Solo (ANTARA) - Sosiolog dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Nurhadi menyatakan peran pemerintah sangat penting dalam mengawasi kedatangan para pemudik di tengah pandemi COVID-19.
"Dalam situasi saat ini, pemerintah berperan untuk mengawasi dan mendata para pemudik agar dapat terdeteksi dengan mudah," katanya di Solo, Jawa Tengah, Senin.
Baca juga: Tiba di Kudus, dua pemudik dikarantina di hotel
Ia mengatakan beberapa daerah di Indonesia sudah menerapkan langkah tersebut di wilayah-wilayah perbatasan.
Dengan demikian, dikatakannya, data berupa riwayat kesehatan, asal daerah, pekerjaan, alamat di desa, dan tanggal kepulangan pemudik dapat digunakan untuk memetakan apakah pemudik berpotensi terpapar virus corona jenis baru itu atau tidak.
"Dalam hal ini sinergi antara masyarakat dan pemerintah sangat diperlukan untuk meminimalisasi penyebaran virus," katanya.
Mengenai peraturan tertulis larangan kembali ke kampung saat terjadi wabah, dikatakannya, memang tidak ada. Meski demikian, jika pemerintah daerah tidak menghendaki kedatangan pemudik, harus ada peraturan tertulis yang detail dan sinkron antara pemerintah pusat dan daerah.
"Selanjutnya ketika masyarakat sudah kembali ke desa, maka seharusnya tidak sekadar mereka yang proaktif mengisolasi mandiri tetapi juga sistem dalam masyarakat harus turut berperan," katanya.
Ia mengatakan keberadaan pemimpin lokal untuk berperan dalam memastikan atau mendorong agar masyarakat tidak mengalami disorganisasi sosial dan disfungsi sosial sangat diperlukan.
"Karena disorganisasi sosial ini akan memicu timbulnya prasangka buruk serta diskriminasi. Disfungsi sosial juga akan menimbulkan kekacauan dalam tatanan masyarakat karena masyarakat tidak dapat menjalankan fungsi sosial sesuai status sosialnya," katanya.
Baca juga: Dishub Surakarta mulai pantau kedatangan pemudik di tiga stasiun
"Dalam situasi saat ini, pemerintah berperan untuk mengawasi dan mendata para pemudik agar dapat terdeteksi dengan mudah," katanya di Solo, Jawa Tengah, Senin.
Baca juga: Tiba di Kudus, dua pemudik dikarantina di hotel
Ia mengatakan beberapa daerah di Indonesia sudah menerapkan langkah tersebut di wilayah-wilayah perbatasan.
Dengan demikian, dikatakannya, data berupa riwayat kesehatan, asal daerah, pekerjaan, alamat di desa, dan tanggal kepulangan pemudik dapat digunakan untuk memetakan apakah pemudik berpotensi terpapar virus corona jenis baru itu atau tidak.
"Dalam hal ini sinergi antara masyarakat dan pemerintah sangat diperlukan untuk meminimalisasi penyebaran virus," katanya.
Mengenai peraturan tertulis larangan kembali ke kampung saat terjadi wabah, dikatakannya, memang tidak ada. Meski demikian, jika pemerintah daerah tidak menghendaki kedatangan pemudik, harus ada peraturan tertulis yang detail dan sinkron antara pemerintah pusat dan daerah.
"Selanjutnya ketika masyarakat sudah kembali ke desa, maka seharusnya tidak sekadar mereka yang proaktif mengisolasi mandiri tetapi juga sistem dalam masyarakat harus turut berperan," katanya.
Ia mengatakan keberadaan pemimpin lokal untuk berperan dalam memastikan atau mendorong agar masyarakat tidak mengalami disorganisasi sosial dan disfungsi sosial sangat diperlukan.
"Karena disorganisasi sosial ini akan memicu timbulnya prasangka buruk serta diskriminasi. Disfungsi sosial juga akan menimbulkan kekacauan dalam tatanan masyarakat karena masyarakat tidak dapat menjalankan fungsi sosial sesuai status sosialnya," katanya.
Baca juga: Dishub Surakarta mulai pantau kedatangan pemudik di tiga stasiun