Magelang (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menilai program keluarga harapan (PKH) merupakan salah satu paket bantuan sosial yang paling efektif untuk mengentaskan kemiskinan.
"Diharapkan untuk mengentaskan kemiskinan, karena itu paketnya juga bervariasi sesuai dengan kondisi keluarga," katanya usai meninjau program pemberdayaan dan peningkatan SDM keluarga penerima manfaat (KPM) PKH di Balkondes Kebonsari, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jateng, Rabu.
Ia mencontohkan antara mereka yang mempunyai anak masih sekolah dan yang tidak bantuannya berbeda, keluarga yang punya difabel dengan yang tidak berbeda, keluarga yang mempunyai ibu hamil dengan yang tidak juga berbeda.
Baca juga: Menko PMK: Candi Borobudur bukan tempat yang disucikan
Baca juga: Menko PMK dan Mensos pantau penyaluran BST di Solo
"Jadi bervariasi, tetapi intinya mereka harus dibina sejak awal, kemudian dilatih berusaha," katanya.
Muhadjir mengatakan mereka yang dapat bantuan PKH tidak terus-menerus dan diupayakan pada suatu saat mereka harus lulus.
"Ketika mereka mendapat PKH sudah mulai dilatih untuk memiliki usaha, nanti kalau usahanya sudah mulai bagus dan kira-kira sudah siap maka akan dilepas. Nanti bantuannya dicabut kemudian dia digandengkan dengan bantuan pinjaman modal, bisa dari KUR atau lainnya," katanya.
Ia menuturkan di sini masih ada yang belum lulus, sudah membuat usaha tetapi masih tetap dapat bantuan PKH. Ada juga yang sudah buka usaha dan sudah dilepas dan digandengkan dengan kredit usaha rakyat (KUR).
"Mereka mendapat KUR jumlahnya lumayan, ada yang sampai Rp30 juta. Mudah-mudahan bisa digunakan untuk mengembangkan usahanya," katanya.
Baca juga: Menko PMK mendorong produk jamu Sukoharjo tembus pasar internasional
"Diharapkan untuk mengentaskan kemiskinan, karena itu paketnya juga bervariasi sesuai dengan kondisi keluarga," katanya usai meninjau program pemberdayaan dan peningkatan SDM keluarga penerima manfaat (KPM) PKH di Balkondes Kebonsari, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jateng, Rabu.
Ia mencontohkan antara mereka yang mempunyai anak masih sekolah dan yang tidak bantuannya berbeda, keluarga yang punya difabel dengan yang tidak berbeda, keluarga yang mempunyai ibu hamil dengan yang tidak juga berbeda.
Baca juga: Menko PMK: Candi Borobudur bukan tempat yang disucikan
Baca juga: Menko PMK dan Mensos pantau penyaluran BST di Solo
"Jadi bervariasi, tetapi intinya mereka harus dibina sejak awal, kemudian dilatih berusaha," katanya.
Muhadjir mengatakan mereka yang dapat bantuan PKH tidak terus-menerus dan diupayakan pada suatu saat mereka harus lulus.
"Ketika mereka mendapat PKH sudah mulai dilatih untuk memiliki usaha, nanti kalau usahanya sudah mulai bagus dan kira-kira sudah siap maka akan dilepas. Nanti bantuannya dicabut kemudian dia digandengkan dengan bantuan pinjaman modal, bisa dari KUR atau lainnya," katanya.
Ia menuturkan di sini masih ada yang belum lulus, sudah membuat usaha tetapi masih tetap dapat bantuan PKH. Ada juga yang sudah buka usaha dan sudah dilepas dan digandengkan dengan kredit usaha rakyat (KUR).
"Mereka mendapat KUR jumlahnya lumayan, ada yang sampai Rp30 juta. Mudah-mudahan bisa digunakan untuk mengembangkan usahanya," katanya.
Baca juga: Menko PMK mendorong produk jamu Sukoharjo tembus pasar internasional