Semarang (ANTARA) - Sejumlah kebijakan sudah diberlakukan Pemerintah untuk mengendalikan penyebaran virus corona, tetapi kunci penyelesaian penanganan COVID-19 tergantung pada disiplin warga negara dalam menjalankan protokol kesehatan secara bersama-sama.
"Kita berharap kebijakan-kebijakan yang telah dibuat Pemerintah bisa menjadi landasan untuk mewujudkan langkah pengendalian COVID-19 di Tanah Air yang lebih baik," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema "Arah Kebijakan Penanganan Pandemi COVID-19" yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (16/9).
Diskusi yang dipandu Dra. Okky Asokawati, M.Psi (Ketua DPP Partai NasDem Bidang Kesehatan) itu menghadirkan Letjen TNI Doni Monardo (Ketua Satgas Penanganan COVID-19/Kepala BNPB), Dr. Atik C. Hidajah, dr, M.Kes (Ketua Departemen Epidemiologi Universitas Airlangga), Alfito Deanova Gintings (Direktur Konten/Pemimpin Redaksi Detik Networks), dan
Wibi Andrino, SH, MH (Ketua Fraksi Partai NasDem DKI Jakarta) sebagai narasumber.
Selain itu, diskusi menghadirkan Dr. Ali Masykur Musa, M.Si, M.Hum (Ketua Umum PP Ikatan Sarjana NU) dan Sunanto, SHI, MH (Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah) sebagai panelis.
Namun, menurut Lestari dalam keterangan tertulisnya menyebutkan bahwa kebijakan yang dibuat Pemerintah tidak bisa berdiri sendiri tapi harus melibatkan partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pelaksanaannya.
Sebelum ditemukannya vaksin, menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, kemampuan adaptasi setiap warga di masa pandemi ini sangat diperlukan.
Bentuk penyesuaian yang harus dilakukan, menurut Rerie, adalah adaptasi terhadap kondisi lingkungan yang saat ini terpapar virus corona, lewat penerapan kebiasaan baru yang mengedepankan protokol kesehatan, seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun.
Legislator Partai NasDem itu yakin masalah penanganan pengendalian COVID-19 di Tanah Air bisa diselesaikan secara paripurna lewat kerja sama yang baik antara Pemerintah dan masyarakat.
Ketua Satgas Penanganan Covid 19, Letjen TNI Doni Monardo berpendapat kolaborasi antara Pemerintah dan komunitas masyarakat merupakan modal dasar untuk mengendalikan penyebaran COVID-19.
Menurut Doni, strategi yang dilakukan Pemerintah dalam menghadapi ancaman virus corona di Tanah Air saat ini adalah melindungi kelompok rentan dan menekan jumlah kasus positif COVID-19.
Upaya untuk merealisasikan strategi itu, jelas Doni, adalah menerapkan protokol kesehatan sedisiplin mungkin dalam kehidupan sehari-hari.
"Karena meski vaksin dan obat sudah ada, belum tentu ancaman paparan virus coronanya berakhir, bila kebiasaan baru menerapkan protokol kesehatan tidak dilaksanakan dengan disiplin," ujar Doni.
Ketua Departemen Epidemiologi Universitas Airlangga Atik C. Hidajah merekomendasikan langkah penerapan strategi pengendalian COVID-19 secara tegas.
"Perlu penguatan pada upaya testing, tracing, treatment, dukungan sistem surveilans dan sistem informasi, ketaatan protokol kesehatan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran," pungkas Atik.
Pada bagian akhir diskusi wartawan senior yang juga anggota Dewan Redaksi Media Group Saur Hutabarat memberikan sejumlah contoh sukses sejumlah negara, seperti Swedia, yang berhasil mengendalikan penyebaran COVID-19 lewat ketegasan pemerintahannya dalam mengambil kebijakan herd immunity.
"Tidak ada masalah yang rumit dapat diselesaikan dalam jangka waktu singkat. Sudah saatnya kita jujur terhadap karakteristik bangsa ini, kita bangsa yang tidak disiplin. Perlu waktu lama untuk menanamkan kebiasaan disiplin, termasuk disiplin menjalankan protokol kesehatan," pungkas Saur.***
"Kita berharap kebijakan-kebijakan yang telah dibuat Pemerintah bisa menjadi landasan untuk mewujudkan langkah pengendalian COVID-19 di Tanah Air yang lebih baik," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema "Arah Kebijakan Penanganan Pandemi COVID-19" yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (16/9).
Diskusi yang dipandu Dra. Okky Asokawati, M.Psi (Ketua DPP Partai NasDem Bidang Kesehatan) itu menghadirkan Letjen TNI Doni Monardo (Ketua Satgas Penanganan COVID-19/Kepala BNPB), Dr. Atik C. Hidajah, dr, M.Kes (Ketua Departemen Epidemiologi Universitas Airlangga), Alfito Deanova Gintings (Direktur Konten/Pemimpin Redaksi Detik Networks), dan
Wibi Andrino, SH, MH (Ketua Fraksi Partai NasDem DKI Jakarta) sebagai narasumber.
Selain itu, diskusi menghadirkan Dr. Ali Masykur Musa, M.Si, M.Hum (Ketua Umum PP Ikatan Sarjana NU) dan Sunanto, SHI, MH (Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah) sebagai panelis.
Namun, menurut Lestari dalam keterangan tertulisnya menyebutkan bahwa kebijakan yang dibuat Pemerintah tidak bisa berdiri sendiri tapi harus melibatkan partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pelaksanaannya.
Sebelum ditemukannya vaksin, menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, kemampuan adaptasi setiap warga di masa pandemi ini sangat diperlukan.
Bentuk penyesuaian yang harus dilakukan, menurut Rerie, adalah adaptasi terhadap kondisi lingkungan yang saat ini terpapar virus corona, lewat penerapan kebiasaan baru yang mengedepankan protokol kesehatan, seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun.
Legislator Partai NasDem itu yakin masalah penanganan pengendalian COVID-19 di Tanah Air bisa diselesaikan secara paripurna lewat kerja sama yang baik antara Pemerintah dan masyarakat.
Ketua Satgas Penanganan Covid 19, Letjen TNI Doni Monardo berpendapat kolaborasi antara Pemerintah dan komunitas masyarakat merupakan modal dasar untuk mengendalikan penyebaran COVID-19.
Menurut Doni, strategi yang dilakukan Pemerintah dalam menghadapi ancaman virus corona di Tanah Air saat ini adalah melindungi kelompok rentan dan menekan jumlah kasus positif COVID-19.
Upaya untuk merealisasikan strategi itu, jelas Doni, adalah menerapkan protokol kesehatan sedisiplin mungkin dalam kehidupan sehari-hari.
"Karena meski vaksin dan obat sudah ada, belum tentu ancaman paparan virus coronanya berakhir, bila kebiasaan baru menerapkan protokol kesehatan tidak dilaksanakan dengan disiplin," ujar Doni.
Ketua Departemen Epidemiologi Universitas Airlangga Atik C. Hidajah merekomendasikan langkah penerapan strategi pengendalian COVID-19 secara tegas.
"Perlu penguatan pada upaya testing, tracing, treatment, dukungan sistem surveilans dan sistem informasi, ketaatan protokol kesehatan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran," pungkas Atik.
Pada bagian akhir diskusi wartawan senior yang juga anggota Dewan Redaksi Media Group Saur Hutabarat memberikan sejumlah contoh sukses sejumlah negara, seperti Swedia, yang berhasil mengendalikan penyebaran COVID-19 lewat ketegasan pemerintahannya dalam mengambil kebijakan herd immunity.
"Tidak ada masalah yang rumit dapat diselesaikan dalam jangka waktu singkat. Sudah saatnya kita jujur terhadap karakteristik bangsa ini, kita bangsa yang tidak disiplin. Perlu waktu lama untuk menanamkan kebiasaan disiplin, termasuk disiplin menjalankan protokol kesehatan," pungkas Saur.***