Semarang (ANTARA) -
"Pemda harus siap siaga tangani bencana saat pandemi COVID-19, tentu dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat saat melakukan evakuasi maupun di lokasi pengungsian," kata Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah Abdul Hamid di Semarang, Rabu.
Ia mengakui jika penerapan protokol kesehatan saat penanganan bencana alam saat musim hujan, seperti banjir dan tanah longsor itu tentu akan membutuhkan biaya yang cukup besar.
"Dengan penerapan protokol kesehatan itu tentu akan lebih banyak makan energi, tempat, dan itu konsekuensi dari kesiapsiagaan bencana di era COVID-19," ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu.
Menurut dia, penerapan protokol kesehatan secara ketat itu tidak bisa ditawar lagi dan menjadi keharusan dalam penanganan bencana alam saat pandemi COVID-19.
Hal tersebut disampaikan Hamid saat menjadi pembicara pada dialog terbuka dengan tema "Upaya Mitigasi Bencana di Tengah Pandemi COVID-19".
Sementara itu, Pelaksana Harian Kepala BPBD Provinsi Jateng Safrudin yang juga menjadi pembicara mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pemetaan potensi terjadinya bencana alam saat musim hujan dan penanganannya berbeda-beda.
"Berdasarkan perkiraan BMKG, musim hujan pada awal Oktober 2020 dan seiring dengan meningkatnya intensitas hujan, maka perlu diwaspadai bahaya banjir, longsor dan angin puting beliung. Penyelamatan korban harus jadi yang pertama," katanya.
Semua tingkatan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah diminta siap siaga menerapkan protokol kesehatan dalam melakukan penanganan berbagai bencana alam saat musim hujan guna mengantisipasi meluasnya penyebaran COVID-19.
"Pemda harus siap siaga tangani bencana saat pandemi COVID-19, tentu dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat saat melakukan evakuasi maupun di lokasi pengungsian," kata Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah Abdul Hamid di Semarang, Rabu.
Ia mengakui jika penerapan protokol kesehatan saat penanganan bencana alam saat musim hujan, seperti banjir dan tanah longsor itu tentu akan membutuhkan biaya yang cukup besar.
"Dengan penerapan protokol kesehatan itu tentu akan lebih banyak makan energi, tempat, dan itu konsekuensi dari kesiapsiagaan bencana di era COVID-19," ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu.
Menurut dia, penerapan protokol kesehatan secara ketat itu tidak bisa ditawar lagi dan menjadi keharusan dalam penanganan bencana alam saat pandemi COVID-19.
Hal tersebut disampaikan Hamid saat menjadi pembicara pada dialog terbuka dengan tema "Upaya Mitigasi Bencana di Tengah Pandemi COVID-19".
Sementara itu, Pelaksana Harian Kepala BPBD Provinsi Jateng Safrudin yang juga menjadi pembicara mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pemetaan potensi terjadinya bencana alam saat musim hujan dan penanganannya berbeda-beda.
"Berdasarkan perkiraan BMKG, musim hujan pada awal Oktober 2020 dan seiring dengan meningkatnya intensitas hujan, maka perlu diwaspadai bahaya banjir, longsor dan angin puting beliung. Penyelamatan korban harus jadi yang pertama," katanya.