Semarang (ANTARA) - Gelombang pergerakan orang ke sejumlah daerah pascalarangan mudik berakhir harus segera diantisipasi para pemangku kepentingan dengan langkah yang tepat dan terukur.
"Pascalarangan mudik berakhir ternyata pergerakan masyarakat ke sejumlah daerah malah menunjukkan peningkatan. Sebagian masyarakat belum memahami makna dari kebijakan pelarangan mudik itu," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulis yang diterima di Semarang, Rabu (26/5).
Catatan Kementerian Perhubungan pasca-larangan mudik berakhir pada 18 Mei lalu, terjadi pergerakan penumpang 279.000 orang atau naik 191,6 persen jika dibandingkan dengan pergerakan pada 17 Mei 2021 yang tercatat 95.000 penumpang.
Menurut Lestari, kondisi tersebut harus segera diantisipasi oleh para pemangku kepentingan di sejumlah daerah dengan langkah-langkah yang tepat dan terukur.
Upaya testing, tracing dan treatments (3T) yang masif di sejumlah daerah, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, harus diterapkan secara konsisten untuk menekan potensi penyebaran virus korona meluas ke sejumlah daerah.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menegaskan, dibutuhkan kolaborasi yang baik antara pemangku kepentingan di pusat dan daerah dalam merealisasikan upaya 3-T yang konsisten terhadap para pendatang di sejumlah daerah.
Diakui Rerie, di sejumlah daerah saat ini mulai muncul kesadaran masyarakat dalam mencegah penyebaran COVID-19 di wilayah tempat tinggalnya. Kesadaran itu, tambahnya, dipicu munculnya sejumlah kluster penyebaran baru virus korona di sejumlah daerah.
Berdasarkan catatan Satgas COVID-19, pasca-Ramadan dan Lebaran muncul sejumlah klaster penyebaran COVID-19, seperti kluster salat tarawih di Pati, Banyumas, Banyuwangi, dan Malang; klaster pemudik di Klaten, Cianjur, dan Garut; dan klaster halal bi halal di wilayah Cilangkap, Jakarta Timur.
Kesadaran itu, jelas Rerie, juga terlihat dalam bentuk semacam gerakan masyarakat agar para pendatang jelas status kesehatannya dan bebas dari COVID-19 bila memasuki satu wilayah.
Momentum kesadaran kelompok tersebut, tegas Rerie, harus segera dimanfaatkan untuk memperluas kesadaran masyarakat disiplin menjalankan protokol kesehatan (Prokes) seperti memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak dan menghindari kerumunan dalam keseharian mereka.
Kondisi tersebut, jelas anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, bisa juga digunakan untuk memperluas cakupan vaksinasi COVID-19 di wilayah sekitar kluster penyebaran itu.
Rerie berharap, dengan kesadaran terhadap pencegahan COVID-19 yang meningkat, masyarakat yang bersedia untuk menjalankan Prokes dan menerima vaksin COVID-19 juga meningkat.***
"Pascalarangan mudik berakhir ternyata pergerakan masyarakat ke sejumlah daerah malah menunjukkan peningkatan. Sebagian masyarakat belum memahami makna dari kebijakan pelarangan mudik itu," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulis yang diterima di Semarang, Rabu (26/5).
Catatan Kementerian Perhubungan pasca-larangan mudik berakhir pada 18 Mei lalu, terjadi pergerakan penumpang 279.000 orang atau naik 191,6 persen jika dibandingkan dengan pergerakan pada 17 Mei 2021 yang tercatat 95.000 penumpang.
Menurut Lestari, kondisi tersebut harus segera diantisipasi oleh para pemangku kepentingan di sejumlah daerah dengan langkah-langkah yang tepat dan terukur.
Upaya testing, tracing dan treatments (3T) yang masif di sejumlah daerah, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, harus diterapkan secara konsisten untuk menekan potensi penyebaran virus korona meluas ke sejumlah daerah.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menegaskan, dibutuhkan kolaborasi yang baik antara pemangku kepentingan di pusat dan daerah dalam merealisasikan upaya 3-T yang konsisten terhadap para pendatang di sejumlah daerah.
Diakui Rerie, di sejumlah daerah saat ini mulai muncul kesadaran masyarakat dalam mencegah penyebaran COVID-19 di wilayah tempat tinggalnya. Kesadaran itu, tambahnya, dipicu munculnya sejumlah kluster penyebaran baru virus korona di sejumlah daerah.
Berdasarkan catatan Satgas COVID-19, pasca-Ramadan dan Lebaran muncul sejumlah klaster penyebaran COVID-19, seperti kluster salat tarawih di Pati, Banyumas, Banyuwangi, dan Malang; klaster pemudik di Klaten, Cianjur, dan Garut; dan klaster halal bi halal di wilayah Cilangkap, Jakarta Timur.
Kesadaran itu, jelas Rerie, juga terlihat dalam bentuk semacam gerakan masyarakat agar para pendatang jelas status kesehatannya dan bebas dari COVID-19 bila memasuki satu wilayah.
Momentum kesadaran kelompok tersebut, tegas Rerie, harus segera dimanfaatkan untuk memperluas kesadaran masyarakat disiplin menjalankan protokol kesehatan (Prokes) seperti memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak dan menghindari kerumunan dalam keseharian mereka.
Kondisi tersebut, jelas anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, bisa juga digunakan untuk memperluas cakupan vaksinasi COVID-19 di wilayah sekitar kluster penyebaran itu.
Rerie berharap, dengan kesadaran terhadap pencegahan COVID-19 yang meningkat, masyarakat yang bersedia untuk menjalankan Prokes dan menerima vaksin COVID-19 juga meningkat.***