Semarang (ANTARA) - Jawa Tengah meraih penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi sebagai provinsi terbaik dalam merespons pengaduan publik.
"Penghargaan ini soal bagaimana daerah mengelola komplain, pengaduan publik, melalui aplikasi Lapor dari Kemenpan RB. Saat diwawancarai oleh tim juri, saya mengatakan bahwa tidak hanya aplikasi Lapor saja yang kami gunakan, namun kami membuat banyak kanal aduan masyarakat untuk memudahkan pengaduan. Ternyata itu yang membuat Jateng terbaik nasional," kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Semarang, Selasa.
Sejak memimpin Provinsi Jawa Tengah tahun 2013, Ganjar berupaya memperbaiki pelayanan publik dengan membuka kanal-kanal aduan seperti aplikasi Lapor Gub yang memungkinkan berbagai pengaduan publik ditindaklanjuti secara cepat serta tuntas.
Baca juga: Jateng kembali raih predikat terbaik capaian sistem pencegahan korupsi
Menurut Ganjar, kanal-kanal penyampaian pengaduan tidak semata untuk menerima laporan dari warga tetapi juga untuk meningkatkan kecepatan respons dan penanganan.
"Sekarang levelnya sudah sampai pada siapa melaporkan apa, siapa yang menangani, berapa lama waktunya dan lain sebagainya. Sekarang kecepatan merespons laporan di Jateng sudah lumayan karena OPD kami sudah terbiasa," katanya.
Guna memastikan semua pengaduan masyarakat direspons secara cepat dan tuntas, Ganjar mengatakan bahwa dia mengontrol semua sistem serta laporan harian mengenai pengaduan yang masuk dan perkembangan proses penanganannya.
"Jadi ketahuan, siapa lapor, kapan, direspons berapa lama. Kalau tidak merespons sesuai waktu, pasti saya tegur. Inilah yang dulu penanganan laporan wajib 2x24 jam, sekarang menjadi 1x24 jam, bahkan sekarang sudah hitungan jam," katanya.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, menurut dia, juga sudah membuat peraturan daerah mengenai Smart Province dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Regulasi itu juga digunakan sebagai payung dalam penanganan aduan dari masyarakat.
"Dengan semua sistem itu, kami berusaha menjadikan birokrasi digital agar bisa membangun dan melayani dengan baik," katanya.
"Penghargaan ini soal bagaimana daerah mengelola komplain, pengaduan publik, melalui aplikasi Lapor dari Kemenpan RB. Saat diwawancarai oleh tim juri, saya mengatakan bahwa tidak hanya aplikasi Lapor saja yang kami gunakan, namun kami membuat banyak kanal aduan masyarakat untuk memudahkan pengaduan. Ternyata itu yang membuat Jateng terbaik nasional," kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Semarang, Selasa.
Sejak memimpin Provinsi Jawa Tengah tahun 2013, Ganjar berupaya memperbaiki pelayanan publik dengan membuka kanal-kanal aduan seperti aplikasi Lapor Gub yang memungkinkan berbagai pengaduan publik ditindaklanjuti secara cepat serta tuntas.
Baca juga: Jateng kembali raih predikat terbaik capaian sistem pencegahan korupsi
Menurut Ganjar, kanal-kanal penyampaian pengaduan tidak semata untuk menerima laporan dari warga tetapi juga untuk meningkatkan kecepatan respons dan penanganan.
"Sekarang levelnya sudah sampai pada siapa melaporkan apa, siapa yang menangani, berapa lama waktunya dan lain sebagainya. Sekarang kecepatan merespons laporan di Jateng sudah lumayan karena OPD kami sudah terbiasa," katanya.
Guna memastikan semua pengaduan masyarakat direspons secara cepat dan tuntas, Ganjar mengatakan bahwa dia mengontrol semua sistem serta laporan harian mengenai pengaduan yang masuk dan perkembangan proses penanganannya.
"Jadi ketahuan, siapa lapor, kapan, direspons berapa lama. Kalau tidak merespons sesuai waktu, pasti saya tegur. Inilah yang dulu penanganan laporan wajib 2x24 jam, sekarang menjadi 1x24 jam, bahkan sekarang sudah hitungan jam," katanya.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, menurut dia, juga sudah membuat peraturan daerah mengenai Smart Province dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Regulasi itu juga digunakan sebagai payung dalam penanganan aduan dari masyarakat.
"Dengan semua sistem itu, kami berusaha menjadikan birokrasi digital agar bisa membangun dan melayani dengan baik," katanya.
Kendati demikian, Ganjar mengakui sistem pengelolaan pengaduan yang ada belum mampu mencakup semua kebutuhan masyarakat, khususnya yang berada di wilayah pedalaman.
"Itu memang menjadi problem, maka kami dorong kepala desa untuk menjadi penyambung lidah keluhan masyarakat ke kami. Dengan cara-cara seperti itu, kami berharap semua pengaduan dapat direspons dengan baik," katanya.(LHP)
Baca juga: Lima kali, Magelang raih penghargaan sebagai Kabupaten Peduli HAM
"Itu memang menjadi problem, maka kami dorong kepala desa untuk menjadi penyambung lidah keluhan masyarakat ke kami. Dengan cara-cara seperti itu, kami berharap semua pengaduan dapat direspons dengan baik," katanya.(LHP)
Baca juga: Lima kali, Magelang raih penghargaan sebagai Kabupaten Peduli HAM