Semarang (ANTARA) - Pemerintah pusat mendukung penuh upaya Provinsi Jawa Tengah mewujudkan pertumbuhan ekonomi sesuai target yang ditetapkan yakni tujuh persen.
"Jateng tidak perlu khawatir karena kami pemerintah pusat akan mendukung secara penuh dengan segala kebijakan dari pusat," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Semarang, Jumat.
"Jangan hanya mengandalkan APBD, sumber pendanaan lain dari APBN atau mekanisme lain seperti pola kerja sama pemerintah dan badan usaha, serta obligasi harus dioptimalkan," lanjut Sri Mulyani.
Saat bertemu dengan Gubernur Ganjar Pranowo, Menkeu optimistis target pertumbuhan ekonomi itu dapat terwujud dengan cepat karena Jawa Tengah memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan.
Menurut Menkeu, banyak keunggulan di Jawa Tengah yang dapat ditingkatkan, baik keunggulan komparatif maupun kompetitifnya termasuk industri manufaktur dan ekspor Jateng misalnya itu lebih tinggi daripada nasional sehingga ini modal awal yang sangat bagus.
Menkeu menyebut pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah selama ini juga selalu menjadi yang tertinggi secara nasional sehingga cita-cita meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi tujuh persen bukan perkara sulit.
Oleh karena itu, Pemprov Jateng harus berpikir kreatif dan inovatif untuk meningkatkan konsumsi masyarakat dan salah satu cara yang tepat adalah peningkatan sektor jasa dan pariwisata.
"Pariwisata Jateng sangat potensial untuk meningkatkan konsumsi masyarakat. Dengan pariwisata, maka konsumsi tidak hanya dari warga Jateng, tapi juga dari wisatawan," katanya.
Apalagi Jateng, lanjut Menkeu, memiliki destinasi wisata unggulan nasional yakni Candi Borobudur, di mana dengan pengelolaan yang baik, tentu hal itu akan semakin mempercepat dorongan pada pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan pihaknya sudah berlari untuk menangkap beragam potensi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi tujuh persen, meskipun semua harus dilakukan secara komprehensif dan sesuai dengan program dari pemerintah pusat.
"Kami sudah berlari untuk memotret dan menangkap potensi itu. Beberapa program juga sudah kami lakukan. Kedatangan ibu Menkeu ini semakin membuka wawasan tentang fokus mana saja yang harus digarap," kata Ganjar.
Menurut Ganjar, optimalisasi APBD untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi memang tidak akan cukup sehingga bantuan dari pemerintah pusat dan sumber keuangan lain memang penting untuk digarap.
"Pola pembiayaan KPBU akan kami optimalkan. Obligasi kami masih menunggu dari DPRD, kami harap Jateng menjadi provinsi pertama yang pecah telur soal ini," ujarnya.
Ganjar pun mengatakan bahwa apa yang menjadi arahan Menkeu akan ditindaklanjuti secepatnya dan pemanfaatan program dari pusat, optimalisasi pariwisata serta lainnya menjadi fokus utama.
"Tadi saya mengajak seluruh OPD agar bisa menangkap arahan Ibu Menteri dan melaksanakan sesuai fungsinya masing-masing," katanya.
Berdasar laporan BPS, pertumbuhan ekonomi Jateng sepanjang 2019 mencapai 5,41 persen, menguat dibanding tahun 2018 sebesar 5,31 persen.
Baca juga: Bank Jateng siap berkontribusi genjot pertumbuhan ekonomi daerah
"Jateng tidak perlu khawatir karena kami pemerintah pusat akan mendukung secara penuh dengan segala kebijakan dari pusat," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Semarang, Jumat.
"Jangan hanya mengandalkan APBD, sumber pendanaan lain dari APBN atau mekanisme lain seperti pola kerja sama pemerintah dan badan usaha, serta obligasi harus dioptimalkan," lanjut Sri Mulyani.
Saat bertemu dengan Gubernur Ganjar Pranowo, Menkeu optimistis target pertumbuhan ekonomi itu dapat terwujud dengan cepat karena Jawa Tengah memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan.
Menurut Menkeu, banyak keunggulan di Jawa Tengah yang dapat ditingkatkan, baik keunggulan komparatif maupun kompetitifnya termasuk industri manufaktur dan ekspor Jateng misalnya itu lebih tinggi daripada nasional sehingga ini modal awal yang sangat bagus.
Menkeu menyebut pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah selama ini juga selalu menjadi yang tertinggi secara nasional sehingga cita-cita meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi tujuh persen bukan perkara sulit.
Baca juga: Kinerja ekonomi Jateng tumbuh positif lampaui nasional
"Namun, meski industri dan ekspor Jateng tinggi, hal itu belum cukup sebab tingkat konsumsi masyarakat Jateng masih rendah, padahal pertumbuhan ekonomi itu begitu bergantung pada tingkat konsumsi masyarakat, apalagi Jateng, dimana 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB)-nya tergantung pada tingkat konsumsi masyarakat," ujarnya.
"Namun, meski industri dan ekspor Jateng tinggi, hal itu belum cukup sebab tingkat konsumsi masyarakat Jateng masih rendah, padahal pertumbuhan ekonomi itu begitu bergantung pada tingkat konsumsi masyarakat, apalagi Jateng, dimana 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB)-nya tergantung pada tingkat konsumsi masyarakat," ujarnya.
Oleh karena itu, Pemprov Jateng harus berpikir kreatif dan inovatif untuk meningkatkan konsumsi masyarakat dan salah satu cara yang tepat adalah peningkatan sektor jasa dan pariwisata.
"Pariwisata Jateng sangat potensial untuk meningkatkan konsumsi masyarakat. Dengan pariwisata, maka konsumsi tidak hanya dari warga Jateng, tapi juga dari wisatawan," katanya.
Apalagi Jateng, lanjut Menkeu, memiliki destinasi wisata unggulan nasional yakni Candi Borobudur, di mana dengan pengelolaan yang baik, tentu hal itu akan semakin mempercepat dorongan pada pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan pihaknya sudah berlari untuk menangkap beragam potensi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi tujuh persen, meskipun semua harus dilakukan secara komprehensif dan sesuai dengan program dari pemerintah pusat.
"Kami sudah berlari untuk memotret dan menangkap potensi itu. Beberapa program juga sudah kami lakukan. Kedatangan ibu Menkeu ini semakin membuka wawasan tentang fokus mana saja yang harus digarap," kata Ganjar.
Menurut Ganjar, optimalisasi APBD untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi memang tidak akan cukup sehingga bantuan dari pemerintah pusat dan sumber keuangan lain memang penting untuk digarap.
"Pola pembiayaan KPBU akan kami optimalkan. Obligasi kami masih menunggu dari DPRD, kami harap Jateng menjadi provinsi pertama yang pecah telur soal ini," ujarnya.
Ganjar pun mengatakan bahwa apa yang menjadi arahan Menkeu akan ditindaklanjuti secepatnya dan pemanfaatan program dari pusat, optimalisasi pariwisata serta lainnya menjadi fokus utama.
"Tadi saya mengajak seluruh OPD agar bisa menangkap arahan Ibu Menteri dan melaksanakan sesuai fungsinya masing-masing," katanya.
Berdasar laporan BPS, pertumbuhan ekonomi Jateng sepanjang 2019 mencapai 5,41 persen, menguat dibanding tahun 2018 sebesar 5,31 persen.
Baca juga: Bank Jateng siap berkontribusi genjot pertumbuhan ekonomi daerah