Semarang (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Dewi Aryani meminta pemerintah pusat dan daerah serius menangani gizi buruk di daerah karena masih tingginya angka kematian ibu, bayi, dan anak.
Dewi Aryani yang juga anggota Fraksi DPR RI ini lantas menyebut jumlah kematian ibu, bayi, dan anak dalam kurun waktu Januari sampai dengan Juni 2020 tercatat 1.760 ibu, 8.043 bayi (0—11 bulan), dan 1.131 anak balita (1—4 tahun).
"Masih tingginya angka kematian ibu, bayi, dan anak di Indonesia harus menjadi perhatian serius serta tanggung jawab pemerintah," kata DeAr, sapaan akrab Dr. Dewi Aryani, M.Si. kepada antarajateng.com, Minggu.
Baca juga: Program Semen Gresik Ayomi bantu tangani gizi buruk di desa-desa
Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 36/2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa seorang anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal, serta terhindar dari kekerasan dan diskriminasi.
Selain itu, UU Perlindungan Anak juga mengamanatkan pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua wajib berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya bagi anak agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
"Masalah gizi buruk di Indonesia merupakan masalah bersama," kata wakil rakyat asal Daerah Pemilihan IX Jawa Tengah (Kabupaten/Kota Tegal dan Brebes) ini.
Baca juga: Ancaman hilangnya generasi selama pandemi Corona
Guna mencapai Indonesia bebas malnutrisi atau keadaan defisiensi (kurang), kelebihan, atau ketidakseimbangan zat gizi pada tahun 2030, DeAr memandang perlu pemerintah pusat dan daerah bekerja sama dengan tenaga kesehatan untuk melakukan pemantauan dan pencegahan terhadap gizi buruk.
Sampai saat ini, kata DeAr, data dari Kemenkes ada ratusan ribu anak Indonesia yang mengalami gizi buruk dan gizi kurang. Jumlah data tersebut harus secara berkala di-update dan harus transparan disampaikan oleh seluruh kepala dinas kesehatan masing-masing agar ada perhatian khusus dari semua kepala daerah.
Soal berapa pun angkanya di tiap daerah, menurut DeAr, tidak perlu malu dan merasa menjadi aib, tetapi harus jadi perhatian serius semua komponen bangsa untuk segera mengentaskan masalah ini.
"Pada dasarnya tidak boleh ada satu pun anak di negara mana pun mengalami kondisi malnutrisi," kata DeAr menekankan.
Baca juga: Semen Gresik ambil bagian turunkan angka gizi buruk di Rembang
Di sisi lain DeAr mengakui bahwa masalah kesehatan ibu, bayi, dan anak sangat kompleks.
Selama ini, pelayanan kesehatan yang dilakukan lebih banyak terfokus pada upaya agar bayi dapat lahir dengan selamat dan kelangsungan hidup anak (child survival). Akan tetapi, belum terintegrasi secara penuh untuk mencapai tumbuh kembang anak secara optimal.
"Harus diupayakan, digalakkan kegiatan pelayanan dan orientasi kesehatan ibu, bayi, dan anak ini agar dapat mendorong timbulnya kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan merawat kesehatan dengan baik," pungkasnya.
Dewi Aryani yang juga anggota Fraksi DPR RI ini lantas menyebut jumlah kematian ibu, bayi, dan anak dalam kurun waktu Januari sampai dengan Juni 2020 tercatat 1.760 ibu, 8.043 bayi (0—11 bulan), dan 1.131 anak balita (1—4 tahun).
"Masih tingginya angka kematian ibu, bayi, dan anak di Indonesia harus menjadi perhatian serius serta tanggung jawab pemerintah," kata DeAr, sapaan akrab Dr. Dewi Aryani, M.Si. kepada antarajateng.com, Minggu.
Baca juga: Program Semen Gresik Ayomi bantu tangani gizi buruk di desa-desa
Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 36/2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa seorang anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal, serta terhindar dari kekerasan dan diskriminasi.
Selain itu, UU Perlindungan Anak juga mengamanatkan pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua wajib berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya bagi anak agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
"Masalah gizi buruk di Indonesia merupakan masalah bersama," kata wakil rakyat asal Daerah Pemilihan IX Jawa Tengah (Kabupaten/Kota Tegal dan Brebes) ini.
Baca juga: Ancaman hilangnya generasi selama pandemi Corona
Guna mencapai Indonesia bebas malnutrisi atau keadaan defisiensi (kurang), kelebihan, atau ketidakseimbangan zat gizi pada tahun 2030, DeAr memandang perlu pemerintah pusat dan daerah bekerja sama dengan tenaga kesehatan untuk melakukan pemantauan dan pencegahan terhadap gizi buruk.
Sampai saat ini, kata DeAr, data dari Kemenkes ada ratusan ribu anak Indonesia yang mengalami gizi buruk dan gizi kurang. Jumlah data tersebut harus secara berkala di-update dan harus transparan disampaikan oleh seluruh kepala dinas kesehatan masing-masing agar ada perhatian khusus dari semua kepala daerah.
Soal berapa pun angkanya di tiap daerah, menurut DeAr, tidak perlu malu dan merasa menjadi aib, tetapi harus jadi perhatian serius semua komponen bangsa untuk segera mengentaskan masalah ini.
"Pada dasarnya tidak boleh ada satu pun anak di negara mana pun mengalami kondisi malnutrisi," kata DeAr menekankan.
Baca juga: Semen Gresik ambil bagian turunkan angka gizi buruk di Rembang
Di sisi lain DeAr mengakui bahwa masalah kesehatan ibu, bayi, dan anak sangat kompleks.
Selama ini, pelayanan kesehatan yang dilakukan lebih banyak terfokus pada upaya agar bayi dapat lahir dengan selamat dan kelangsungan hidup anak (child survival). Akan tetapi, belum terintegrasi secara penuh untuk mencapai tumbuh kembang anak secara optimal.
"Harus diupayakan, digalakkan kegiatan pelayanan dan orientasi kesehatan ibu, bayi, dan anak ini agar dapat mendorong timbulnya kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan merawat kesehatan dengan baik," pungkasnya.