Wonosobo (ANTARA) - Keberadaan lembaga Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi) dan Desa Migran Produktif (Desmigratif) di sejumlah wilayah Kabupaten Wonosobo dinilai mampu mendorong peran para perempuan purnamigran untuk lebih berperan dalam proses-proses politik.
Menurut Zulyani Evi dan Yovi Arista dari Divisi Data dan Publikasi Migrant Care Indonesia pada seminar hasil penelitian Studi Komparatif Desbumi-Desmigratif di Wonosobo, Selasa, proses politik tersebut setidaknya di tingkat lokal.
Zulyani dan Yovi sebagai pembicara kunci pada seminar tersebut mengaku telah melakukan penelitian terhadap peran dan fungsi Desbumi-Desmigratif di empat desa, yaitu Rogojati Kecamatan Sukoharjo, Lipursari Kecamatan Leksono, Sindupaten Kecamatan Kertek, dan Kuripan Kecamatan Watumalang.
Menurut Yovi, sejumlah perempuan purnamigran yang tergabung dalam Desbumi menjadi lebih memiliki peran dalam pembangunan di desa mereka, termasuk di dalamnya memanfaatkan remitansi sosial yang mereka miliki.
Baca juga: Animo calon pekerja migran bekerja di Korsel tinggi
Ia mencontohkan di Kuripan Watumalang ada Fitriani kader purnamigran yang mengajar bahasa Inggris untuk anak-anak desa sehingga mereka lebih terampil dalam penguasaan bahasa internasional tersebut di luar materi yang diterima di sekolah.
Di Desa Sindupaten Kecamatan Kertek, Zulyani juga menyebut purnamigran mendapat dukungan pihak desa untuk memperoleh pelatihan menjahit dan membatik, bahkan dijanjikan untuk mendapat bantuan alat serta pembangunan gedung perpustakaan untuk mendorong budaya literasi.
Hal itu, menurut dia, positif mengingat Desbumi memunculkan pengorganisasian dari tingkat akar rumput untuk advokasi perlindungan pekerja migran dan berkembang menjadi melting pot bertemunya program-program terkait dengan pekerja migran dan pembangunan berbasis desa.
Untuk terus mendorong peran dan fungsi Desbumi dan Desmigratif pada masa-masa mendatang lebih kuat, lanjut dia, perlu ada kerangka legal yang merekognisi sekaligus memperkuat tata layanan perlindungan dan pekerja migran di tingkat desa di dalam kebijakan tingkat daerah.
"Diperlukan sinergi antarlembaga, baik elemen pemerintah maupun masyarakat sipil, untuk memaksimalkan fungsi pendataan dan data yang dikumpulkan," kata Yovi.
Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan dan SOCSO sepakat lindungi PMI di Malaysia
Hasil penelitian itu juga menyebut urgensi untuk merekognisi remitansi sosial dari pekerja migran sebagai modalitas yang strategis menjadi bagian dalam kerangka intervensi pemberdayaan kelompok purnamigran.
Rekomendasi atas hasil penelitian Desbumi dan Desmigratif itu juga menyebut kontrol publik masih perlu untuk menjaga kualitas penyelenggaraan pemerintahan serta proses politik di tingkat desa agar responsif pada kepentingan pekerja migran.
Menurut Zulyani Evi dan Yovi Arista dari Divisi Data dan Publikasi Migrant Care Indonesia pada seminar hasil penelitian Studi Komparatif Desbumi-Desmigratif di Wonosobo, Selasa, proses politik tersebut setidaknya di tingkat lokal.
Zulyani dan Yovi sebagai pembicara kunci pada seminar tersebut mengaku telah melakukan penelitian terhadap peran dan fungsi Desbumi-Desmigratif di empat desa, yaitu Rogojati Kecamatan Sukoharjo, Lipursari Kecamatan Leksono, Sindupaten Kecamatan Kertek, dan Kuripan Kecamatan Watumalang.
Menurut Yovi, sejumlah perempuan purnamigran yang tergabung dalam Desbumi menjadi lebih memiliki peran dalam pembangunan di desa mereka, termasuk di dalamnya memanfaatkan remitansi sosial yang mereka miliki.
Baca juga: Animo calon pekerja migran bekerja di Korsel tinggi
Ia mencontohkan di Kuripan Watumalang ada Fitriani kader purnamigran yang mengajar bahasa Inggris untuk anak-anak desa sehingga mereka lebih terampil dalam penguasaan bahasa internasional tersebut di luar materi yang diterima di sekolah.
Di Desa Sindupaten Kecamatan Kertek, Zulyani juga menyebut purnamigran mendapat dukungan pihak desa untuk memperoleh pelatihan menjahit dan membatik, bahkan dijanjikan untuk mendapat bantuan alat serta pembangunan gedung perpustakaan untuk mendorong budaya literasi.
Hal itu, menurut dia, positif mengingat Desbumi memunculkan pengorganisasian dari tingkat akar rumput untuk advokasi perlindungan pekerja migran dan berkembang menjadi melting pot bertemunya program-program terkait dengan pekerja migran dan pembangunan berbasis desa.
Untuk terus mendorong peran dan fungsi Desbumi dan Desmigratif pada masa-masa mendatang lebih kuat, lanjut dia, perlu ada kerangka legal yang merekognisi sekaligus memperkuat tata layanan perlindungan dan pekerja migran di tingkat desa di dalam kebijakan tingkat daerah.
"Diperlukan sinergi antarlembaga, baik elemen pemerintah maupun masyarakat sipil, untuk memaksimalkan fungsi pendataan dan data yang dikumpulkan," kata Yovi.
Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan dan SOCSO sepakat lindungi PMI di Malaysia
Hasil penelitian itu juga menyebut urgensi untuk merekognisi remitansi sosial dari pekerja migran sebagai modalitas yang strategis menjadi bagian dalam kerangka intervensi pemberdayaan kelompok purnamigran.
Rekomendasi atas hasil penelitian Desbumi dan Desmigratif itu juga menyebut kontrol publik masih perlu untuk menjaga kualitas penyelenggaraan pemerintahan serta proses politik di tingkat desa agar responsif pada kepentingan pekerja migran.