Semarang (ANTARA) -
"Selain dari Pemprov Jateng, dukungan logistik kesehatan juga bersumber dari pemerintah pusat, kabupaten, atau kota hingga pemerintah desa juga bisa berperan dalam pemberlakuan PPKM Mikro," kata Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah Yulianto Prabowo di Semarang, Senin.
Ia menyebutkan pemerintah desa juga bisa menganggarkan 8 persen dari dana desa yang diterima dari pemerintah pusat.
Baca juga: Kepala daerah di Jateng diminta cermati peta zonasi terkait PPKM Mikro
Dengan demikian, lanjut dia, dari sumber anggaran cukup banyak dan bisa dipakai karena penanganan pandemi COVID-19 ini menjadi prioritas.
"Hari ini mengajukan kebutuhan anggaran tersebut," ujarnya usai mengikuti Rapat Penanganan COVID-19 di Jateng.
Menurut dia, Pemprov Jateng juga membekali teknis pelacakan (tracing) kepada satgas Jogo Tonggo atau pemerintah desa selain dukungan logistik kesehatan mengingat keterbatasan petugas dari puskesmas.
"Pelatihan bisa dilakukan melalui daring, bisa dibantu dari babinsa, babinkamtibmas, satgas Jogo Tonggo, kita bekali teknis bagaimana 'tracing', bagaimana mencegah infeksi, pembekalan logistik rapid tes antigen, kemudian alat pelindung diri," katanya.
Setiap wilayah prioritas atau zona merah dan oranye memiliki setidaknya tiga tim "tracing" dan tiap tim idealnya memiliki tiga anggota.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku telah mengklasifikasikan zonasi daerah berdasarkan risikonya.
"Kalau lihat peta zonasi kabupaten atau kota dengan risiko tinggi ada 5, risiko sedang ada 30. Sementara Peta zonasi kecamatan risiko tinggi 25, risiko sedang 475, risiko rendah 58, sedangkan 18 tidak ditemukan kasus. Kalau peta zonasi kelurahan atau desa, risiko tinggi 158, sedang 2.468, risiko rendah 1.275 dan tidak ada kasus 4.671," ujarnya.
Untuk wilayah yang masuk zona merah dan oranye, Ganjar meminta agar menyiapkan tempat untuk isolasi mandiri.
"Puskesmas ditambah Babinsa, Babinkamtibmas akan galakkan bantuan 'tracer', peralatan didukung setidaknya ada rapid test antigen yang nanti akan di taruh di sana. Teknisnya akan dibicarakan," katanya.
Baca juga: Banyumas tak tutup pasar saat Gerakan Jateng di Rumah Saja
Baca juga: Langgar PPKM, acara hajatan di Boyolali dibubarkan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan dukungan logistik kesehatan menjelang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro pada 9-22 Februari 2021.
"Selain dari Pemprov Jateng, dukungan logistik kesehatan juga bersumber dari pemerintah pusat, kabupaten, atau kota hingga pemerintah desa juga bisa berperan dalam pemberlakuan PPKM Mikro," kata Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah Yulianto Prabowo di Semarang, Senin.
Ia menyebutkan pemerintah desa juga bisa menganggarkan 8 persen dari dana desa yang diterima dari pemerintah pusat.
Baca juga: Kepala daerah di Jateng diminta cermati peta zonasi terkait PPKM Mikro
Dengan demikian, lanjut dia, dari sumber anggaran cukup banyak dan bisa dipakai karena penanganan pandemi COVID-19 ini menjadi prioritas.
"Hari ini mengajukan kebutuhan anggaran tersebut," ujarnya usai mengikuti Rapat Penanganan COVID-19 di Jateng.
Menurut dia, Pemprov Jateng juga membekali teknis pelacakan (tracing) kepada satgas Jogo Tonggo atau pemerintah desa selain dukungan logistik kesehatan mengingat keterbatasan petugas dari puskesmas.
"Pelatihan bisa dilakukan melalui daring, bisa dibantu dari babinsa, babinkamtibmas, satgas Jogo Tonggo, kita bekali teknis bagaimana 'tracing', bagaimana mencegah infeksi, pembekalan logistik rapid tes antigen, kemudian alat pelindung diri," katanya.
Setiap wilayah prioritas atau zona merah dan oranye memiliki setidaknya tiga tim "tracing" dan tiap tim idealnya memiliki tiga anggota.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku telah mengklasifikasikan zonasi daerah berdasarkan risikonya.
"Kalau lihat peta zonasi kabupaten atau kota dengan risiko tinggi ada 5, risiko sedang ada 30. Sementara Peta zonasi kecamatan risiko tinggi 25, risiko sedang 475, risiko rendah 58, sedangkan 18 tidak ditemukan kasus. Kalau peta zonasi kelurahan atau desa, risiko tinggi 158, sedang 2.468, risiko rendah 1.275 dan tidak ada kasus 4.671," ujarnya.
Untuk wilayah yang masuk zona merah dan oranye, Ganjar meminta agar menyiapkan tempat untuk isolasi mandiri.
"Puskesmas ditambah Babinsa, Babinkamtibmas akan galakkan bantuan 'tracer', peralatan didukung setidaknya ada rapid test antigen yang nanti akan di taruh di sana. Teknisnya akan dibicarakan," katanya.
Baca juga: Banyumas tak tutup pasar saat Gerakan Jateng di Rumah Saja
Baca juga: Langgar PPKM, acara hajatan di Boyolali dibubarkan