengah masyarakat di mayoritas kabupaten/kota di Indonesia belum sepenuhnya mematuhi kebijakan untuk menjalankan protokol kesehatan, seperti memakai masker dan menjaga jarak, yang sangat penting dalam pencegahan penyebaran Covid-19.
Padahal, menurut Rerie, upaya penanggulangan penyakit yang meluas seperti pandemi Covid-19 membutuhkan partisipasi aktif masyarakat secara luas juga dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan Covid-19.
Sehingga, menurut anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, kepastian bahwa masyarakat mematuhi setiap kebijakan yang diterapkan menjadi faktor penting dalam pengendalian Covid-19.
Progres kepatuhan masyarakat dalam menjalankan setiap kebijakan, menurut Rerie, seharusnya menjadi perhatian yang serius
dari para pemangku kepentingan di setiap tingkatan wilayah.
Keseriusan dalam mengupayakan kepatuhan masyarakat, ujar Rerie, diharapkan mampu mencegah terjadinya ledakan sikap abai masyarakat terhadap setiap kebijakan yang diterapkan pemerintah dalam pengendalian Covid-19 di Tanah Air.
Pemantauan terhadap progres kepatuhan masyarakat, tegasnya, harus konsisten dilakukan agar bila ada indikasi penurunan tingkat kepatuhan bisa segera ditemukan penyebab sekaligus solusinya.
Selain itu, sosialisasi masif terkait pemahaman tentang Covid-19 kepada para tokoh masyarakat, pemuka agama dan seluruh lapisan masyarakat, menurut Rerie, juga harus konsisten dilakuan untuk mengikis berbagai informasi negatif yang berpotensi meningkatkan sikap abai masyarakat terhadap upaya pengendalian Covid-19.
Karena, tegasnya, akan sia-sia setiap kebijakan pengendalian Covid-19 yang diterapkan pemerintah jika masyarakat mengabaikannya.***
Pewarta : Zaenal
Editor : Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Anggota DPR minta pemerintah memberikan sanksi tegas kepada raksasa teknologi Meta
05 March 2026 11:40 WIB
Wakil Wali Kota Surakarta sebut kepatuhan pajak jadi fondasi pembangunan daerah
18 February 2026 17:13 WIB
BPJS Kesehatan Surakarta berkolaborasi dengan Kejaksaan Negeri Surakarta tingkatkan kepatuhan JKN
26 November 2025 19:03 WIB
Kemenkum Jateng gelar exit meeting Audit Kepatuhan Notaris di Pekalongan - Batang
15 November 2025 5:52 WIB
Terpopuler - Kesehatan
Lihat Juga
FKG UMS perkenalkan aplikasi "GigiMu" sebagai inovasi edukasi kesehatan gigi anak
04 May 2026 8:11 WIB