Kudus, Jateng (ANTARA) - Program JKN-KIS terbukti telah memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat karena saat ini ada peningkatan akses pelayanan kesehatan di berbagai daerah di Tanah Air, kata anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Unsur Ahli Muttaqien.
"Kami melihat sejak program JKN digulirkan pada tahun 2014 hingga sekarang sudah banyak terjadi perbaikan. Yang nyata terlihat adanya peningkatan akses pelayanan kesehatan," ujarnya saat menjadi pembicara pada acara "Media Workshop dan Anugrerah Lomba Jurnalistik BPJS Kesehatan 2020" yang berlangsung secara virtual di Kudus, Jumat.
Ia mengungkapkan berdasarkan data statistik JKN 2014-2018 terdapat lima daerah yang mengalami pertumbuhan akses pelayanan yang paling tinggi di Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP), yakni Papua, Maluku, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bangka Belitung dan Nusa Tenggara Timur.
Di Papua terjadi peningkatan akses pelayanan kesehatan hingga 1.006 persen, kemudian di Maluku meningkat 649 persen, Bangka Belitung meningkat 353 persen, DIY sebesar 375 persen, dan NTT sebesar 333 persen.
Hal itu, kata dia, menunjukkan usaha negara dalam melindungi rakyatnya.
Kondisi tersebut tentunya sangat menguntungkan bagi masyarakat, karena semakin mudah dalam mengakses layanan kesehatan.
"Bahkan, masyarakat miskin saat ini juga sangat terbantu dengan adanya peningkatan akses pelayanan kesehatan karena rawat inap maupun rawat jalan pada kelompok termiskin terlihat lebih tinggi dibanding kelompok tekaya," ujarnya.
Meskipun JKN-KIS telah memberikan manfaat kepada rakyat Indonesia, kata dia, masih harus terus diperbaiki.
Adapun tindak lanjut perbaikan ekosistem Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), yakni terkait penerapan kebutuhan dasar kesehatan (KDK) dan rawat inap kelas standar dalam pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta Andayani Budi Lestari mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan karena jika yang mengakses fasilitas kesehatan sangat tinggi di rumah sakit, itu artinya banyak rakyat yang tidak sehat.
BPJS Kesehatan, kata dia, diberikan tugas dan mandat tidak untuk mencari keuntungan tetapi memberikan layanan yang berkelanjutan dan diukur dengan keberlanjutan program dan tingkat kepuasan peserta.
"Kami terus menerus melakukan inovasi untuk bisa meningkatkan layanan kepada peserta. BPJS Kesehatan juga mempunyai beberapa alat yang bisa melihat dan memastikan, apa sih yang diinginkan konsumen," ujarnya.
Indeks kepuasan peserta tercatat tahun 2018 hanya sebesar 86,2, sedangkan tahun 2019 naik menjadi 89,7.
Pembicara lainnya yang dihadirkan pada kegiatan tersebut, yakni Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi.
"Kami melihat sejak program JKN digulirkan pada tahun 2014 hingga sekarang sudah banyak terjadi perbaikan. Yang nyata terlihat adanya peningkatan akses pelayanan kesehatan," ujarnya saat menjadi pembicara pada acara "Media Workshop dan Anugrerah Lomba Jurnalistik BPJS Kesehatan 2020" yang berlangsung secara virtual di Kudus, Jumat.
Ia mengungkapkan berdasarkan data statistik JKN 2014-2018 terdapat lima daerah yang mengalami pertumbuhan akses pelayanan yang paling tinggi di Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP), yakni Papua, Maluku, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bangka Belitung dan Nusa Tenggara Timur.
Di Papua terjadi peningkatan akses pelayanan kesehatan hingga 1.006 persen, kemudian di Maluku meningkat 649 persen, Bangka Belitung meningkat 353 persen, DIY sebesar 375 persen, dan NTT sebesar 333 persen.
Hal itu, kata dia, menunjukkan usaha negara dalam melindungi rakyatnya.
Kondisi tersebut tentunya sangat menguntungkan bagi masyarakat, karena semakin mudah dalam mengakses layanan kesehatan.
"Bahkan, masyarakat miskin saat ini juga sangat terbantu dengan adanya peningkatan akses pelayanan kesehatan karena rawat inap maupun rawat jalan pada kelompok termiskin terlihat lebih tinggi dibanding kelompok tekaya," ujarnya.
Meskipun JKN-KIS telah memberikan manfaat kepada rakyat Indonesia, kata dia, masih harus terus diperbaiki.
Adapun tindak lanjut perbaikan ekosistem Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), yakni terkait penerapan kebutuhan dasar kesehatan (KDK) dan rawat inap kelas standar dalam pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta Andayani Budi Lestari mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan karena jika yang mengakses fasilitas kesehatan sangat tinggi di rumah sakit, itu artinya banyak rakyat yang tidak sehat.
BPJS Kesehatan, kata dia, diberikan tugas dan mandat tidak untuk mencari keuntungan tetapi memberikan layanan yang berkelanjutan dan diukur dengan keberlanjutan program dan tingkat kepuasan peserta.
"Kami terus menerus melakukan inovasi untuk bisa meningkatkan layanan kepada peserta. BPJS Kesehatan juga mempunyai beberapa alat yang bisa melihat dan memastikan, apa sih yang diinginkan konsumen," ujarnya.
Indeks kepuasan peserta tercatat tahun 2018 hanya sebesar 86,2, sedangkan tahun 2019 naik menjadi 89,7.
Pembicara lainnya yang dihadirkan pada kegiatan tersebut, yakni Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi.