Solo (ANTARA) - Pemerintah Kota Surakarta sudah menyetorkan data 10.400 calon penerima bantuan sosial produktif kepada Kementerian Koperasi dan UKM.
"Tetapi ini baru data sementara, sampai saat ini kami masih meng-'entry' data karena memang sangat banyak yang mendaftar," kata Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surakarta Heri Purwoko di Solo, Rabu.
Ia memprediksi jumlah data yang akan disetorkan sekitar 18.000 sehingga kemungkinan proses memasukkan data baru akan selesai pada awal minggu depan.
Menurut dia, ada beberapa kelengkapan data tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan pusat, salah satunya domisili calon penerima yang tidak sesuai dengan aturan.
"Ada yang menggunakan KTP luar kota, padahal kan kami hanya memfasilitasi warga Kota Solo. Kalau untuk syarat izin usaha sudah sesuai dengan aturan, tetapi kebanyakan surat dari kelurahan. Kalau untuk surat perizinan dari dinas hanya sedikit," katanya.
Mengenai pencairan bantuan tersebut untuk calon penerima bantuan sosial produktif di Kota Solo, pihaknya juga belum memperoleh informasi lebih lanjut.
"Kami belum ada pemberitahuan dari kementerian maupun bank yang ditunjuk," katanya.
Berdasarkan surat dari Kementerian Koperasi dan UKM, pelaku usaha yang berhak memperoleh bantuan sosial produktif sebesar Rp2,4 juta tersebut khusus yang memiliki usaha mikro atau modal tidak lebih dari Rp500 juta.
"Selain itu, beberapa syarat lain adalah pelaku usaha tersebut menjadi nasabah perbankan Himbara dengan saldo di bawah Rp2 juta, mengisi formulir terdampak COVID-19, foto kopi KTP dan orang tersebut harus ber-KTP Solo," katanya.
Secara nasional, pencairan bantuan tersebut sudah mulai dilakukan dua hari yang waktu lalu bertepatan dengan HUT Ke-75 Kemerdekaan RI.
"Tetapi ini baru data sementara, sampai saat ini kami masih meng-'entry' data karena memang sangat banyak yang mendaftar," kata Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surakarta Heri Purwoko di Solo, Rabu.
Ia memprediksi jumlah data yang akan disetorkan sekitar 18.000 sehingga kemungkinan proses memasukkan data baru akan selesai pada awal minggu depan.
Menurut dia, ada beberapa kelengkapan data tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan pusat, salah satunya domisili calon penerima yang tidak sesuai dengan aturan.
"Ada yang menggunakan KTP luar kota, padahal kan kami hanya memfasilitasi warga Kota Solo. Kalau untuk syarat izin usaha sudah sesuai dengan aturan, tetapi kebanyakan surat dari kelurahan. Kalau untuk surat perizinan dari dinas hanya sedikit," katanya.
Mengenai pencairan bantuan tersebut untuk calon penerima bantuan sosial produktif di Kota Solo, pihaknya juga belum memperoleh informasi lebih lanjut.
"Kami belum ada pemberitahuan dari kementerian maupun bank yang ditunjuk," katanya.
Berdasarkan surat dari Kementerian Koperasi dan UKM, pelaku usaha yang berhak memperoleh bantuan sosial produktif sebesar Rp2,4 juta tersebut khusus yang memiliki usaha mikro atau modal tidak lebih dari Rp500 juta.
"Selain itu, beberapa syarat lain adalah pelaku usaha tersebut menjadi nasabah perbankan Himbara dengan saldo di bawah Rp2 juta, mengisi formulir terdampak COVID-19, foto kopi KTP dan orang tersebut harus ber-KTP Solo," katanya.
Secara nasional, pencairan bantuan tersebut sudah mulai dilakukan dua hari yang waktu lalu bertepatan dengan HUT Ke-75 Kemerdekaan RI.