Purbalingga (ANTARA) - Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Purbalingga Sarwa Pramana meminta agar penerapan protokol kesehatan saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) menjadi prioritas utama guna mencegah penyebaran COVID-19.
"Penerapan protokol kesehatan harus menjadi prioritas utama saat hari pencoblosan dalam rangka mencegah klaster pilkada," katanya di Purbalingga, Jawa Tengah, Jumat.
Dia menjelaskan penggunaan hak pilih dan perlindungan kesehatan bagi masyarakat harus dapat berjalan beriringan guna menyukseskan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga 2020.
"Ada hal penting yang harus kita kawal, pertama bagaimana masyarakat hadir di TPS dan memberikan hak suaranya sekaligus juga bagaimana perlindungan kesehatan mereka selama proses pencoblosan," katanya.
Baca juga: Pekalongan gencarkan operasi penegakan prokes hingga RT
Menurut dia, angka partisipasi masyarakat dalam pilkada dan perlindungan kesehatan bagi masyarakat sama pentingnya sehingga penerapan protokol kesehatan harus berlangsung secara ketat.
Selain itu, kata bupati, hal yang juga perlu mendapatkan perhatian adalah soal keamanan dalam pelaksanaan pilkada.
"Terkait hal ini kita butuh dukungan mutlak dari TNI/Polri dalam pengamanan pilkada nanti agar dapat berjalan dengan aman dan nyaman tanpa adanya gangguan yang berarti," katanya.
Bupati juga mengatakan pihaknya telah menggelar acara Rapat Koordinasi Pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020 bersama seluruh unsur terkait.
Rapat koordinasi tersebut menurut dia diperlukan guna memastikan kesiapan seluruh pihak dalam pelaksanaan pesta demokrasi termasuk juga kesiapan dalam mengantisipasi atau mencegah penyebaran COVID-19.
Dia juga mengingatkan agar seluruh tahapan pilkada termasuk juga distribusi logistik harus memperhatikan kondisi cuaca.
"Penyelenggara pilkada perlu memperhatikan dua hal yakni pertama soal teknis pemilihan bagi pasien COVID-19 agar tidak kehilangan hak suaranya dan yang kedua soal antisipasi terjadinya banjir saat pelaksanaan pencoblosan 9 Desember mendatang," katanya.
Menurut dia, mitigasi bencana banjir perlu dipersiapkan agar pelaksanaan pilkada dapat berjalan dengan lancar tanpa ada kendala berarti.
"Kemungkinan terjadinya bencana banjir harus diantisipasi dan dipersiapkan secara matang mengingat pada musim hujan ini ada potensi kemunculan cuaca ekstrem," katanya.
Terlebih lagi, kata bupati, sejumlah desa di Kabupaten Purbalingga, pada Kamis (3/12) sempat terendam banjir akibat luapan air Sungai klawing setelah hujan deras mengguyur kawasan tersebut.
"Bencana banjir tersebut perlu menjadi perhatian dan catatan guna mengantisipasi kondisi cuaca saat hari pencoblosan nanti," katanya.
Baca juga: Kasus COVID-19 melejit, MUI Jateng ingatkan warga patuhi prokes
Baca juga: Tanpa prokes ketat, pemangkasan cuti bersama dinilai bakal sia-sia
"Penerapan protokol kesehatan harus menjadi prioritas utama saat hari pencoblosan dalam rangka mencegah klaster pilkada," katanya di Purbalingga, Jawa Tengah, Jumat.
Dia menjelaskan penggunaan hak pilih dan perlindungan kesehatan bagi masyarakat harus dapat berjalan beriringan guna menyukseskan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga 2020.
"Ada hal penting yang harus kita kawal, pertama bagaimana masyarakat hadir di TPS dan memberikan hak suaranya sekaligus juga bagaimana perlindungan kesehatan mereka selama proses pencoblosan," katanya.
Baca juga: Pekalongan gencarkan operasi penegakan prokes hingga RT
Menurut dia, angka partisipasi masyarakat dalam pilkada dan perlindungan kesehatan bagi masyarakat sama pentingnya sehingga penerapan protokol kesehatan harus berlangsung secara ketat.
Selain itu, kata bupati, hal yang juga perlu mendapatkan perhatian adalah soal keamanan dalam pelaksanaan pilkada.
"Terkait hal ini kita butuh dukungan mutlak dari TNI/Polri dalam pengamanan pilkada nanti agar dapat berjalan dengan aman dan nyaman tanpa adanya gangguan yang berarti," katanya.
Bupati juga mengatakan pihaknya telah menggelar acara Rapat Koordinasi Pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020 bersama seluruh unsur terkait.
Rapat koordinasi tersebut menurut dia diperlukan guna memastikan kesiapan seluruh pihak dalam pelaksanaan pesta demokrasi termasuk juga kesiapan dalam mengantisipasi atau mencegah penyebaran COVID-19.
Dia juga mengingatkan agar seluruh tahapan pilkada termasuk juga distribusi logistik harus memperhatikan kondisi cuaca.
"Penyelenggara pilkada perlu memperhatikan dua hal yakni pertama soal teknis pemilihan bagi pasien COVID-19 agar tidak kehilangan hak suaranya dan yang kedua soal antisipasi terjadinya banjir saat pelaksanaan pencoblosan 9 Desember mendatang," katanya.
Menurut dia, mitigasi bencana banjir perlu dipersiapkan agar pelaksanaan pilkada dapat berjalan dengan lancar tanpa ada kendala berarti.
"Kemungkinan terjadinya bencana banjir harus diantisipasi dan dipersiapkan secara matang mengingat pada musim hujan ini ada potensi kemunculan cuaca ekstrem," katanya.
Terlebih lagi, kata bupati, sejumlah desa di Kabupaten Purbalingga, pada Kamis (3/12) sempat terendam banjir akibat luapan air Sungai klawing setelah hujan deras mengguyur kawasan tersebut.
"Bencana banjir tersebut perlu menjadi perhatian dan catatan guna mengantisipasi kondisi cuaca saat hari pencoblosan nanti," katanya.
Baca juga: Kasus COVID-19 melejit, MUI Jateng ingatkan warga patuhi prokes
Baca juga: Tanpa prokes ketat, pemangkasan cuti bersama dinilai bakal sia-sia