Semarang (ANTARA) - Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mulai melakukan sosialisasi program lima tahunan, pendataan keluarga yang dijadwalkan akan mulai dilaksanakan pada 1 April 2021 sampai dengan 31 Mei 2021, salah satunya ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Semarang, Jumat.
Selain sosialisasi ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang temui Gubernur Ganjar Pranowo, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo beserta tim ditemui Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi saat di Balai Kota Semarang.
Dalam kesempatan tersebut, Ganjar Pranowo dan Hasto Wardoyo banyak membicarakan terkait beragam upaya yang perlu ditempuh untuk dapat menurunkan angka stunting karena mereka yang akan lahir merupakan sumber daya manusia (SDM) masa depan, sehingga harus dipersiapkan dengan matang.
"Saya sekarang deg-degan karena dengan COVID-19 ini, kemiskinan tambah. Saya khawatir karena yang ada yang penting mangan sak eneke (makan seadanya, yang penting makan) dan ada yang makannya mi instan setiap hari," kata Ganjar.
Baca juga: BKKBN Jateng sinergikan Bangga Kencana melalui Rakorda
Untuk menekan angka stunting, lanjut Ganjar seluruh pihak harus terlibat termasuk melibatkan Perguruan Tinggi yang diwujudkan dalam bentuk mahasiswa yang magang melakukan pendampingan terutama untuk ibu hamil dengan risiko tinggi.
"Cari orang hamil, ya nginceng wong metengnya dari sini. Siapa yang hamil, misal Dewi hamil 3 bulan, maka cuma 6 bulan mendampinginya. Asumsinya jika mendampingi full 9 bulan, maka dia dapat pelajaran spesial," kata Ganjar.
Ganjar juga mengusulkan perlu relawan dilibatkan dalam program tersebut dan berharap semua daerah menjadi Kampung KB.
Baca juga: DAK BOKB, BKKBN genjot penurunan stunting di Jateng
Hasto mengatakan terkait dengan Kampung KB, BKKBN telah mendapatkan arahan dari Presiden untuk mengubahnya menjadi Kampung Keluarga Berkualitas, sehingga terfokus pada peningkatan kualitas desa melalui tingkat keluarga.
"Jadi kami meningkatkan kualitas desa miskin melalui keluarga. Kalau keluarga tidak ada yang miskin, maka satu desa baik. Jadi pendekatannya dari unit analisis terkecil yakni keluarga," kata Hasto.
Terkait pendampingan ibu hamil, tambah Hasto, BKKBN juga berencana akan ada pendampingan ibu hamil oleh bidan dan konsep tersebut telah diajukan ke Presiden dengan harapan satu desa lebih dari satu bidan dengan tetap melibatkan PKK serta kader dan penyuluh BKKBN.
Dalam kesempatan terpisah di Balai Kota Semarang, Hasto menyatakan BKKBN menunjuk Kota Semarang sebagai daerah percontohan penurunan angka kematian ibu dan bayi, serta angka stunting.
Baca juga: BKKBN Jateng ditarget TFR 2,05
Selain sosialisasi ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang temui Gubernur Ganjar Pranowo, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo beserta tim ditemui Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi saat di Balai Kota Semarang.
Dalam kesempatan tersebut, Ganjar Pranowo dan Hasto Wardoyo banyak membicarakan terkait beragam upaya yang perlu ditempuh untuk dapat menurunkan angka stunting karena mereka yang akan lahir merupakan sumber daya manusia (SDM) masa depan, sehingga harus dipersiapkan dengan matang.
"Saya sekarang deg-degan karena dengan COVID-19 ini, kemiskinan tambah. Saya khawatir karena yang ada yang penting mangan sak eneke (makan seadanya, yang penting makan) dan ada yang makannya mi instan setiap hari," kata Ganjar.
Baca juga: BKKBN Jateng sinergikan Bangga Kencana melalui Rakorda
Untuk menekan angka stunting, lanjut Ganjar seluruh pihak harus terlibat termasuk melibatkan Perguruan Tinggi yang diwujudkan dalam bentuk mahasiswa yang magang melakukan pendampingan terutama untuk ibu hamil dengan risiko tinggi.
"Cari orang hamil, ya nginceng wong metengnya dari sini. Siapa yang hamil, misal Dewi hamil 3 bulan, maka cuma 6 bulan mendampinginya. Asumsinya jika mendampingi full 9 bulan, maka dia dapat pelajaran spesial," kata Ganjar.
Ganjar juga mengusulkan perlu relawan dilibatkan dalam program tersebut dan berharap semua daerah menjadi Kampung KB.
Baca juga: DAK BOKB, BKKBN genjot penurunan stunting di Jateng
Hasto mengatakan terkait dengan Kampung KB, BKKBN telah mendapatkan arahan dari Presiden untuk mengubahnya menjadi Kampung Keluarga Berkualitas, sehingga terfokus pada peningkatan kualitas desa melalui tingkat keluarga.
"Jadi kami meningkatkan kualitas desa miskin melalui keluarga. Kalau keluarga tidak ada yang miskin, maka satu desa baik. Jadi pendekatannya dari unit analisis terkecil yakni keluarga," kata Hasto.
Terkait pendampingan ibu hamil, tambah Hasto, BKKBN juga berencana akan ada pendampingan ibu hamil oleh bidan dan konsep tersebut telah diajukan ke Presiden dengan harapan satu desa lebih dari satu bidan dengan tetap melibatkan PKK serta kader dan penyuluh BKKBN.
Dalam kesempatan terpisah di Balai Kota Semarang, Hasto menyatakan BKKBN menunjuk Kota Semarang sebagai daerah percontohan penurunan angka kematian ibu dan bayi, serta angka stunting.
Baca juga: BKKBN Jateng ditarget TFR 2,05