Kudus (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, diminta memfasilitasi santri asal Kudus yang hendak balik ke pondok pesantrennya masing-masing di luar Kudus, kata Anggota DPRD Kudus Mukhasiron.
"Fasilitasi Pemkab Kudus bisa dalam bentuk penyediaan armada yang akan mengantarkan mereka ke masing-masing pondok pesantrennya," ujarnya usai menerima perwakilan dari sejumlah organisasi yang difasilitasi PCNU dan Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI) PCNU Kudus Kudus, Selasa.
Ia mengungkapkan alasan perlu disiapkannya armada untuk keberangkatan mereka ke pondok pesantrennya masing-masing, sebagai salah satu upaya agar para santri asal Kudus tidak perlu naik angkutan umum.
"Sehingga, interaksi dengan banyak orang bisa diminimalkan. Saat ini sudah hampir semua pondok pesantren mulai beroperasi kembali," ujarnya.
Sebelum keberangkatan ke pondok pesantren, kata politisi PKB tersebut, mereka tentunya telah mengantongi surat sehat atau surat hasil tes cepat penyakit virus corona (COVID-19).
Kalaupun belum, dia berharap, hal itu juga bisa difasilitasi agar ketika perjalanan menuju pondok mereka bisa lancar ketika ada pemeriksaan.
Untuk jumlah santri asal Kudus yang mondok di luar Kudus, jumlahnya berkisar 300 santri yang keberangkatannya bisa dikelompokkan sesuai dengan provinsi tujuan pondoknya.
"Dimungkinkan ada yang menimba ilmu agama di Jawa Timur atau Jawa Barat," ujarnya.
Terkait keinginan masyarakat difasilitasi keberangkatan mereka, kata dia, ormas tersebut juga akan beraudiensi dengan Pelaksana tugas Bupati Kudus M. Hartopo.
Pemkab Kudus juga diharapkan menyiapkan anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana menghadapi tatanan baru di seluruh pondok pesantren di Kabupaten Kudus.
Adapun kebutuhan anggaran untuk memenuhi penyediaan sarana dan prasarana di 114 pondok pesantren di Kabupaten Kudus diperkirakan mencapai Rp3,3 miliar.
Anggaran sebesar itu digunakan untuk pembelian sarana dan prasarana pendukung dalam penerapan protokol kesehatan di masing-masing ponpes, mulai dari tempat mencuci tangan hingga penyediaan alat pengukur suhu tubuh di masing-masing ponpes.
"Fasilitasi Pemkab Kudus bisa dalam bentuk penyediaan armada yang akan mengantarkan mereka ke masing-masing pondok pesantrennya," ujarnya usai menerima perwakilan dari sejumlah organisasi yang difasilitasi PCNU dan Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI) PCNU Kudus Kudus, Selasa.
Ia mengungkapkan alasan perlu disiapkannya armada untuk keberangkatan mereka ke pondok pesantrennya masing-masing, sebagai salah satu upaya agar para santri asal Kudus tidak perlu naik angkutan umum.
"Sehingga, interaksi dengan banyak orang bisa diminimalkan. Saat ini sudah hampir semua pondok pesantren mulai beroperasi kembali," ujarnya.
Sebelum keberangkatan ke pondok pesantren, kata politisi PKB tersebut, mereka tentunya telah mengantongi surat sehat atau surat hasil tes cepat penyakit virus corona (COVID-19).
Kalaupun belum, dia berharap, hal itu juga bisa difasilitasi agar ketika perjalanan menuju pondok mereka bisa lancar ketika ada pemeriksaan.
Untuk jumlah santri asal Kudus yang mondok di luar Kudus, jumlahnya berkisar 300 santri yang keberangkatannya bisa dikelompokkan sesuai dengan provinsi tujuan pondoknya.
"Dimungkinkan ada yang menimba ilmu agama di Jawa Timur atau Jawa Barat," ujarnya.
Terkait keinginan masyarakat difasilitasi keberangkatan mereka, kata dia, ormas tersebut juga akan beraudiensi dengan Pelaksana tugas Bupati Kudus M. Hartopo.
Pemkab Kudus juga diharapkan menyiapkan anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana menghadapi tatanan baru di seluruh pondok pesantren di Kabupaten Kudus.
Adapun kebutuhan anggaran untuk memenuhi penyediaan sarana dan prasarana di 114 pondok pesantren di Kabupaten Kudus diperkirakan mencapai Rp3,3 miliar.
Anggaran sebesar itu digunakan untuk pembelian sarana dan prasarana pendukung dalam penerapan protokol kesehatan di masing-masing ponpes, mulai dari tempat mencuci tangan hingga penyediaan alat pengukur suhu tubuh di masing-masing ponpes.