Semarang (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri kembali memberikan penghargaan kepada Jawa Tengah sebagai pemerintah daerah tingkat provinsi dengan predikat terbaik capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi secara nasional pada 2019.
Dalam siaran pers yang diterima Antara di Semarang, Senin, penghargaan tersebut diberikan oleh Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2019 di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kuningan Jakarta Selatan.
Selain Ganjar, sejumlah kepala daerah se-Indonesia, jajaran menteri, dan kepala instansi lembaga terkait juga hadir dalam acara tersebut.
Baca juga: Ganjar ajak pelajar tempeli stiker antikorupsi di mobil dinas
Gubernur Ganjar Pranowo mengatakan bahwa penghargaan tersebut merupakan buah kerja keras yang dilakukannya bersama instansi di lingkungan Pemprov Jateng, meskipun masih banyak hal yang harus ditingkatkan.
"Sebenarnya ada beberapa yang mesti diperbaiki karena strategi pencegahan kita masih buruk ternyata. Meskipun kita mendapat penghargaan dan jadi yang terbaik, namun upaya peningkatan harus terus dilakukan," katanya.
Beberapa standar, lanjut Ganjar, belum terpenuhi dengan baik dalam upaya pencegahan korupsi di Jateng seperti soal penentuan harga sendiri, model lelang, dan beberapa sistem lain.
"Sistemnya harus diperbaiki, saya akan perintahkan agar standar-standar itu diperbaiki semuanya. Ya meskipun kurang-kurang sedikit, hari ini kita juara," ujarnya.
Terkait dengan upaya pencegahan korupsi agar maksimal, Ganjar mengatakan bahwa berbagai aspek seperti koordinasi supervisi pencegahan, pengelolaan gratifikasi, laporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), memperbaiki sistem dengan penerapan sistem elektronik harus dilakukan dengan baik oleh seluruh daerah.
"Kami juga berharap sebenarnya, berikan kami kemudahan untuk mengganti atau mencopot aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat praktik korupsi. Saya usul juga, agar pemerintah memperbaiki dan membuat cara kerja semakin gampang agar tidak terlalu rumit misalnya soal remunerasi dan lainnya. Kalau itu dilakukan, maka akan bisa mencegah korupsi," katanya.
Penghargaan sebagai provinsi terbaik dalam pencegahan korupsi bukan yang pertama diterima Pemprov Jateng.
Sebelumnya, Pemprov Jateng beberapa kali mendapat penghargaan sebagai provinsi terbaik dalam pencegahan korupsi oleh KPK, Kemendagri, dan instansi terkait.
Beberapa program pencegahan korupsi memang menjadi fokus utama Ganjar sejak pertama memimpin provinsi ini pada 2013 di antaranya dengan pembenahan sistem pemerintahan dengan digitalisasi sistem, penerapan e-government, e-budgeting, e-planning dilakukan menggunakan sistem digital yang dapat dipantau setiap saat, pengelolaan gratifikasi, pelaporan LHKPN sampai pelayanan masyarakat juga dilakukan melalui media sosial.
Gubernur Ganjar juga mewajibkan seluruh eselon dari eselon 1 sampai 4 bahkan seluruh ASN di lingkungan Pemprov Jateng untuk melaporkan LHKPN, serta melaksanakan lelang jabatan untuk menghindari jual beli jabatan yang marak di pemerintah daerah.
Pelibatan masyarakat dalam pengawasan juga dilakukan Ganjar, selain mewajibkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemprov Jateng memiliki akun media sosial, Ganjar juga mengajar di sekolah-sekolah untuk menanamkan sikap antikorupsi dalam program Gubernur Mengajar dan telah menerapkan kurikulum pendidikan antikorupsi di sekolah-sekolah di Jateng.
Selain itu, Ganjar juga membentuk agen-agen antikorupsi yang dibentuk baik dari kalangan mahasiswa, pelajar maupun masyarakat umum untuk membantu melakukan pengawasan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait antikorupsi.(LHP)
Baca juga: Datangi kades, Kejari Banyumas ingatkan untuk tidak salahgunakan kewenangan
Baca juga: DPRD Jateng dorong pendidikan antikorupsi sejak dini
Dalam siaran pers yang diterima Antara di Semarang, Senin, penghargaan tersebut diberikan oleh Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2019 di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kuningan Jakarta Selatan.
Selain Ganjar, sejumlah kepala daerah se-Indonesia, jajaran menteri, dan kepala instansi lembaga terkait juga hadir dalam acara tersebut.
Baca juga: Ganjar ajak pelajar tempeli stiker antikorupsi di mobil dinas
Gubernur Ganjar Pranowo mengatakan bahwa penghargaan tersebut merupakan buah kerja keras yang dilakukannya bersama instansi di lingkungan Pemprov Jateng, meskipun masih banyak hal yang harus ditingkatkan.
"Sebenarnya ada beberapa yang mesti diperbaiki karena strategi pencegahan kita masih buruk ternyata. Meskipun kita mendapat penghargaan dan jadi yang terbaik, namun upaya peningkatan harus terus dilakukan," katanya.
Beberapa standar, lanjut Ganjar, belum terpenuhi dengan baik dalam upaya pencegahan korupsi di Jateng seperti soal penentuan harga sendiri, model lelang, dan beberapa sistem lain.
"Sistemnya harus diperbaiki, saya akan perintahkan agar standar-standar itu diperbaiki semuanya. Ya meskipun kurang-kurang sedikit, hari ini kita juara," ujarnya.
Terkait dengan upaya pencegahan korupsi agar maksimal, Ganjar mengatakan bahwa berbagai aspek seperti koordinasi supervisi pencegahan, pengelolaan gratifikasi, laporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), memperbaiki sistem dengan penerapan sistem elektronik harus dilakukan dengan baik oleh seluruh daerah.
"Kami juga berharap sebenarnya, berikan kami kemudahan untuk mengganti atau mencopot aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat praktik korupsi. Saya usul juga, agar pemerintah memperbaiki dan membuat cara kerja semakin gampang agar tidak terlalu rumit misalnya soal remunerasi dan lainnya. Kalau itu dilakukan, maka akan bisa mencegah korupsi," katanya.
Penghargaan sebagai provinsi terbaik dalam pencegahan korupsi bukan yang pertama diterima Pemprov Jateng.
Sebelumnya, Pemprov Jateng beberapa kali mendapat penghargaan sebagai provinsi terbaik dalam pencegahan korupsi oleh KPK, Kemendagri, dan instansi terkait.
Beberapa program pencegahan korupsi memang menjadi fokus utama Ganjar sejak pertama memimpin provinsi ini pada 2013 di antaranya dengan pembenahan sistem pemerintahan dengan digitalisasi sistem, penerapan e-government, e-budgeting, e-planning dilakukan menggunakan sistem digital yang dapat dipantau setiap saat, pengelolaan gratifikasi, pelaporan LHKPN sampai pelayanan masyarakat juga dilakukan melalui media sosial.
Gubernur Ganjar juga mewajibkan seluruh eselon dari eselon 1 sampai 4 bahkan seluruh ASN di lingkungan Pemprov Jateng untuk melaporkan LHKPN, serta melaksanakan lelang jabatan untuk menghindari jual beli jabatan yang marak di pemerintah daerah.
Pelibatan masyarakat dalam pengawasan juga dilakukan Ganjar, selain mewajibkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemprov Jateng memiliki akun media sosial, Ganjar juga mengajar di sekolah-sekolah untuk menanamkan sikap antikorupsi dalam program Gubernur Mengajar dan telah menerapkan kurikulum pendidikan antikorupsi di sekolah-sekolah di Jateng.
Selain itu, Ganjar juga membentuk agen-agen antikorupsi yang dibentuk baik dari kalangan mahasiswa, pelajar maupun masyarakat umum untuk membantu melakukan pengawasan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait antikorupsi.(LHP)
Baca juga: Datangi kades, Kejari Banyumas ingatkan untuk tidak salahgunakan kewenangan
Baca juga: DPRD Jateng dorong pendidikan antikorupsi sejak dini