Semarang (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengajak pemerintah dan masyarakat membangun kesadaran dan solidaritas berbangsa lewat sejumlah program Sustanaible Development Goals (SDGs) untuk merealisasikan pembangunan nasional.
"Kita bisa menggunakan SDGs yang mencerminkan piramida kebahagiaan sebagai tujuan, lewat proses pembangunan yang mencakup hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan alam dan manusia dengan Tuhan," ungkap Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai Cara untuk Menyejahterakan Masyarakat: Roadmap Indonesia Sudah Sampai Mana? yang digelar Forum Diskusi Denpasar12 di Jakarta, Rabu (17/6).
Forum Diskusi Denpasar 12 adalah sebuah forum diskusi yang digagas Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat untuk menyerap aspirasi masyarakat dan berbagai masukan pakar, terhadap berbagai isu yang berkembang di masyarakat. Hasil dari diskusi tersebut akan dijadikan masukan kepada para pengambil keputusan.
Diskusi yang dimoderatori Arimbi Heroepoetri, Staf Ahli Wakil Ketua MPR RI itu, menghadirkan narasumber Vivi Yulaswati, Staf Ahli Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Berly Martawardaya, Direktur Riset INDEF/Dosen Ekonomi Universitas Indonesia, dan Emil Elestianto Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur.
Sedangkan Suyoto, Ketua DPP Partai NasDem Bidang Kebijakan Publik dan Isu Strategis, dan M Farhan, anggota Komisi I DPR RI/ Duta Masyarakat untuk SDGs 2016 hadir sebagai panelis.
Dalam praktiknya, kata Rerie sapaan akrab Lestari, SDGs menekankan pada penurunan ketidaksetaraan (inequality), mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesehatan dan pendidikan sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
Diakui Legislator NasDem itu, dalam menjalankan kesepakatan global SDGs untuk mensejahterakan seluruh rakyat tanpa kecuali, Indonesia menunjukkan keseriusannya dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah No.59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).
Langkah tersebut, tambah Rerie, dijabarkan dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk mencapai tujuan sasaran global pada tahun 2030.
"Artinya urusan mencapai target SDGs bukan hanya menjadi urusan Pemerintah Pusat, tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah," katanya.
Emil Elestianto Dardak sependapat bahwa SDGs juga menjadi tanggung jawab daerah. "Jangan sampai lost track dalam menjalankan SDGs. Karena SDGs merupakan guidance (panduan) yang cukup komprehensif dalam pembangunan hingga ke tingkat desa," jelas Emil.
Pada awalnya, menurut dia, SDGs memang berbicara soal no poverty, tetapi dengan pandemi COVID-19 saat ini yang terjadi malah new poverty (kemiskinan baru).
Karena itu, menurut Emil, saat ini pemerintah Provinsi Jawa Timur sedang mengorganisasi big data dari Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, sebagai dasar untuk mengambil keputusan dalam proses pembangunan di provinsinya.
"Kami berupaya mengintegrasikan data dari ketiga dinas tersebut untuk mengakselerasi kualitas pendidikan, selain sektor kesehatan yang saat ini menghadapi hantaman pandemi," ujarnya.
Selain itu, menurut Emil, Provinsi Jawa Timur juga mengintegrasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan target-target SDGs. Untuk mengakselerasi pencapaian target itu, tambah Emil, Pemprov Jatim bekerjasama dengan dunia usaha.
"Kondisi saat ini kami memang less resources, tapi kami akan atasi dengan more technology untuk pencapaian SDGs," katanya.
Menurut Emil, affirmative action pada kondisi keterbatasan saat ini jadi sangat penting. "Pemerintah bisa mengalokasikan anggaran untuk membiayai inovasi karya anak negeri. Kalau langkah ini bisa direalisasikan sejumlah inovasi karya anak negeri bisa mengakselerasi pencapaian SDGs, pascapandemi," ujarnya.
Antarbidang
Sedangkan Staf Ahli Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Vivi Yulaswati berpendapat, untuk memulihkan kondisi pascawabah COVID-19 pemerintah harus melakukan kolaborasi dan koordinasi antarbidang untuk merealisasikan stimulus di sektor ekonomi hingga merealisasikan jaring pengaman sosial secara berkesinambungan.
"Kami sudah buat Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021. Kami fokus pada perbaikan ekonomi pasca COVID-19 mengakselerasi investasi, perdagangan, pariwisata, reposisi sektor kesehatan, ketahanan pangan dan pencapaian RPJM dan SDGs," ungkap Vivi.
Berly Martawardaya, Direktur Riset INDEF/Dosen Ekonomi Universitas Indonesia, sepakat dengan pendapat bahwa SDGs memperkuat perencanaan pembangunan nasional. Tetapi, menurut dia, akan lebih baik bila perencanaan pembangunan itu terbagi juga hingga lingkup kabupaten/kota dengan durasi per tahun.
"Untuk mengakselerasi pencapaian SDGs kita harus fokus pada upaya-upaya yang memiliki high impact. Jadi kita fokus pada penguatan target tersebut. Jangan setiap daerah jalan sendiri-sendiri."
Ketua DPP Partai NasDem Bidang Kebijakan Publik dan Isu Strategis, Suyoto menilai, para pejabat di kabupaten/kota belum sepenuhnya mengadaptasi nilai-nilai dalam SDGs dalam pembangunan di wilayahnya.
"Para pejabat daerah itu biasanya mengutamakan hasil semata dalam membangun sehingga sering abai menjalankan proses yang benar, sesuai rencana," katanya.
Menyikapi belum banyak dipahaminya penerapan SDGs di sejumlah daerah, wartawan senior Saur Hutabarat berpendapat untuk mengawali pembangunan agar selaras dengan SDGs sebenarnya bisa dimulai dengan langkah dalam lingkup yang kecil.
"Kita, menurut Saur, sering terjebak dengan statistik besar, kita lupa melihat yang kecil untuk mencapai hal besar," katanya.
"Pembangunan selaras dengan SDGs misalnya bisa dimulai dengan memberi makanan bergizi di sekolah dengan mayoritas masyarakat miskin. Dengan begitu sejumlah sektor mendapat perhatian yaitu sektor kesehatan, pendidikan dan pengentasan kemiskinan," ujarnya.
"Kita bisa menggunakan SDGs yang mencerminkan piramida kebahagiaan sebagai tujuan, lewat proses pembangunan yang mencakup hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan alam dan manusia dengan Tuhan," ungkap Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai Cara untuk Menyejahterakan Masyarakat: Roadmap Indonesia Sudah Sampai Mana? yang digelar Forum Diskusi Denpasar12 di Jakarta, Rabu (17/6).
Forum Diskusi Denpasar 12 adalah sebuah forum diskusi yang digagas Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat untuk menyerap aspirasi masyarakat dan berbagai masukan pakar, terhadap berbagai isu yang berkembang di masyarakat. Hasil dari diskusi tersebut akan dijadikan masukan kepada para pengambil keputusan.
Diskusi yang dimoderatori Arimbi Heroepoetri, Staf Ahli Wakil Ketua MPR RI itu, menghadirkan narasumber Vivi Yulaswati, Staf Ahli Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Berly Martawardaya, Direktur Riset INDEF/Dosen Ekonomi Universitas Indonesia, dan Emil Elestianto Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur.
Sedangkan Suyoto, Ketua DPP Partai NasDem Bidang Kebijakan Publik dan Isu Strategis, dan M Farhan, anggota Komisi I DPR RI/ Duta Masyarakat untuk SDGs 2016 hadir sebagai panelis.
Dalam praktiknya, kata Rerie sapaan akrab Lestari, SDGs menekankan pada penurunan ketidaksetaraan (inequality), mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesehatan dan pendidikan sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
Diakui Legislator NasDem itu, dalam menjalankan kesepakatan global SDGs untuk mensejahterakan seluruh rakyat tanpa kecuali, Indonesia menunjukkan keseriusannya dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah No.59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).
Langkah tersebut, tambah Rerie, dijabarkan dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk mencapai tujuan sasaran global pada tahun 2030.
"Artinya urusan mencapai target SDGs bukan hanya menjadi urusan Pemerintah Pusat, tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah," katanya.
Emil Elestianto Dardak sependapat bahwa SDGs juga menjadi tanggung jawab daerah. "Jangan sampai lost track dalam menjalankan SDGs. Karena SDGs merupakan guidance (panduan) yang cukup komprehensif dalam pembangunan hingga ke tingkat desa," jelas Emil.
Pada awalnya, menurut dia, SDGs memang berbicara soal no poverty, tetapi dengan pandemi COVID-19 saat ini yang terjadi malah new poverty (kemiskinan baru).
Karena itu, menurut Emil, saat ini pemerintah Provinsi Jawa Timur sedang mengorganisasi big data dari Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, sebagai dasar untuk mengambil keputusan dalam proses pembangunan di provinsinya.
"Kami berupaya mengintegrasikan data dari ketiga dinas tersebut untuk mengakselerasi kualitas pendidikan, selain sektor kesehatan yang saat ini menghadapi hantaman pandemi," ujarnya.
Selain itu, menurut Emil, Provinsi Jawa Timur juga mengintegrasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan target-target SDGs. Untuk mengakselerasi pencapaian target itu, tambah Emil, Pemprov Jatim bekerjasama dengan dunia usaha.
"Kondisi saat ini kami memang less resources, tapi kami akan atasi dengan more technology untuk pencapaian SDGs," katanya.
Menurut Emil, affirmative action pada kondisi keterbatasan saat ini jadi sangat penting. "Pemerintah bisa mengalokasikan anggaran untuk membiayai inovasi karya anak negeri. Kalau langkah ini bisa direalisasikan sejumlah inovasi karya anak negeri bisa mengakselerasi pencapaian SDGs, pascapandemi," ujarnya.
Antarbidang
Sedangkan Staf Ahli Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Vivi Yulaswati berpendapat, untuk memulihkan kondisi pascawabah COVID-19 pemerintah harus melakukan kolaborasi dan koordinasi antarbidang untuk merealisasikan stimulus di sektor ekonomi hingga merealisasikan jaring pengaman sosial secara berkesinambungan.
"Kami sudah buat Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021. Kami fokus pada perbaikan ekonomi pasca COVID-19 mengakselerasi investasi, perdagangan, pariwisata, reposisi sektor kesehatan, ketahanan pangan dan pencapaian RPJM dan SDGs," ungkap Vivi.
Berly Martawardaya, Direktur Riset INDEF/Dosen Ekonomi Universitas Indonesia, sepakat dengan pendapat bahwa SDGs memperkuat perencanaan pembangunan nasional. Tetapi, menurut dia, akan lebih baik bila perencanaan pembangunan itu terbagi juga hingga lingkup kabupaten/kota dengan durasi per tahun.
"Untuk mengakselerasi pencapaian SDGs kita harus fokus pada upaya-upaya yang memiliki high impact. Jadi kita fokus pada penguatan target tersebut. Jangan setiap daerah jalan sendiri-sendiri."
Ketua DPP Partai NasDem Bidang Kebijakan Publik dan Isu Strategis, Suyoto menilai, para pejabat di kabupaten/kota belum sepenuhnya mengadaptasi nilai-nilai dalam SDGs dalam pembangunan di wilayahnya.
"Para pejabat daerah itu biasanya mengutamakan hasil semata dalam membangun sehingga sering abai menjalankan proses yang benar, sesuai rencana," katanya.
Menyikapi belum banyak dipahaminya penerapan SDGs di sejumlah daerah, wartawan senior Saur Hutabarat berpendapat untuk mengawali pembangunan agar selaras dengan SDGs sebenarnya bisa dimulai dengan langkah dalam lingkup yang kecil.
"Kita, menurut Saur, sering terjebak dengan statistik besar, kita lupa melihat yang kecil untuk mencapai hal besar," katanya.
"Pembangunan selaras dengan SDGs misalnya bisa dimulai dengan memberi makanan bergizi di sekolah dengan mayoritas masyarakat miskin. Dengan begitu sejumlah sektor mendapat perhatian yaitu sektor kesehatan, pendidikan dan pengentasan kemiskinan," ujarnya.