Semarang (ANTARA) -
"Mudah-mudahan Silap-CSR bisa terkonsolidasi dengan baik," kata Gubernur Ganjar Pranowo usai Rapat Evaluasi Desa Dampingan 2020 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Selasa.
Menurut dia, pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah sudah dilakukan melalui sejumlah program, salah satunya adalah Desa Dampingan, Satu OPD Satu Desa, bahkan untuk saat ini sudah dilakukan evaluasi terhadap program tersebut.
Baca juga: Kepala daerah se- Jateng diminta perbarui data kemiskinan
"Ini Pak Wagub sudah melakukan evaluasi untuk tiap OPD yang mendampingi desa miskin. Rasa-rasanya hasilnya ada, tapi belum menggembirakan karena ada COVID-19. Jadi ke depan gerakannya perlu dilebarkan," ujarnya.
Ganjar meminta OPD untuk bisa menjembatani kerja sama pihak lain, seperti BUMN, BUMD, perguruan tinggi, dan perusahaan untuk turut membantu dalam penanganan kemiskinan di Jateng.
"Untuk Dinsos menyiapkan data paling valid, komunikasi dengan Mensos kalau perlu sampai wapres dan prioritaskan mereka (desa) yang berada di paling bawah," katanya.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menambahkan evaluasi kali ini sebenarnya untuk merumuskan lebih dalam terkait program pendampingan desa oleh OPD sebab COVID-19 menjadi kendala utama sejak tahun lalu.
"Sebenarnya sudah ada penurunan, tapi karena pandemi COVID-19 ada kenaikan dari 750 desa menjadi 764, karena kondisinya seperti ini. Jadi, kita benar-benar 'assesment" lagi," ujarnya.
Pemprov Jateng, lanjut dia, berkomitmen menurunkan angka kemiskinan di Jateng, selain pendampingan Satu OPD Satu Desa, juga melalui Silap CSR yang telah diluncurkan.
"Jadi aplikasi ini untuk memudahkan kita mengarahkan CSR dalam membantu penanganan kemiskinan di Jawa Tengah. Bukan mengambil, tapi mengarahkan ada berapa nominal dan akan diarahkan ke bidang apa," katanya.
Wagub juga menjelaskan bahwa program yang dijalankannya bukan hanya dilakukan untuk fisik, melainkan pemberdayaan.
"Bukan hanya bantuan RTLH, jambanisasi tapi juga pemberdayaan dan pelatihan-pelatihan," ujarnya.(LHP)
Baca juga: 3,43 juta orang selamat dari kemiskinan berkat program PEN
Baca juga: Menko PMK Muhadjir: PKH bansos paling efektif entaskan kemiskinan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meluncurkan Aplikasi Sistem Pelaporan Online Corporate Social Responsibility (Silap CSR) untuk mempermudah dan mempercepat pelaporan program atau kegiatan dan rencana pelaksanaan tanggung jawab sosial oleh perusahaan, BUMN, maupun BUMD.
"Mudah-mudahan Silap-CSR bisa terkonsolidasi dengan baik," kata Gubernur Ganjar Pranowo usai Rapat Evaluasi Desa Dampingan 2020 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Selasa.
Menurut dia, pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah sudah dilakukan melalui sejumlah program, salah satunya adalah Desa Dampingan, Satu OPD Satu Desa, bahkan untuk saat ini sudah dilakukan evaluasi terhadap program tersebut.
Baca juga: Kepala daerah se- Jateng diminta perbarui data kemiskinan
"Ini Pak Wagub sudah melakukan evaluasi untuk tiap OPD yang mendampingi desa miskin. Rasa-rasanya hasilnya ada, tapi belum menggembirakan karena ada COVID-19. Jadi ke depan gerakannya perlu dilebarkan," ujarnya.
Ganjar meminta OPD untuk bisa menjembatani kerja sama pihak lain, seperti BUMN, BUMD, perguruan tinggi, dan perusahaan untuk turut membantu dalam penanganan kemiskinan di Jateng.
"Untuk Dinsos menyiapkan data paling valid, komunikasi dengan Mensos kalau perlu sampai wapres dan prioritaskan mereka (desa) yang berada di paling bawah," katanya.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menambahkan evaluasi kali ini sebenarnya untuk merumuskan lebih dalam terkait program pendampingan desa oleh OPD sebab COVID-19 menjadi kendala utama sejak tahun lalu.
"Sebenarnya sudah ada penurunan, tapi karena pandemi COVID-19 ada kenaikan dari 750 desa menjadi 764, karena kondisinya seperti ini. Jadi, kita benar-benar 'assesment" lagi," ujarnya.
Pemprov Jateng, lanjut dia, berkomitmen menurunkan angka kemiskinan di Jateng, selain pendampingan Satu OPD Satu Desa, juga melalui Silap CSR yang telah diluncurkan.
"Jadi aplikasi ini untuk memudahkan kita mengarahkan CSR dalam membantu penanganan kemiskinan di Jawa Tengah. Bukan mengambil, tapi mengarahkan ada berapa nominal dan akan diarahkan ke bidang apa," katanya.
Wagub juga menjelaskan bahwa program yang dijalankannya bukan hanya dilakukan untuk fisik, melainkan pemberdayaan.
"Bukan hanya bantuan RTLH, jambanisasi tapi juga pemberdayaan dan pelatihan-pelatihan," ujarnya.(LHP)
Baca juga: 3,43 juta orang selamat dari kemiskinan berkat program PEN
Baca juga: Menko PMK Muhadjir: PKH bansos paling efektif entaskan kemiskinan