Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat hingga pukul 21.00 WIB jumlah korban meninggal dunia akibat bencana banjir di wilayah Jabodetabek berjumlah 30 orang.
"Data tersebut dikumpulkan oleh BNPB dari pusat krisis Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, BPBD, TNI, Polri dan sumber lainnya," kata Kapusdatinkom BNPB Agus Wibowo melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis malam.
Korban meninggal dunia terbanyak di Kabupaten Bogor yakni 11 orang, kemudian Jakarta Timur tujuh orang, Kota Bekasi dan Kota Depok masing-masing tiga orang.
Kemudian Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor dan Kota Tangerang masing-masing satu korban jiwa. Terkait penyebabnya, 17 orang meninggal dunia akibat terseret arus banjir, lima tertimbun longsor, lima orang tersengat listrik, dan tiga orang mengalami hipotermia.
Ia mengatakan sebagai tindaklanjut rapat koordinasi penanganan bencana banjir Jabodetabek, semua pihak terkait harus berkoordinasi dan saling bersinergi. Hal itu ditujukan agar memudahkan sinkronisasi dan validasi data korban bencana banjir.
BMKG juga telah menyatakan bahwa hujan deras masih akan berlangsung hingga 10 Januari 2020. Untuk menghindari bertambahnya korban jiwa, BNPB mengimbau agar warga yang rumahnya masih terendam cukup dalam dan masih bertahan di rumah, agar segera mengevakuasi diri ke tempat lebih aman.
Baca juga: Soal banjir Jabodetabek, Mahfud: Segera dirapatkan
Baca juga: Erick Thohir bentuk Tim Lintas BUMN bantu korban banjir Jabodetabek
Baca juga: Banjir Jakarta, Menko PMK tinjau sejumlah lokasi
"Utamakan keselamatan jiwa terlebih dahulu dibanding harta," ujar dia.
Secara umum, banjir yang melanda wilayah Jabodetabek dipicu oleh hujan deras sejak Selasa (31/12) sore. Menurut data yang dihimpun BNPB per 1 Januari 2020, lebih dari 31 ribu orang mengungsi dari rumahnya.
Sebelumya, Presiden Joko Widodo mengakui bahwa persoalan banjir yang terjadi di Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bogor dan berbagai daerah lainnya harus diselesaikan dengan kerja sama pemerintah pusat dan daerah.
"(Persoalan banjir) ini harus dikerjakan bersama-sama. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota semuanya bekerja sama dalam menangani ini," kata Presiden Jokowi.
"Data tersebut dikumpulkan oleh BNPB dari pusat krisis Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, BPBD, TNI, Polri dan sumber lainnya," kata Kapusdatinkom BNPB Agus Wibowo melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis malam.
Korban meninggal dunia terbanyak di Kabupaten Bogor yakni 11 orang, kemudian Jakarta Timur tujuh orang, Kota Bekasi dan Kota Depok masing-masing tiga orang.
Kemudian Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor dan Kota Tangerang masing-masing satu korban jiwa. Terkait penyebabnya, 17 orang meninggal dunia akibat terseret arus banjir, lima tertimbun longsor, lima orang tersengat listrik, dan tiga orang mengalami hipotermia.
Ia mengatakan sebagai tindaklanjut rapat koordinasi penanganan bencana banjir Jabodetabek, semua pihak terkait harus berkoordinasi dan saling bersinergi. Hal itu ditujukan agar memudahkan sinkronisasi dan validasi data korban bencana banjir.
BMKG juga telah menyatakan bahwa hujan deras masih akan berlangsung hingga 10 Januari 2020. Untuk menghindari bertambahnya korban jiwa, BNPB mengimbau agar warga yang rumahnya masih terendam cukup dalam dan masih bertahan di rumah, agar segera mengevakuasi diri ke tempat lebih aman.
Baca juga: Soal banjir Jabodetabek, Mahfud: Segera dirapatkan
Baca juga: Erick Thohir bentuk Tim Lintas BUMN bantu korban banjir Jabodetabek
Baca juga: Banjir Jakarta, Menko PMK tinjau sejumlah lokasi
"Utamakan keselamatan jiwa terlebih dahulu dibanding harta," ujar dia.
Secara umum, banjir yang melanda wilayah Jabodetabek dipicu oleh hujan deras sejak Selasa (31/12) sore. Menurut data yang dihimpun BNPB per 1 Januari 2020, lebih dari 31 ribu orang mengungsi dari rumahnya.
Sebelumya, Presiden Joko Widodo mengakui bahwa persoalan banjir yang terjadi di Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bogor dan berbagai daerah lainnya harus diselesaikan dengan kerja sama pemerintah pusat dan daerah.
"(Persoalan banjir) ini harus dikerjakan bersama-sama. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota semuanya bekerja sama dalam menangani ini," kata Presiden Jokowi.