Semarang (ANTARA) - "Awalnya memang bingung, tetapi akhirnya jadi senang," kata Muna, salah satu pelaku UMKM D'Qiya Brownies & Cookies dari Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, saat ditanya kesan pertama transaksi pembayaran menggunakan scan barcode atau cashless (transaksi tanpa uang).

Muna merupakan satu dari enam UMKM yang mengikuti pameran pada acara Sosialisasi dan Simulasi Panduan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan pada Penyelenggaraan Kegiatan Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran yang berlangsung di Semarang, Kamis (8/10/2020).

Lima UMKM lainnya yang ikut dalam pameran tersebut yakni Kopi Warak dari Kota Semarang, CF Chips dengan produk keripik jamur tiram, sari labu jipang, dan manisan sayuran asal Kabupaten Kendal; Srihanna dengan produk batik, tenun, dan lurik asal Salatiga; UD Hasil Logam dengan pisau dapur, alat pertanian, dan pertukangan dari Kabupaten Kudus; dan DipFi Craft dari Kota Semarang.

Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bersama dengan INACEB dalam rangka menghadapi tatanan normal baru, khususnya pada sektor meeting, incentive, conference, and exhibition (MICE) tersebut berlangsung di Hotel Patrajasa Semarang, Jawa Tengah.

Muna, panggilan akrab dari Siti Munawaroh, pelaku UMKM yang mengaku baru pertama kali bertransaksi dengan scan barcode, tidak sekadar memudahkan bagi penjual maupun pembeli, tetapi juga menghadirkan rasa aman dan nyaman.

Aman, lanjut Muna, karena tidak lagi bersinggungan dengan uang yang berpotensi menjadi obyek menularkan COVID-19 serta nyaman tidak lagi berurusan dengan uang kembalian.

"Ini juga menjadi pengalaman baru buat kami, karena biasanya transaksi menggunakan tunai," kata Muna yang memiliki varian cokelat, keju, dan kacang pada produk broniews & cookies dengan harga Rp15 ribu hingga Rp25 ribu per kemasan.

Rasa aman dan nyaman juga disampaikan Nur Wakhidah, pelaku UMKM DipFi Craft yang mengaku kaget dan senang dengan pembayaran yang dilakukan dengan cara cashless.

"Kaget karena ini baru pertama kali pembayaran dengan cara scan barcode apalagi saya gaptek (gagap teknologi- red.), tapi senang karena tidak lagi mikirin uang kembalian," kata Nur Wakhidah yang dibantu anaknya dalam melakukan transaksi.

Baca juga: Kepakan tangguh di tengah pandemi


Transaksi meningkat
Para pelaku UMKM yang berasal dari sejumlah daerah tersebut mengaku senang dengan sistem transaksi cashless dan dapat terlibat dalam kegiatan baru di tengah pandemi COVID-19.

Muna berhasil mencatatkan transaksi Rp1,9 juta dengan peningkatan lima hingga enam kali lipat jika dibandingkan dengan transaksi pada pameran-pameran yang pernah ia ikuti sebelumnya.

Selain Muna, Della pelaku UMKM Srihanna dengan produk batik, tenun, dan lurik asal Salatiga mencatatkan transaksi Rp2,5 juta, sedangkan Sahrigaedlowi dari UD Hasil Logam dengan pisau dapur, alat pertanian, dan pertukangan dari Kabupaten Kudus mendapatkan Rp2 juta, begitu juga dengan pelaku UMKM lainnya.

"Senang sekali. Barang yang saya bawa habis dan banyak yang tidak kebagian dan meminta untuk dikirim ke alamat pembeli," kata Cahayaning Fajarwati, pemilik CF Chips yang memproduksi keripik jamur tiram, sari labu jipang, dan manisan sayuran asal Kabupaten Kendal.

Aya, panggilan akrab Cahayaning, mengaku selain membawa 100 item dan seluruhnya habis dengan total transaksi mencapai Rp1,4 juta, juga sejumlah pemesanan atau jauh di atas rata-rata perolehan dari pameran yang pernah dia ikuti.

Banyaknya pesanan juga dialami Alberth, pelaku UMKM Kopi Warak Semarang yang mencatatkan omset Rp1,6 juta dengan menjual kopi bubuk dalam lima varian kemasan, yakni dua kemasan berbeda Kopi Warak Gunungpati, Kopi Warak Java, My Coffie, dan Kopi Blend Warak.

"Saya tidak membayangkan akan seperti ini, sampai kurang kopi yang saya bawa. Untuk transaksi dengan scan barcode, konsepnya sangat menarik dan memudahkan UMKM. Pokoknya puas ikut pameran ini," kata Alberth.

Alberth mengakui diawal menggunakan sistem scan barcode dirinya kebingungan, apalagi banyak yang melakukan pemesanan di stan miliknya dan "berebut" discanbarcode agar tidak kehabisan kopi.

"Setelah pembeli memilih produk yang diinginkan seperti menentukan rasa dan ukuran kemasan kopi, kemudian muncul jumlah yang harus dibayarkan, lalu saya tinggal scanbarcode. Mudah juga," kata Alberth.

Baca juga: BI optimistis UMKM mampu gerakkan ekonomi nasional


Pembeli nyaman
Di tengah pandemi COVID-19 dengan cara scan barcode diakui Elly, salah satu pembeli memberikan rasa nyaman tidak takut tertular karena tidak lagi menggunakan uang tunai.

"Belanja seperti ini (pembayaran dengan scan barcode, red.) memudahkan pengunjung bertransaksi, tidak perlu ada uang kembalian," kata Elly yang memborong beragam belanjaan dari seluruh stan yang ada.

Elly menunjukkan barang belanjaan mulai dari masker, pisau dapur, camilan, kopi, dan dirinya berharap produk yang disajikan bisa lebih beragam dan lebih banyak jumlahnya.

Rasa nyaman berbelanja juga disampaikan Ketua DPD Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Jawa Tengah Joko Suratno yang ditemui sedang menunjukkan barcode di telepon genggamnya saat membeli brownies dan cookies.

Joko menilai sistem pembayaran dengan scan barcode memang sudah perlu dilakukan di masa pandemi COVID-19 untuk terus mendorong perekonomian tanpa mengabaikan protokol kesehatan.

"Suka tidak suka pelaku UMKM memang perlu menerapkan transaksi seperti ini. Apalagi saat ini serba online, sehingga dapat mengurangi kontak fisik dan terhindar dari adanya uang palsu, sehingga lebih aman dan nyaman baik bagi pembeli maupun penjual," kata Joko.

Tidak sekadar cashless, tetapi penerapan protokol kesehatan berbasis Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Sustainability (CHSE) semakin membuat pengunjung menjadi lebih aman dan juga nyaman.

Dari enam stan pameran, setiap dua stan diberikan space kosong, sehingga menjadikan pengunjung tidak berjubel dan saat ada stan dengan jumlah pengunjung berlebihan, terdapat petugas yang mengingatkan agar tetap menjaga jarak.

Kementerian pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) saat ini massif melakukan sosialisasi dan simulasi kepada stakeholder terkait mengenai panduan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan pada penyelenggaraan kegiatan pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran termasuk kepada para UMKM.

Sosialisasi di 9 destinasi MICE, yakni Yogyakarta, Bandung, Medan, Surabaya, Manado, Lombok, Banten (mewakili Jakarta), Semarang, dan Batam, bertujuan untuk menyamakan pemahaman mengenai isi panduan kepada stakeholders MICE sehingga panduan dapat dijalankan dengan sesuai pada saat pelaksanaan kegiatan MICE dan sosialisasi di Kota Semarang berlangsung tiga hari, Rabu-Jumat (7-9 Oktober 2020).

Baca juga: Pemerintah Kota Pekalongan latih kiat pemasaran produk UMKM

Jogo Tonggo
Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Jawa Tengah Sinoeng N. Rachmadi dalam kesempatan tersebut mengatakan paradigma era kebiasaan baru mencerminkan harapan baru bagi pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif khususnya bidang MICE dan dirinya berharap tutorial pedoman penyelenggaraan MICE dapat dipadupadankan dengan kreativitas anak-anak muda dalam sektor digitalisasi audio visual.

"Pariwisata ditujukan kepada para pihak yang memiliki kecintaan. Untuk menguatkan rasa kecintaan terhadap destinasi wisata, ada rumus 3J yang tidak boleh diabaikan. 3J itu adalah Jaga Komunikasi, Jaga Kesehatan Imunitasnya, dan Jaga Perasaan. Saya tidak bosn menyampaikan hal ini supaya kita memberikan pondasi yang kuat untuk bangkit. Jangan pernah anti berkolaborasi dan bersinergi," kata Sinoeng.

Langkah Jogo Plesiran, lanjut Sinoeng menjadi salah satu substansi dari Intruksi Gubernur No 2 Tahun 2020 tentang Penanganan COVID-19 di Jawa Tengah, dilaksanakan secara terbatas dan bertahap dengan mempedomani protokol kesehatan yakni Menjaga Jarak, Memaki Masker, sering Mencuci Tangan, dan Menghindari Kerumuman, sehingga Daya Tarik Wisata di Jateng diperketat dan disiplin dalam penerapannya.

Sinoeng mengatakan pada ranah pariwisata, telah diterapkan kegiatan citizen journalism sebanyak dua tahap berupa pengawasan oleh masyarakat yang melihat Daya Tarik Wisata yang melanggar protokol kesehatan untuk diupload di akun media sosial media dan yang melaporkan akan diberikan apresiasi berupa paket sembako senilai Rp200 ribu dan 10 masker (periode pertama citizen journalism dilaksanakan Agustus-Oktober dan periode kedua Oktober-sampai awal November 2020).

Bagi Daya Tarik Wisata yang ingin mendapatkan izin buka operasional, diminta untuk melakukan simulasi yang diunggah pada akun sosial media pengelola sebagai bahan pengajuan mendapatkan rekomendasi dari Gugus Tugas COVID-19 kabupate/kota dan provinsi, sudah ada 690 Daya Tarik Wisata di Jateng yang telah buka secara terbatas dan bertahap.

Program Jogo Tonggo yang digulirkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tersebut merupakan inovasi pemberantasan COVID-19 berbasis kewilayahan dan sesuai namanya program ini mengedepankan partisipasi aktif warga untuk saling menjaga dari penularan COVID-19.

Progam yang dinilai mampu menerjemahkan kebijakan pusat dengan kelokalan tersebut banyak mendapatkan apresiasi dari banyak pihak mulai dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, kalangan DPR, hingga Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPan-RB).

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengapresiasi Program Jogo Tonggo yang digagas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai salah satu bentuk penanganan dampak pandemi COVID-19 di Provinsi Jawa Tengah karena keren, tidak ada di tempat lain, dan perlu dicontoh.

Hal tersebut disampaikan Muhammad Husni, anggota Komisi VIII dari Fraksi Gerindra saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Tengah dan tidak hanya Muhammad Husni, tetapi hal sama juga disampaikan Ketua rombongan kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf yang menilai Program Jogo Tonggo sangat menarik dalam penanganan COVID-19 di Indonesia.

Bahkan Program Jogo Tonggo masuk dalam deretan teratas (Top 21) dari 1.204 inovasi penanganan COVID-19 yang dibagi dalam tujuh klaster yang terdiri dari kementrian atau lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, perguruan tinggi, perusahaan swasta dan masyarakat sipil.

Jogo Tonggo Pemprov Jateng berada pada tiga besar dari klaster Pemerintah Provinsi, selain Pemprov Jabar dengan Pusat Informasi dan Koordinasi COVID -19 (Pikobar), dan Pemprov Kepulauan Bangka Belitung dengan inovasi Fightcovid19.

Penanganan COVID-19 tidak bisa dilakukan satu pihak  secara sendiri-sendiri. COVID-19 adalah masalah bersama yang juga harus dilawan secara bersama yang terstruktur dan terorganisir. Beragam program tersebut menjadi salah satu wujud nyata ikhtiar bersama yang terstruktur dan terorganisir untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 agar pandemi segera berakhir dan ekonomi bangkit kembali.

 

Pewarta : Nur Istibsaroh
Editor : Mahmudah
Copyright © ANTARA 2024