Semarang (ANTARA) - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengusulkan pemungutan suara secara elektronik atau electronic voting pada Pilkada 2020 guna mengantisipasi meluasnya penyebaran COVID-19.
"Syukur-syukur sebenarnya, kalau hari ini kita percaya dengan sistem, proses pemilihannya menggunakan e-voting, meskipun saya tahu perdebatan pasti akan sangat panjang, namun harus ada pola baru yang disiapkan agar tidak ada kerumunan massa saat proses pencoblosan berlangsung," katanya di Semarang, Selasa.
Ganjar ingin ada diskusi dan pembahasan serius tentang kemungkinan penggunaan e-voting saat pilkada berlangsung.
Melalui mekanisme itu, lanjut dia, sebenarnya orang tidak perlu berkerumun datang ke tempat pemungutan suara karena dimanapun berada bisa menentukan pilihannya masing-masing.
"Dengan e-voting, orang bisa ngevote dimanapun dia berada. Sebenarnya, ini cara yang bisa dipakai di tengah kondisi saat ini. Saya ingin ada diskusi dan pembahasan serius soal ini," ujarnya.
Ganjar mengakui proses pilkada yang berlangsung saat pandemik COVID-19 memang harus berbeda karena ada banyak rutinitas yang diubah seperti kampanye yang tidak lagi terbuka dengan mengumpulkan massa melainkan menggunakan media sosial dan platform digital lainnya.
Orang nomor satu di Jateng itu menyebut jajarannya siap untuk menggelar pilkada serentak pada tahun ini, meskipun harus ada standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan dalam pelaksanaan pilkada mendatang
"Intinya kami siap semuanya, hanya mungkin yang perlu disiapkan dengan lebih matang adalah SOP yang mesti dilakukan, mulai tahapan awal sampai tata cara pencoblosan," katanya.
Ditanya mengenai penganggaran termasuk kesiapan anggaran untuk protokol kesehatan saat pilkada berlangsung mendatang, Ganjar menegaskan semuanya sudah disiapkan, meskipun dirinya justru mengkhawatirkan kesiapan daerah yang akan melaksanakan pilkada serentak karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan pandemik COVID-19.
"Kalau tidak ada (anggaran pilkada), maka urutannya bagaimana, apakah dibantu dari provinsi, pusat atau bagaimana. Soal ini sedang dibahas oleh KPU, Kemendagri dan Bawaslu, namun intinya kami siap, kami akan bantu dan dorong Kabupaten/Kota untuk hal ini," ujarnya.
Seperti diwartakan, ada 21 kabupaten/kota di Jateng yang akan menggelar Pilkada serentak pada 2020.
Ke-21 daerah itu adalah Kabupaten Blora, Boyolali, Demak, Grobogan, Kebumen, Kendal, Klaten, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Semarang, Sragen, Sukoharjo, Wonogiri, Wonosobo. Kemudian, Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kota Semarang, dan Kota Surakarta.
Baca juga: Akademikus ingatkan ancaman klaster pilkada dalam penyebaran COVID-19
Baca juga: KPU Kota Pekalongan siapkan Rp12 miliar untuk Pilkada Serentak
"Syukur-syukur sebenarnya, kalau hari ini kita percaya dengan sistem, proses pemilihannya menggunakan e-voting, meskipun saya tahu perdebatan pasti akan sangat panjang, namun harus ada pola baru yang disiapkan agar tidak ada kerumunan massa saat proses pencoblosan berlangsung," katanya di Semarang, Selasa.
Ganjar ingin ada diskusi dan pembahasan serius tentang kemungkinan penggunaan e-voting saat pilkada berlangsung.
Melalui mekanisme itu, lanjut dia, sebenarnya orang tidak perlu berkerumun datang ke tempat pemungutan suara karena dimanapun berada bisa menentukan pilihannya masing-masing.
"Dengan e-voting, orang bisa ngevote dimanapun dia berada. Sebenarnya, ini cara yang bisa dipakai di tengah kondisi saat ini. Saya ingin ada diskusi dan pembahasan serius soal ini," ujarnya.
Ganjar mengakui proses pilkada yang berlangsung saat pandemik COVID-19 memang harus berbeda karena ada banyak rutinitas yang diubah seperti kampanye yang tidak lagi terbuka dengan mengumpulkan massa melainkan menggunakan media sosial dan platform digital lainnya.
Orang nomor satu di Jateng itu menyebut jajarannya siap untuk menggelar pilkada serentak pada tahun ini, meskipun harus ada standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan dalam pelaksanaan pilkada mendatang
"Intinya kami siap semuanya, hanya mungkin yang perlu disiapkan dengan lebih matang adalah SOP yang mesti dilakukan, mulai tahapan awal sampai tata cara pencoblosan," katanya.
Ditanya mengenai penganggaran termasuk kesiapan anggaran untuk protokol kesehatan saat pilkada berlangsung mendatang, Ganjar menegaskan semuanya sudah disiapkan, meskipun dirinya justru mengkhawatirkan kesiapan daerah yang akan melaksanakan pilkada serentak karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan pandemik COVID-19.
"Kalau tidak ada (anggaran pilkada), maka urutannya bagaimana, apakah dibantu dari provinsi, pusat atau bagaimana. Soal ini sedang dibahas oleh KPU, Kemendagri dan Bawaslu, namun intinya kami siap, kami akan bantu dan dorong Kabupaten/Kota untuk hal ini," ujarnya.
Seperti diwartakan, ada 21 kabupaten/kota di Jateng yang akan menggelar Pilkada serentak pada 2020.
Ke-21 daerah itu adalah Kabupaten Blora, Boyolali, Demak, Grobogan, Kebumen, Kendal, Klaten, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Semarang, Sragen, Sukoharjo, Wonogiri, Wonosobo. Kemudian, Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kota Semarang, dan Kota Surakarta.
Baca juga: Akademikus ingatkan ancaman klaster pilkada dalam penyebaran COVID-19
Baca juga: KPU Kota Pekalongan siapkan Rp12 miliar untuk Pilkada Serentak