Solo (ANTARA) - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo segera melakukan sejumlah persiapan terkait kebijakan larangan mudik Lebaran yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.
"Tidak ada mudik ini kan kebijakan dari pusat, jadi kami akan menyiapkan tidak ada mudik, namun kami selalu siaga," katanya di Solo, Senin.
Ia mengatakan sejauh ini belum ada arahan resmi dari pemerintah pusat, termasuk terkait langkah-langkah yang harus dilakukan.
Baca juga: Mudik dilarang, Hendi minta pemerintah jangan beri kemudahan transportasi
"Namun, kami selalu siaga, mudah-mudahan pekan ini kami bisa segera rapat dengan Jakarta, dengan Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) untuk menyiapkan langkah-langkah," katanya.
Terkait hal itu, pihaknya akan belajar dari tahun lalu yang juga dilakukan pelarangan mudik Lebaran akibat pandemi COVID-19.
"Belajar dari tahun lalu, minimal bagaimana penjagaannya di perbatasan. Kami tunggu Kementerian Perhubungan membuat aturan terkait dengan alat transportasi yang boleh, nanti Kementerian Agama juga biar mengatur terkait tata cara bulan Ramadhan sekaligus shalat Idul Fitri," katanya.
Selain itu, katanya, untuk sektor lain nantinya disesuaikan dengan keputusan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
"Selanjutnya, Kapolri juga akan mengatur bagaimana sistem informasi dan penegakan hukumnya. Kami di daerah tinggal melaksanakan. Namun demikian, pakem-pakem untuk kedaruratan juga kami siapkan," ucapnya.
Sama dengan tahun lalu, beberapa fasilitas yang disiapkan, di antaranya rumah sakit dan tempat isolasi. Selain itu, akan dilakukan penjagaan perbatasan dan kerja sama antarperbatasan, baik dengan kabupaten, kota, maupun provinsi lain.
"Tidak ada mudik ini kan kebijakan dari pusat, jadi kami akan menyiapkan tidak ada mudik, namun kami selalu siaga," katanya di Solo, Senin.
Ia mengatakan sejauh ini belum ada arahan resmi dari pemerintah pusat, termasuk terkait langkah-langkah yang harus dilakukan.
Baca juga: Mudik dilarang, Hendi minta pemerintah jangan beri kemudahan transportasi
"Namun, kami selalu siaga, mudah-mudahan pekan ini kami bisa segera rapat dengan Jakarta, dengan Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) untuk menyiapkan langkah-langkah," katanya.
Terkait hal itu, pihaknya akan belajar dari tahun lalu yang juga dilakukan pelarangan mudik Lebaran akibat pandemi COVID-19.
"Belajar dari tahun lalu, minimal bagaimana penjagaannya di perbatasan. Kami tunggu Kementerian Perhubungan membuat aturan terkait dengan alat transportasi yang boleh, nanti Kementerian Agama juga biar mengatur terkait tata cara bulan Ramadhan sekaligus shalat Idul Fitri," katanya.
Selain itu, katanya, untuk sektor lain nantinya disesuaikan dengan keputusan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
"Selanjutnya, Kapolri juga akan mengatur bagaimana sistem informasi dan penegakan hukumnya. Kami di daerah tinggal melaksanakan. Namun demikian, pakem-pakem untuk kedaruratan juga kami siapkan," ucapnya.
Sama dengan tahun lalu, beberapa fasilitas yang disiapkan, di antaranya rumah sakit dan tempat isolasi. Selain itu, akan dilakukan penjagaan perbatasan dan kerja sama antarperbatasan, baik dengan kabupaten, kota, maupun provinsi lain.