Magelang (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memberikan bantuan program padat karya pertanian di Pondok Pesantren Nurul Huda di Desa Girirejo, Ngablak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.
"Kami punya program padat karya produktif dan padat karya infrastruktur dengan total penerima 107.000 orang. Di antara program padat karya produktif itu ada program padat karya pertanian," katanya di Magelang, Selasa.
Ia menyampaikan program padat karya pertanian ini untuk perluasan kesempatan kerja dan untuk ketahanan pangan.
"Jadi kami mengharapkan program padat karya produktif untuk pengembangan pertanian sebagai upaya kita agar memiliki ketahanan pangan yang baik," katanya.
Ia menuturkan akibat pandemi COVID-19 pengangguran naik. Sebenarnya pengangguran sudah turun, per Februari 2020 secara nasional pengangguran turun dari semula 7.050.000 menjadi 6.800.000 orang.
Namun, begitu pandemi menghampiri negara ini, mau tidak mau dampaknya pada sektor ketenagakerjaan luar biasa dan data yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan total pekerja yang di-PHK dan dirumahkan mencapai 3,5 juta orang.
"Jika ditambah 6,8 juta pengangguran menjadi sangat signifikan jumlahnya mencapai 10,3 juta," katanya.
Ia mengatakan dampak pandemi COVID-19 luar biasa, maka pemerintah melakukan banyak cara untuk menyelesaikan pandemi COVID-19. Pertama, pemerintah menyelesaikan akar masalahnya yaitu pada faktor kesehatan atau COVID-19 itu sendiri dengan mengalokasikan anggaran Rp695,2 triliun untuk menangani COVID-19 dan dampak dari COVID-19.
Prioritasnya adalah pada kesehatan, termasuk pemerintah mengalokasikan untuk pengadaan vaksin yang dimulai tahun 2020 berasal dari Tiongkok atau nanti pengadaan secara produksi sendiri di dalam negeri vaksin merah putih.
Di samping faktor kesehatan, katanya, yang diselesaikan pemerintah, yakni dampak dari COVID-19, antara lain memperkuat ketahanan pangan, ketahanan sosial masyarakat.
Ia menyebutkan ketahanan sosial masyarakat melalui program-program yang bersifat bantuan sosial, yakni memperluas penerima program PKH, bantuan sosial tunai, BLT desa, program kartu prakerja untuk yang mengalami PHK dan dirumahkan menjadi prioritas, kemudian subsidi listrik.
Pemerintah juga memberikan bantuan produktif untuk UMKM, jadi semua cara dilakukan oleh pemerintah untuk bisa menyelesaikan dampak pandemi COVID-19.
Kemudian yang terakhir melalui Kementerian Ketenagakerjaan pemerintah memberikan subsidi upah kepada para pekerja yang masih bekerja tetapi karena pandemi kehilangan pendapatan atau berkurang pendapatan atau pendapatan tetap tetapi kebutuhannya meningkat. Pemerintah memberikan subsidi untuk 15,7 juta masyarakat yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
"Kami punya program padat karya produktif dan padat karya infrastruktur dengan total penerima 107.000 orang. Di antara program padat karya produktif itu ada program padat karya pertanian," katanya di Magelang, Selasa.
Ia menyampaikan program padat karya pertanian ini untuk perluasan kesempatan kerja dan untuk ketahanan pangan.
"Jadi kami mengharapkan program padat karya produktif untuk pengembangan pertanian sebagai upaya kita agar memiliki ketahanan pangan yang baik," katanya.
Ia menuturkan akibat pandemi COVID-19 pengangguran naik. Sebenarnya pengangguran sudah turun, per Februari 2020 secara nasional pengangguran turun dari semula 7.050.000 menjadi 6.800.000 orang.
Namun, begitu pandemi menghampiri negara ini, mau tidak mau dampaknya pada sektor ketenagakerjaan luar biasa dan data yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan total pekerja yang di-PHK dan dirumahkan mencapai 3,5 juta orang.
"Jika ditambah 6,8 juta pengangguran menjadi sangat signifikan jumlahnya mencapai 10,3 juta," katanya.
Ia mengatakan dampak pandemi COVID-19 luar biasa, maka pemerintah melakukan banyak cara untuk menyelesaikan pandemi COVID-19. Pertama, pemerintah menyelesaikan akar masalahnya yaitu pada faktor kesehatan atau COVID-19 itu sendiri dengan mengalokasikan anggaran Rp695,2 triliun untuk menangani COVID-19 dan dampak dari COVID-19.
Prioritasnya adalah pada kesehatan, termasuk pemerintah mengalokasikan untuk pengadaan vaksin yang dimulai tahun 2020 berasal dari Tiongkok atau nanti pengadaan secara produksi sendiri di dalam negeri vaksin merah putih.
Di samping faktor kesehatan, katanya, yang diselesaikan pemerintah, yakni dampak dari COVID-19, antara lain memperkuat ketahanan pangan, ketahanan sosial masyarakat.
Ia menyebutkan ketahanan sosial masyarakat melalui program-program yang bersifat bantuan sosial, yakni memperluas penerima program PKH, bantuan sosial tunai, BLT desa, program kartu prakerja untuk yang mengalami PHK dan dirumahkan menjadi prioritas, kemudian subsidi listrik.
Pemerintah juga memberikan bantuan produktif untuk UMKM, jadi semua cara dilakukan oleh pemerintah untuk bisa menyelesaikan dampak pandemi COVID-19.
Kemudian yang terakhir melalui Kementerian Ketenagakerjaan pemerintah memberikan subsidi upah kepada para pekerja yang masih bekerja tetapi karena pandemi kehilangan pendapatan atau berkurang pendapatan atau pendapatan tetap tetapi kebutuhannya meningkat. Pemerintah memberikan subsidi untuk 15,7 juta masyarakat yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.