Purwokerto (ANTARA) - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Siti Mukaromah mengatakan fondasi akhlak bernegara berasal dari pendidikan pesantren sehingga PKB mengambil posisi terdepan dalam memperjuangkan pendidikan.
"Salah satu buktinya adalah, PKB turut membidani lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Itu karena Mabda' Siyasi (fondasi, red.) PKB selaras dengan Nahdlatul Ulama (NU)," katanya saat melaksanakan reses di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Minggu.
Oleh karena itu, kata dia, PKB dalam bidang dakwah juga senantiasa berusaha agar dakwah NU terus dikembangkan di tengah merebaknya aliran-aliran yang menjurus pada ajaran Islam garis keras atau ekstrem kanan yang makin mewarnai dakwah Islam.
Baca juga: Legislator PKB diminta kawal kebijakan demi kesejahteraan masyarakat
Lebih lanjut, Erma (panggilan akrab Siti Mukaromah, red.) mengatakan manajemen pesantren harus dipersiapkan sejak dini.
"Dengan demikian, saat implementasi UU Pesantren, kita sudah siap. Pesantren harus siap menerima perubahan-perubahan baru yang positif demi pengembangan pendidikan di pesantren dan madrasah diniyah," kata dia yang berasal dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VIII (Banyumas-Cilacap).
Terkait dengan hal itu, dia mengaku terus berupaya menyosialiasikan UU Pesantren kepada kalangan Nahdliyin (warga NU, red.) selama melaksanakan reses di wilayah Banyumas dan Cilacap.
Selain itu, kata dia, pihaknya juga menyerap aspirasi warga NU khususnya yang berkaitan dengan implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
"Seperti pada hari Sabtu (11/1) kemarin, saya menyosialisasikan UU Pesantren dan menyerap aspirasi warga NU terkait dengan implementasi UU Desa di hadapan jajaran Pengurus Cabang NU dan PKB Kabupaten Banyumas," kata dia yang juga Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perempuan Bangsa.
Ia mengharapkan dengan warga NU turut bekerja membangun bangsa yang dimulai dari desanya karena saaat ini pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp87 triliun untuk membangun desa.
Menurut dia, kades-kader NU juga harus ikut mewarnai kebijakan pemerintah desa agar pembangunan di desa lebih berkembang dan menyentuh seluruh aspek kehidupan warga desa termasuk warga NU.
"Desa adalah gerbang terdepan maju-mundurnya pembangunan Indonesia," tegasnya.
Erma mengatakan PKB juga intens dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat, sehingga dia mengajak NU di Banyumas bersama badan otonomnya bisa memiliki kemandirian ekonomi.
Dalam hal ini, dia mengharapkan NU Banyumas mulai dari ranting sampai tingkat pengurus cabang memiliki unit usaha untuk membiayai operasional kelembagaan.
Baca juga: Kader PKB diwajibkan terus berkhidmat pada NU
Baca juga: PKB Jateng incar kemenangan 10 pilkada
"Salah satu buktinya adalah, PKB turut membidani lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Itu karena Mabda' Siyasi (fondasi, red.) PKB selaras dengan Nahdlatul Ulama (NU)," katanya saat melaksanakan reses di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Minggu.
Oleh karena itu, kata dia, PKB dalam bidang dakwah juga senantiasa berusaha agar dakwah NU terus dikembangkan di tengah merebaknya aliran-aliran yang menjurus pada ajaran Islam garis keras atau ekstrem kanan yang makin mewarnai dakwah Islam.
Baca juga: Legislator PKB diminta kawal kebijakan demi kesejahteraan masyarakat
Lebih lanjut, Erma (panggilan akrab Siti Mukaromah, red.) mengatakan manajemen pesantren harus dipersiapkan sejak dini.
"Dengan demikian, saat implementasi UU Pesantren, kita sudah siap. Pesantren harus siap menerima perubahan-perubahan baru yang positif demi pengembangan pendidikan di pesantren dan madrasah diniyah," kata dia yang berasal dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VIII (Banyumas-Cilacap).
Terkait dengan hal itu, dia mengaku terus berupaya menyosialiasikan UU Pesantren kepada kalangan Nahdliyin (warga NU, red.) selama melaksanakan reses di wilayah Banyumas dan Cilacap.
Selain itu, kata dia, pihaknya juga menyerap aspirasi warga NU khususnya yang berkaitan dengan implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
"Seperti pada hari Sabtu (11/1) kemarin, saya menyosialisasikan UU Pesantren dan menyerap aspirasi warga NU terkait dengan implementasi UU Desa di hadapan jajaran Pengurus Cabang NU dan PKB Kabupaten Banyumas," kata dia yang juga Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perempuan Bangsa.
Ia mengharapkan dengan warga NU turut bekerja membangun bangsa yang dimulai dari desanya karena saaat ini pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp87 triliun untuk membangun desa.
Menurut dia, kades-kader NU juga harus ikut mewarnai kebijakan pemerintah desa agar pembangunan di desa lebih berkembang dan menyentuh seluruh aspek kehidupan warga desa termasuk warga NU.
"Desa adalah gerbang terdepan maju-mundurnya pembangunan Indonesia," tegasnya.
Erma mengatakan PKB juga intens dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat, sehingga dia mengajak NU di Banyumas bersama badan otonomnya bisa memiliki kemandirian ekonomi.
Dalam hal ini, dia mengharapkan NU Banyumas mulai dari ranting sampai tingkat pengurus cabang memiliki unit usaha untuk membiayai operasional kelembagaan.
Baca juga: Kader PKB diwajibkan terus berkhidmat pada NU
Baca juga: PKB Jateng incar kemenangan 10 pilkada