Kudus (ANTARA) - Koperasi Simpan Pinjam KUD Mintorogo Kabupaten Demak, Jawa Tengah, mencatat 500 anggotanya menerima pinjaman permodalan pemulihan ekonomi yang disalurkan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM).
"Dari realisasi pinjaman sebesar Rp2,3 miliar dari LPDB KUMKM kepada KSP KUD Mintorogo, awalnya dapat diserap oleh 247 anggota. Akan tetapi, sampai saat ini sudah terjadi perguliran kembali, sehingga teserap lebih dari 500 anggota," kata Ketua I KSP KUD Mintorogo Demak Suwondo saat menyampaikan sambutan di hadapan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki di aula KSP KUD Mintorogo Demak, Jumat.
Ia mencatat pembiayaan anggota yang berasal dari dana program LPDB. Saat ini, KSP KUD Mintorogo memanfaatkan fasilitas pembiayaan LPDB yang keempat dengan plafon Rp2,3 miliar.
Plafon pembiayaan yang diperoleh tersebut, kata dia, memang lebih rendah dari pada pengajuan sebelumnya yang Rp8 miliar. Plafon pembiayaan awal yang diterima pada 2010 sebesar Rp1 miliar, kedua naik menjadi Rp2,5 miliar, dan ketiga Rp3 miliar, sedangkan keempat turun menjadi Rp2,3 miliar.
Penurunan plafon pembiayaan, kata dia, menyebabkan penurunan jumlah anggota yang sebelumnya bisa menyerap penmbiayaan dengan program dana LPDB tersebut.
"Sebelumnya berharap mendapatkan pinjaman lebih besar lagi dari sebelumnya, karena bermaksud meningkatkan jumlah anggota yang bisa memanfaatkan dana LPDB karena pembiayaan sebelumnya dirasa sangat membantu anggota dengan bunga lebih rendah dibandingkan suku bunga yang modalnya dari simpanan anggota," ujarnya.
Baca juga: Menkop UKM targetkan dana pemulihan ekonomi tersalur 50 persen Juli 2020
Dia mengatakan saat ini memiliki peluang yang besar mengoptimal dana tersebut untuk meningkatkan usaha anggota.
Jika melihat data anggota KSP KUD Mintorogo saat ini, kata dia, berjumlah 37.000 orang per Juni 2020, dengan jumlah anggota peminjam aktif 75 persen atau 28.000 orang.
Adapun segemen usaha terbesar berada di sektor pertanian yang mencapai 28,7 persen, disusul pedagangan 27,9 persen, selebihnya industri, pertanian, peternakan, dan usaha jasa-jasa yang lain.
"Untuk itu, kiranya ada kebijakan dari Menteri Koperasi dan UKM terkait hal ini, sehingga kami bisa berperan untuk dapat memperbaiki kondisi ekonomi, utamanya UMKM dengan memberikan pembiayaan kepada anggota dari dana program tersebut," ujarnya.
Dari sejumlah anggotanya, kata dia, tercatat 200-an anggota yang merasakan dampak pandemi penyakit COVID-19 di sektor makanan jadi, kantin sekolah, pedagang kecil di pasar, katering, dan industri mebel.
Berdasarkan kondisi tersebut, KSP KUD Mintorogo mengajukan relaksasi dengan harapan mereka mendapatkan solusi restrukruturisasi gress periode, dan juga penambahan modal untuk dapat menghidupkan kembali usaha anggota yang hampir dan sudah berhenti.
"Jadi relaksasi yang kami ajukan tersebut, tidak hanya memberikan peluang bagi mereka untuk tidak mengangsur dulu, namun yang lebih utama adalah memberi peluang bagi mereka untuk menghidupkan kembali usahanya yang kami upayakan dengan kegiatan pendampingan oleh tenaga pendamping yang memiliki keterampilan sesuai yang mereka butuhkan. Dengan harapan pinjaman modal usaha ini, dapat dimanfaatkan dengan optimal untuk pemulihan usaha anggota," ujarnya.
Baca juga: Menkop: Pemerintah siap relaksasi pajak UMKM
Baca juga: Menkeu: Biaya penanganan COVID-19 capai Rp677,2 triliun
"Dari realisasi pinjaman sebesar Rp2,3 miliar dari LPDB KUMKM kepada KSP KUD Mintorogo, awalnya dapat diserap oleh 247 anggota. Akan tetapi, sampai saat ini sudah terjadi perguliran kembali, sehingga teserap lebih dari 500 anggota," kata Ketua I KSP KUD Mintorogo Demak Suwondo saat menyampaikan sambutan di hadapan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki di aula KSP KUD Mintorogo Demak, Jumat.
Ia mencatat pembiayaan anggota yang berasal dari dana program LPDB. Saat ini, KSP KUD Mintorogo memanfaatkan fasilitas pembiayaan LPDB yang keempat dengan plafon Rp2,3 miliar.
Plafon pembiayaan yang diperoleh tersebut, kata dia, memang lebih rendah dari pada pengajuan sebelumnya yang Rp8 miliar. Plafon pembiayaan awal yang diterima pada 2010 sebesar Rp1 miliar, kedua naik menjadi Rp2,5 miliar, dan ketiga Rp3 miliar, sedangkan keempat turun menjadi Rp2,3 miliar.
Penurunan plafon pembiayaan, kata dia, menyebabkan penurunan jumlah anggota yang sebelumnya bisa menyerap penmbiayaan dengan program dana LPDB tersebut.
"Sebelumnya berharap mendapatkan pinjaman lebih besar lagi dari sebelumnya, karena bermaksud meningkatkan jumlah anggota yang bisa memanfaatkan dana LPDB karena pembiayaan sebelumnya dirasa sangat membantu anggota dengan bunga lebih rendah dibandingkan suku bunga yang modalnya dari simpanan anggota," ujarnya.
Baca juga: Menkop UKM targetkan dana pemulihan ekonomi tersalur 50 persen Juli 2020
Dia mengatakan saat ini memiliki peluang yang besar mengoptimal dana tersebut untuk meningkatkan usaha anggota.
Jika melihat data anggota KSP KUD Mintorogo saat ini, kata dia, berjumlah 37.000 orang per Juni 2020, dengan jumlah anggota peminjam aktif 75 persen atau 28.000 orang.
Adapun segemen usaha terbesar berada di sektor pertanian yang mencapai 28,7 persen, disusul pedagangan 27,9 persen, selebihnya industri, pertanian, peternakan, dan usaha jasa-jasa yang lain.
"Untuk itu, kiranya ada kebijakan dari Menteri Koperasi dan UKM terkait hal ini, sehingga kami bisa berperan untuk dapat memperbaiki kondisi ekonomi, utamanya UMKM dengan memberikan pembiayaan kepada anggota dari dana program tersebut," ujarnya.
Dari sejumlah anggotanya, kata dia, tercatat 200-an anggota yang merasakan dampak pandemi penyakit COVID-19 di sektor makanan jadi, kantin sekolah, pedagang kecil di pasar, katering, dan industri mebel.
Berdasarkan kondisi tersebut, KSP KUD Mintorogo mengajukan relaksasi dengan harapan mereka mendapatkan solusi restrukruturisasi gress periode, dan juga penambahan modal untuk dapat menghidupkan kembali usaha anggota yang hampir dan sudah berhenti.
"Jadi relaksasi yang kami ajukan tersebut, tidak hanya memberikan peluang bagi mereka untuk tidak mengangsur dulu, namun yang lebih utama adalah memberi peluang bagi mereka untuk menghidupkan kembali usahanya yang kami upayakan dengan kegiatan pendampingan oleh tenaga pendamping yang memiliki keterampilan sesuai yang mereka butuhkan. Dengan harapan pinjaman modal usaha ini, dapat dimanfaatkan dengan optimal untuk pemulihan usaha anggota," ujarnya.
Baca juga: Menkop: Pemerintah siap relaksasi pajak UMKM
Baca juga: Menkeu: Biaya penanganan COVID-19 capai Rp677,2 triliun